SASAGUPAPUA.COM,Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua Tengah dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPR Papua Tengah, Jumat (31/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Meki memaparkan secara rinci capaian realisasi pendapatan, belanja, hingga sisa anggaran di hadapan pimpinan dan anggota dewan yang hadir.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa penyampaian Raperda ini merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Ia menjelaskan bahwa agenda ini bukan sekadar urusan birokrasi semata.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPR Papua Tengah dan seluruh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Meki Nawipa saat memberikan laporan di mimbar sidang.
Terkait detail anggaran, Gubernur Meki memaparkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target awal sebesar Rp4,066 triliun.
Capaian positif ini didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka Rp601,70 miIiar atau 114,50 persen dari target. Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp543,38 miliar, disusul penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp58,32 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 99,30 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi penuh 100 persen sebesar Rp1,162 triliun.
“Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum target pendapatan daerah dapat terlampaui, meskipun masih terdapat beberapa komponen pendapatan yang perlu terus dioptimalkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah yang perlu terus dipertahankan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,” jelasnya.
Namun, di sisi belanja daerah, realisasi baru mencapai Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp4,812 triliun.
Gubernur Meki merincikan bahwa belanja operasi terealisasi sebesar 80,28 persen, yang meliputi belanja barang dan jasa sebesar 78,73 persen, belanja hibah 75,78 persen, serta belanja bantuan sosial yang masih rendah di angka 26,29 persen.
Sementara itu, serapan belanja modal tercatat baru menyentuh 61,92 persen, dengan rincian belanja gedung dan bangunan sebesar 50,00 persen serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 63,28 persen.
“Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang perlu kita perbaiki, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi untuk terus memperbaiki proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta percepatan pelaksanaan fisik di lapangan,” kata Gubernur Meki.
Meski pada awalnya APBD diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp745,37 miliar, kini anggaran justru berbalik surplus sebesar Rp345,19 miliar.
Gubernur Meki menerangkan bahwa surplus ini terjadi karena realisasi pendapatan yang melebihi target di tengah penyerapan belanja yang masih di bawah pagu.
Ditambah dengan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,083 triliun, Provinsi Papua Tengah membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,429 triliun, yang nantinya akan digunakan kembali sebagai sumber pembiayaan APBD tahun berikutnya.
Gubernur Meki menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPR Papua Tengah, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat atas kerja sama yang terjalin. Kendati demikian, sebagai daerah otonom baru, ia mengakui Papua Tengah masih dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, hingga penguatan kelembagaan.
Pemerintah Provinsi pun berkomitmen untuk terus berbenah, mulai dari menaikkan kualitas perencanaan anggaran agar lebih realistis, mempercepat lelang pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, mengoptimalkan PAD tanpa membebani rakyat, hingga memperkuat manajemen risiko.
“Oleh karena itu, setiap rupiah APBD harus benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, memperkuat ekonomi lokal, membuka keterisolasian wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menjadikan hasil pertanggungjawaban APBD ini sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Gubernur Meki
Gubernur berharap Raperda ini dapat segera dibahas secara konstruktif demi kepentingan seluruh masyarakat Papua Tengah.
