SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, bersama lembaganya turun langsung mengawal aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) bersama masyarakat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Kabupaten Nabire, pada Kamis (23/7/2026).
Aksi demonstrasi jilid kedua ini digelar untuk menyerukan situasi konflik bersenjata berulang di Kabupaten Intan Jaya yang terus memakan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil tak berdosa.
Yulius Wandagau menjelaskan bahwa kehadiran MRP sejak pagi hari di beberapa titik kumpul massa bertujuan untuk mengantisipasi tindakan represif aparat kepolisian seperti yang kerap terjadi sebelumnya, di mana pendemo sering kali ditangkap sebelum sempat menyampaikan aspirasi. Selain itu, pengawalan ini dilakukan untuk memastikan aksi berjalan secara aman, damai, dan tertib.
“Jadi MRP dari pagi-pagi itu seperti biasa kami turun di beberapa titik kumpul massa, pelajar, dan mahasiswa Intan Jaya. Tadi itu penggabungan mahasiswa dari beberapa kota studi. Kami MRP sering turun, kawal agar aspirasi pelajar dan mahasiswa itu bisa tersampaikan secara aman, damai, lalu mereka pulang juga dengan damai,” ujar Yulius Wandagau usai aksi.
Massa saat melakukan aksi di depan Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
Dalam jalannya aksi tersebut, massa pendemo juga sempat mendesak kehadiran Gubernur Papua Tengah dan Bupati Intan Jaya untuk menemui langsung para pengunjuk rasa.
Dalam momen tersebut, pihak MRP bersama perwakilan DPRD Papua Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua IV beserta sejumlah anggota sempat menggelar pertemuan tertutup selama 10 menit di dalam ruangan gedung dewan.
“Harapan kami memang sebenarnya gubernur itu harus ada. Gubernur, Kapolda sebagai penanggung jawab keamanan dan ketenteraman di wilayah, sebenarnya harus ada. Tapi karena saya tidak tahu apakah keluar kota atau ada dalam kota, tadi kita koordinasi, dan nanti bisa melakukan hearing dialog,” jelas Yulius.
Yulius memaparkan bahwa eskalasi konflik di Intan Jaya dan sejumlah kabupaten lain di Papua Tengah telah menyebabkan banyak masyarakat sipil meninggal dunia maupun mengalami luka berat dan ringan akibat terjebak dalam kontak tembak atau kekerasan aparat. Ia menyoroti peristiwa penembakan yang menimpa seorang ibu bernama Melkiana Duwitau bersama bayinya pada 2 Juli 2026, serta insiden terbaru pada 17 Juli 2026 di Kampung Jalai, Distrik Sugapa di mana empat orang warga sipil disiksa saat hendak mengambil alat-alat ritual di hutan.
Menurut Yulius, situasi keamanan di wilayah pegunungan kini sudah sangat berlebihan akibat penempatan pasukan non-organik yang masuk hingga ke perkampungan dan hutan-hutan tempat warga mencari nafkah. Penggunaan teknologi seperti drone bersenjata atau granat dalam operasi militer tersebut diklaim telah menyebabkan banyak warga sipil cacat seumur hidup hingga meninggal dunia. Begitupun pihak TPN-OPM yang seharusnya tidak membaur dengan masyarakat sipil.
Massa saat melakukan aksi menuju ke Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
“Ini terkait dengan masalah konflik bersenjata, masyarakat sipil yang tidak salah dan tidak berdosa jadi korban. Seperti terjadi pada tanggal 2 Juli 2026, Ibu Melkiana Duwitau dengan bayi. Ini beberapa kasus yang sama juga terjadi di beberapa kabupaten di Papua Tengah ini. Banyak masyarakat sipil yang jadi korban, entah mereka meninggal maupun luka-luka berat dan ringan. Maka ini demo yang jilid kedua, harapan kami Gubernur, Kapolda, DPR, MRP, kita bentuk tim independen dan kita fasilitasi. Aspirasi-aspirasi ini tidak kita bicarakan di sini terpotong-potong, tetapi bagaimana kita kawal aspirasi ini menyampaikan kepada Kapolri, Panglima TNI, kemudian juga Presiden sebagai panglima tertinggi,” tegasnya.
Yulius menegaskan bahwa persoalan kewenangan keamanan memang berada di tangan pemerintah pusat, namun dari sisi kemanusiaan, para pemangku kepentingan di daerah seperti gubernur, kapolda, bupati, dan kapolres wajib memfasilitasi aspirasi masyarakat agar dapat diteruskan ke Jakarta. Ia mendesak agar pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh serta menarik pasukan non-organik dari wilayah pedalaman Papua.
