SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah– Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Tengah, Donatus Mote, menyoroti jatuhnya korban jiwa dalam insiden keamanan yang terjadi di Moanemani, Ibu Kota Kabupaten Dogiyai.
Pihaknya meminta Kapolda Papua Tengah segera memeriksa Kapolres Dogiyai menyusul tewasnya delapan orang warga sipil dan satu anggota Polisi Orang Asli Papua (OAP) akibat luka tembak dalam kurun waktu dua hari terakhir.
Peristiwa ini berawal dari penemuan jenazah seorang anggota polisi di depan Gereja Ebeneser Kimupugi pada 31 Maret 2026.
Donatus Mote menyayangkan respons aparat yang dinilai tidak melalui prosedur pembuktian hukum terlebih dahulu, melainkan langsung melakukan tindakan represif ke arah masyarakat.
“Anggota polisi, Brimob, dan tentara tanpa membuktikan pelaku, langsung menyerang masyarakat sipil dan menyebabkan tiga orang meninggal dunia akibat terkena peluru senjata,” kata Donatus dalam pernyataan resminya, Kamis (2/4/2026).
Ketegangan berlanjut hingga malam hari yang memicu aksi saling serang, mengakibatkan lima pemuda lainnya kembali menjadi korban terjangan peluru. Berdasarkan laporan resmi yang diterima hingga 1 April 2026, total warga sipil yang meninggal dunia mencapai delapan orang. Donatus menegaskan para korban tersebut adalah murni masyarakat adat yang tidak terlibat dalam konflik awal.
Donatus menilai kejadian ini sebagai bentuk pelanggaran HAM yang sangat serius karena aparat dianggap melakukan penembakan membabi buta. Ia juga mempertanyakan mengapa konflik kembali pecah, padahal baru satu minggu lalu seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, agama, pemuda, hingga pemerintah daerah telah menyepakati komitmen damai.
“Kenapa masalah ini bisa muncul tiba-tiba? Jangan sampai ini sebuah tindakan menciptakan kondisi agar Dogiyai tetap tidak aman. Saya mengutuk pelaku-pelaku yang selalu menciptakan kondisi Dogiyai tidak kondusif,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Donatus juga membandingkan cara penanganan aparat di lapangan dengan situasi peperangan di luar negeri.
“Main tembak mati ini merupakan tindakan yang sama persis dengan perang antara Israel dan Iran. Dogiyai bukan Israel dan Iran. Dogiyai itu di Papua, Indonesia. Jangan jadikan Dogiyai seakan-akan ada di Israel atau di Iran,” ucapnya.
Ia berharap ada pendekatan keamanan dilakukan secara lebih manusiawi.
Donatus Mote mendesak agar Polres Dogiyai kembali bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menghadapi masyarakat dan tidak mengedepankan senjata sebagai solusi utama.
Ia meminta Kapolda Papua Tengah segera mengambil langkah tegas terhadap jajaran Polres Dogiyai guna memastikan keadilan bagi keluarga korban dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
“Ini sebuah tindakan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Maka itu, kami minta Kapolda Papua Tengah untuk periksa Kapolres Dogiyai dan jajarannya,” pungkasnya.
