SASAGUPAPUA.COM, Sorong Selatan – Perlawanan terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit kembali pecah di Kabupaten Sorong Selatan. Sekitar 200 warga masyarakat adat dari enam kampung di Distrik Konda dan Distrik Teminabuan membubarkan paksa pertemuan sosialisasi yang digelar oleh PT Anugerah Sakti Internusa (ASI) di Kampung Nakna pada Sabtu sore, 14 Februari 2026 lalu.
Ketegangan bermula karena pertemuan tersebut dinilai dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pemberitahuan resmi kepada para pemilik hak ulayat. Kepala Suku dan Ketua LMA Gemna, Erit Anny, mengaku baru mengetahui adanya agenda tersebut melalui desas-desus yang beredar, padahal lokasi pertemuan berjarak lebih dari 20 kilometer dari tempat tinggalnya.
“Saya kepala suku dan pemilik tanah adat tidak dapat undangan, tapi saya harus hadir karena ini tentang hutan dan wilayah adat kami,” tegas Erit Anny saat berada di lokasi. Ia juga menambahkan pernyataan keras bahwa dirinya akan tetap berdiri bersama rakyat. “Siapa saja yang berani masuk di tempat ini maka kami akan ambil tindakan tegas secara adat demi alam leluhur kami,” lanjutnya.
Senada dengan Erit, pemilik tanah adat sekaligus mantan Kepala Kampung Nakna, Yance Mondar, menyatakan bahwa warga telah sepakat untuk menutup pintu bagi industri sawit. Menurutnya, luasan hutan di wilayah Konda sangat terbatas dan merupakan tumpuan hidup banyak marga.
“Sikap kami tetap tolak kelapa sawit karena kami punya hutan di Konda ini kecil saja dan milik semua marga di sini, bukan milik satu marga saja,” jelas Yance Mondar yang berasal dari Suku Nakna.
Situasi di halaman rumah keluarga Steven Sawor, tempat berlangsungnya acara, memanas saat perwakilan perusahaan yang dikenal dengan panggilan Pak Mukti memaparkan rencana operasional mereka. Di tengah paparan tersebut, tokoh Suku Nakna, Nikodemus Mondar, justru membacakan surat pernyataan sikap penolakan kolektif terhadap rencana perkebunan seluas 14.000 hektar tersebut.
Pembacaan surat itu memicu kemarahan spontan dari warga yang hadir. Sorakan penolakan menggema hingga berujung pada aksi pembongkaran tenda acara oleh massa.
Mama Grice Mondar, salah satu warga yang hadir, mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak perusahaan yang dianggap terus memaksakan kehendak meski masyarakat sudah berulang kali menyatakan keberatan.
“Kami berulangkali menyatakan menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit di tanah adat ini, tapi kenapa datang lagi paksa kami menerima rencana busuk ini? Tanah ini buat kami punya anak cucu hidup,” kecam Mama Grice di tengah kerumunan massa.
Tokoh masyarakat adat Afsya dari Kampung Bariat, Yulian Kareth, turut menegaskan bahwa lahan yang diincar perusahaan bukanlah lahan kosong yang tidak bertuan. Ia menjelaskan bahwa hutan tersebut merupakan sumber kehidupan yang telah dikelola secara turun-temurun. “Tanah hutan kami yang kecil ini tempat kami punya sumber hidup. Kami sudah miliki dan kelola dari nenek moyang, bukan tanah kosong,” ungkap Yulian.
Pertemuan yang hanya berlangsung selama satu jam itu akhirnya bubar tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun.
Pihak perusahaan bersama Kepala Distrik Konda, Kepala Kampung Nakna, dan Danramil Teminabuan segera meninggalkan lokasi saat situasi semakin tidak terkendali.