“Apalagi ini pendropan pasukan non-organik. Kita ketahui bahwa masalah keamanan ini kan kewenangan pusat. Tapi dari sisi kemanusiaan, Gubernur dan Kapolda, Bupati, Kapolres yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketenteraman di wilayah masing-masing. Maka kami harap mereka fasilitasi supaya aspirasi ini kita sampaikan di Jakarta. Bagaimana supaya evaluasi terkait pendoropan pasukan non-organik dan yang kedua, penarikan terhadap pasukan non-organik. Kalau mereka tempatkan di ibukota provinsi atau kabupaten tidak apa. Tapi ini begitu mereka sampai di kabupaten, ini masuk di hutan-hutan, sementara masyarakat di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya ini kan punya tempat mencari nafkah,” ucap Yulius.
Lebih lanjut, Yulius secara tajam mengkritik proses penegakan hukum terhadap oknum aparat keamanan yang terbukti melakukan pelanggaran atau kekerasan terhadap warga sipil. Ia menyebutkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2026, jumlah korban jiwa dari masyarakat sipil di Intan Jaya telah mencapai sekitar 70-an orang, sementara korban secara akumulatif sejak masa lalu bahkan mencapai ribuan jiwa.
Ia menyayangkan adanya oknum pelaku kekerasan yang justru mendapatkan penghargaan, kenaikan pangkat, hingga fasilitas wisata rohani, alih-alih diadili melalui proses hukum yang transparan.
“Harapan kami, pelaku-pelaku ini harus diproses hukum. Ini banyak masyarakat sipil yang korban. Berarti atas korban-korban yang meninggal ini, apakah kita biarkan begitu saja? Harapan kami harus diproses terhadap pelaku-pelaku ini. Kalau kita biarkan, ini sudah sampai 70-an orang, mulai dari 2019 itu sampai 2026. Jadi kami harap supaya pelaku-pelaku ini harus diadili. Kita tidak bisa dibiarkan. Ini kan pelaku-pelakunya sudah diungkap, tapi malah dilindungi, malah diberikan penghargaan, malah dikasih naik pangkat. Yang korban ini kan masyarakat sipil, ya. Penguasa di atas penderitaan, air mata, nyawa masyarakat Papua, terutama di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya,” kritiknya.
Sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi tersebut, MRP Papua Tengah bersama DPRD telah menyepakati langkah-langkah strategis untuk menjembatani tuntutan mahasiswa. Pihak legislatif akan menggelar rapat internal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan undangan resmi pada hari Senin, sehingga pada hari Rabu mendatang dapat diselenggarakan agenda hearing dialog terbuka.
Pertemuan tersebut direncanakan akan menghadirkan Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur, Kapolda Papua Tengah, pihak TNI, dan pimpinan pasukan non organik, para bupati dari delapan kabupaten, unsur DPRD, MRP, tokoh agama, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa.
MRP juga menegaskan dukungannya terhadap agenda tersebut dan mengingatkan agar pemerintah tidak menunda-nunda penanganan masalah ini guna menghindari aksi demonstrasi dengan skala yang jauh lebih besar di kemudian hari.
“Terkait dengan hearing dialog, kami minta supaya, tadi juga kami sudah sampaikan, kita sepakat bahwa sebelum hari Jumat besok itu DPR mereka akan bahas diskusi dulu, lalu nanti hari Senin keluarkan undangan. Dan hari Rabu pertemuan. Dan kami MRP sangat mendukung itu, dan harapan kami tidak boleh lama-lama. Waktu ini berjalan terus. Kemudian juga kalau kita tidak tindak lanjuti aspirasi pelajar dan mahasiswa tadi, nanti mereka akan melakukan demo dalam jumlah yang besar,” ungkap Yulius.
Yulius juga berharap agar para wakil rakyat asal Papua Tengah di tingkat pusat yakni tiga orang anggota DPR RI dan empat orang anggota DPD RI dapat segera menindaklanjuti aspirasi ini dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPD RI guna turun langsung ke daerah dan berjuang bersama pemerintah daerah serta MRP.
Massa saat melakukan aksi menuju ke Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
“Sehingga perlu kita hearing dialog dulu, bentuk tim, lalu kita ke Jakarta pertemuan dengan pemerintah pusat. Kemudian bersama DPR RI dan DPD RI. Kita punya DPR dan DPD RI perwakilan Papua Tengah, yang ada di Jakarta itu ada tujuh orang; DPR RI tiga orang, DPD empat orang. DPD RI sudah buat Pansus Karena kita sampaikan aspirasi-aspirasi ini mereka sudah bentuk pansus. Sekarang pansus yang sudah bentuk itu akan harap supaya mereka bekerja keras turun ke daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah, DPR, MRP. Lalu kita sama-sama berjuang. Tujuannya adalah penarikan dan evaluasi penempatan pasukan non-organik, agar masyarakat Papua ini mereka bisa hidup damai, aman di atas negerinya sendiri. Ini dari mulai dari tahun 1961 sampai 2026 ini, bukan sedikit orang yang korban, karena sudah sampai ribuan orang yang korban. Jadi kami harap supaya perlu sama-sama kita mencari solusi bagaimana supaya masyarakat Papua juga seperti masyarakat lain di Indonesia,” pungkasnya.
