SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dilaporkan kian memprihatinkan akibat eskalasi konflik bersenjata yang berlangsung terus-menerus.
Sekretaris Pemuda Katolik Komisi Daerah (Komda) Papua Tengah, Natan Tebai, mengungkapkan bahwa kekerasan yang terjadi telah menimbulkan banyak korban jiwa dari kalangan sipil serta memaksa warga mengungsi ke hutan.
Natan memaparkan, serangan sempat terjadi di Distrik Agisiga pada Jumat, 26 Juni 2026, yang berlangsung sejak pukul 11 malam hingga siang hari keesokan harinya. Ia menyebut rentetan peristiwa ini merupakan akumulasi konflik yang telah terjadi sejak 17 Mei 2026 di berbagai wilayah, seperti Kampung Bambogo dan Danggoa hingga hari ini 1 Juli 2026.
“Berdasarkan laporan yang kami terima dari posko di lapangan, kami menerima laporan mengenai penggunaan pesawat nirawak atau drone yang menjatuhkan bahan peledak dari udara. Selain itu, ada insiden yang berdampak pada Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni di Bambogo, di mana tercatat ada empat orang menjadi korban beberapa waktu lalu,” ujar Natan.
Natan juga menyoroti jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil, termasuk insiden bom yang mengenai dua orang ibu, hingga ancaman keselamatan yang dialami oleh tim pastoral saat berada di dalam kendaraan.
Menyikapi krisis kemanusiaan ini, Pemuda Katolik menyampaikan desakan tegas kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Kepada Presiden Prabowo, Natan meminta agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengerahan militer di wilayah tersebut.
“Kami juga mendesak Menteri Pertahanan dan Kepala Staf TNI AD untuk mengevaluasi jumlah penempatan personel militer di Intan Jaya serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga yang kini terpaksa mengungsi,” tegasnya.
Pemuda Katolik juga mendesak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk menyurati Presiden dan TNI AD guna menuntut perlindungan bagi fasilitas gereja serta umat Katolik agar tidak lagi menjadi sasaran konflik.
Nathan juga berharap agar pemerintah daerah tidak bersikap pasif. Mengingat eskalasi konflik kini telah merambah hingga ke Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nabire, dan Mimika.
“Pemerintah tidak boleh diam sementara masyarakat hidup dalam intimidasi dan ancaman kekerasan, mereka harus memberikan jaminan keselamatan bagi warga, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak yang terpaksa mengungsi ke hutan dalam kondisi yang tidak menentu,” tambah Natan.
Selain itu, Natan juga mengkritisi peran DPRD yang dinilai pasif serta mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi operasi militer yang dinilai telah mengakibatkan pelanggaran HAM, termasuk pendudukan fasilitas gereja.
Dalam konteks pengawasan legislatif, Natan meminta Komisi I DPR RI untuk mengambil langkah konkret. Ia berharap para anggota legislatif dari daerah terdampak dapat mendorong lahirnya kebijakan politis yang nyata.
“Komisi I perlu melahirkan kebijakan politis yang nyata, misalnya dengan melakukan hearing atau dengar pendapat publik langsung di daerah konflik, serta memfasilitasi ruang bagi para pengungsi untuk menyampaikan aspirasi dan membahas masa depan kehidupan mereka,” pungkasnya.
