SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan alokasi beasiswa pendidikan kedokteran bagi 35 Orang Asli Papua (OAP) guna mempercepat pemerataan tenaga medis hingga ke wilayah pelosok. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari dokter umum hingga dokter subspesialis.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa pendataan kuota penerima beasiswa telah dirampungkan oleh pemerintah daerah.
“Yang dibutuhkan adalah 35 orang dokter. Terdiri dari dokter umum dan dokter gigi umum itu 20 orang, kemudian dokter spesialis 10 orang, serta dokter subspesialis 5 orang. Jadi ini kami sudah datakan semua,” ujar Kristianus pada Kamis (7/8/2026).
Kristianus menjelaskan bahwa para calon penerima beasiswa diberikan kebebasan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pilihan mereka, misalnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Indonesia (UI), maupun Universitas Cenderawasih (Uncen).
Setelah dinyatakan diterima, Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi keabsahan data sebelum diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk proses pembiayaan.
“Begitu mereka dinyatakan lulus, barulah data itu disampaikan kepada kami. Dan kami bisa mengecek kembali kebenaran atau keabsahan itu. Mengecek apakah mereka ini benar-benar diterima atau tidak. Setelah memastikan data valid, barulah nanti kita bisa sampaikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan,” kata Kristianus.
Ia menegaskan bahwa program prioritas Penjabat Gubernur Papua Tengah ini dikhususkan bagi dokter Orang Asli Papua demi memperkuat layanan medis lokal.
“Ini Pak Gubernur punya program sangat luar biasa. Jadi mau supaya Papua Tengah itu benar-benar anak asli yang menjadi dokter spesialis maupun dokter umum, sehingga ada pemerataan sampai di daerah-daerah pelosok,” tutur Kristianus.
Meskipun demikian, penetapan penerima beasiswa tidak dilakukan secara sembarangan. Dinas Kesehatan menetapkan 18 kriteria kelayakan, termasuk rekomendasi resmi dari BKD serta pemerintah kabupaten setempat untuk memastikan ketersediaan tenaga pengganti selama dokter yang bersangkutan menempuh studi.
“Jadi macam dia harus mendapatkan izin dari BKD kabupaten. Kemudian kelayakan-kelayakan nanti kabupaten yang mengeluarkan. Di daerah itu mereka juga harus memastikan, ketika kita berangkatkan dokter tersebut, siapa penggantinya. Jadi sisi-sisi ini kita juga harus hati-hati,” terangnya.
Saat ini, program pembiayaan tersebut sudah berjalan untuk beberapa tenaga medis. Tiga orang dokter umum lulusan seleksi periode Mei hingga Juli telah resmi menempuh pendidikan di Universitas Cenderawasih, sementara seleksi tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
“Kemarin di Uncen ada 3 orang dan sudah dinyatakan lulus, mereka ini sudah kuliah untuk seleksi bulan Mei, Juni, Juli kemarin. Nanti ada tahapan seleksi lagi di bulan September,” ungkap Kristianus.
Kristianus pun mengimbau pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah agar turut mengalokasikan program pengkaderan dokter secara mandiri untuk melengkapi langkah yang telah diambil pemerintah provinsi.
“Saya hanya berpikir kekurangan-kekurangan ini harus diisi juga oleh kabupaten. Kabupaten memberikan dukungan kepada anak-anak daerah, dorong mereka untuk bisa menjadi dokter. Tidak hanya mengharapkan provinsi saja, karena daerah kita luas dan posisi layanan kita sampai menjangkau ke daerah-daerah pelosok,” pungkasnya.
