PENJABAT Bupati Kabupaten Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito saat membawakan sambutan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyinggung mengenai besarnya APBD di Kabupaten Mimika.
Pj. Bupati mengatakan ketika ia diperintahkan untuk ke Kabupaten Mimika banyak komentar yang ramai bahwa Mimika adalah Kabupaten terkaya Rp5,1 Triliun (APBD-red).
“Tetapi saya berpikir 5,1 Triliun, itu dipakai untuk apa loh ? Pembangunannya seperti apa ya ? Pak ibu saya mengurus seluruh Provinsi, seluruh Kabupaten kota di Seluruh Indonesia saya bisa membandingkan dengan uang 1 Triliun, ada kota yang bisa lebih maju dari Mimika dengan uang 1 Triliun ada Kabupaten yang bisa lebih bagus dari Mimika,” kata Pj Bupati, Jumat (14/7/2023).
Ia mengatakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah jangan sampai Mimika tertinggal makin jauh lagi.
“Saya diberikan summary untuk kegiatan keseluruhan dari bappeda saya sudah dua malam mencoba buka keseluruhan kegiatan. Harapan saya seluruh kegiatan yang ada di dinas betul-betul memenuhi ke masyarakat. Tidak sekedar hanya proyek, proyek kegiatan. Apa yang kita bangun ?,” Ungkapnya.
Dikatakan apa yang sudah dibangun di Mimika menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang datang ke Timika.
Valentinus mengungkapkan, Mimika memiliki Freeport dengan penghasilan yang besar, ada anggaran otsus juga APBD. Namun ia secar pribadi juga sempat mendapatkan teguran dari menteri dalam negeri untuk segera membenahi masyarakat yang ada di Pomako, yang masih tinggal dengan kekurangmampuan yang ada.
“Kalau bapak ibu lihat di google, berita tentang Pomako itu dibaca semua ke seluruh dunia, bahwa dengan anggaran yang sangat besar tapi masyarakatnya masih tidur di bawah terpal bocor yang ada disana. Dunia tidak mau tau dengan alasan kita bapak ibu, kita punya justifikasi kuat disini oh itu pendatang pak, mereka memang cuma datang,” katanya.
Sehingga menurutnya data sangat penting dan bisa membantu mensejahterakan masyarakat baik pendatang apalagi masyarakat asli Papua.
“Makanya di undang-undang otsus disaat kami revisi, jelas-jelas mengutamakan OAP 80 persen, non Papua itu adalah tenaga teknis yang betul betul kita butuhkan untuk ikut menggerakan Papua. Tapi yang diutamakan adalah Orang Asli Papua. Tapi sampai dengan saat ini saya terima tamu seluruhnya masyarakat asli yang mengatakan belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dari kita,” katanya.
Sehingga, kata dia semua harus diperhatikan dan diperbaiki mengenai proses perencanaan pembangunan di Mimika.
Penulis: Kristin Rejang
