SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah resmi berakhir.
Agenda besar yang berlangsung sejak 28 April 2026 ini ditutup secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Meki Nawipa di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/4/2026) sore.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah Adat” ini menyisakan kesan mendalam, terutama terkait sinergitas antara eksekutif dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Dalam sambutannya, Silwanus Sumule memberikan apresiasi luar biasa atas kehadiran anggota MRP yang hadir dengan kekuatan penuh hingga akhir acara, meski pada hari pembukaan sempat terlihat minim kehadiran.
“Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Musrenbang, baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, hingga DPRD. Namun, saya ingin menyampaikan apresiasi betul-betul dari dalam hati saya secara khusus. Saya minta Yang Mulia semua anggota MRP untuk berdiri, Yang Mulia bisa balik badan ke semua peserta, mari kita semua berikan tepuk tangan,” ujar Silwanus sembari mengajak seluruh hadirin memberikan penghormatan kepada lembaga representatif kultural tersebut.
Silwanus mengenang kembali masa-masa awal pembentukan Provinsi Papua Tengah di mana sarana prasarana masih sangat terbatas. Ia bercerita bagaimana para pejabat angkatan pertama harus bekerja dengan fasilitas seadanya demi membangun fondasi provinsi baru ini.
“Kami yang mulai awal-awal, saya masih ingat di awal kami datang saat saya masih di Dinas Kesehatan, kami bekerja karena belum punya apa-apa. Saya ingat pertama kali menerima tamu itu di bawah pohon matoa di kantor saya. Kami mulai dari sana, tetapi baru pada Musrenbang kali ini betul-betul kita laksanakan Musrenbang Otsus dengan melibatkan seluruh anggota Yang Mulia MRP secara utuh,” ungkapnya penuh haru.
Lebih lanjut, Pj Sekda menegaskan kepada para kepala daerah di delapan kabupaten agar tidak lagi meninggalkan MRP dalam proses perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.
Menurutnya, keberadaan MRP adalah syarat mutlak dalam menjalankan amanat Otonomi Khusus di tanah Papua.
“Dari diskusi kami kemarin, saya sangat bermohon kepada seluruh Bupati dan Kepala Bappeda di delapan kabupaten, ketika melakukan Musrenbang Otsus, hukumnya wajib mengundang Yang Mulia anggota MRP yang berasal dari daerah saudara-saudara. Kita bicara Otonomi Khusus, maka rohnya ada di MRP,” tegas Silwanus di hadapan para pejabat daerah.
Terkait transparansi anggaran, Silwanus juga menanggapi isu yang sempat ramai di media sosial mengenai akuntabilitas dana Otsus. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat terbuka dan siap memberikan laporan penggunaan anggaran secara mendetail kepada MRP untuk dipelajari.
“Saya membaca TikTok kemarin, ada permintaan terhadap laporan Otsus. Saya ingin sampaikan, laporan Otsus tahun 2024 jika diminta hari ini juga kami bisa serahkan. Untuk Provinsi Papua Tengah kami siap. Namun khusus laporan tahun 2025, saya meminta waktu sampai Juni karena masih dalam proses pemeriksaan audit. Nanti jika sudah selesai diaudit, Bapak-Bapak dari MRP bisa meminta dan kami pemerintah siap menyerahkan. Lokasi kegiatannya di mana, hasilnya bagaimana, berapa penyerapannya, semuanya sudah ada untuk menjadi dokumen perbaikan kita di masa depan,” pungkasnya.
Penutupan Musrenbang ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dan perencanaan tahun 2027 tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat adat di wilayah Papua Tengah.
