SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Majelis Rakyat Papua (MRP) menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) dan dialog terbuka yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah pada Senin (3/8/2026) guna membahas situasi konflik bersenjata di wilayah tersebut.
Pertemuan strategis ini menghasilkan kesepakatan penting, yaitu pembentukan sebuah tim besar yang bertugas untuk menemui dan melakukan audiensi langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ditemui usai kegiatan, Ketua Pokja Adat MRP, Yulius Wandagau menyatakan bahwa agenda hari ini merupakan tindak lanjut langsung dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan oleh para pelajar dan mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia di kantor DPRP Provinsi Papua Tengah. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang berhasil dihadirkan dalam dialog penting tersebut.
“Puji Tuhan, hari ini DPR bersama MRP bisa melibatkan para DPRK dari delapan kabupaten, gereja, aktivis hingga mahasiswa serta tim penanganan konflik dari tiga kabupaten untuk bersama-sama melaksanakan hearing dialog ini,” ujar Yulius.
Dalam kesempatan tersebut, Yulius menegaskan tekad MRP yang mendorong agar forum ini tidak berhenti pada penampungan aspirasi semata. Pihaknya mendesak agar segera dibentuk sebuah tim investigasi independen yang melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan di Papua.
“Kami dari MRP berharap agar dengan adanya hearing dialog ini, segera dibentuk tim investigasi independen. Tim ini nantinya terdiri dari MRP, DPRP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRK, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yulius menjelaskan bahwa tim besar yang dibentuk ini nantinya akan memiliki tugas utama untuk membangun komunikasi langsung dengan pucuk pimpinan negara. Langkah ini dinilai mendesak demi menyuarakan kondisi riil masyarakat di beberapa kabupaten yang terdampak langsung oleh kehadiran pasukan militer.
“Tujuannya, setelah tim ini kita bentuk, kita akan melakukan audiensi dengan Presiden selaku panglima tertinggi. Kami ingin menyampaikan persoalan terkait bentrokan dan penempatan pasukan militer non-organik di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Kabupaten Paniai, dan beberapa kabupaten lainnya. Ini penting agar kita bisa sama-sama mencari solusi terbaik,” jelas Yulius.
Menurutnya, penarikan pasukan militer non-organik menjadi kunci utama agar masyarakat adat di wilayah-wilayah konflik tersebut bisa kembali hidup normal tanpa rasa takut, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.
Yulius menyadari bahwa urusan pertahanan dan keamanan merupakan domain penuh dari pemerintah pusat, namun MRP memandang persoalan ini dari kacamata kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.
“Jadi, harapan kami dari MRP, kami mendorong bagaimana supaya tim ini segera dibentuk. Kami juga berharap agar Gubernur mau memfasilitasi tim ini ke depan. Kita tidak bisa hanya menampung aspirasi lalu kemudian hanya membicarakannya di daerah. Kita tahu masalah pertahanan dan keamanan adalah kewenangan pemerintah pusat, tetapi dari sisi kemanusiaan, kita harus mencoba duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi. Kita semua ingin Provinsi Papua Tengah ini aman, damai, masyarakat bisa beraktivitas dengan baik, dan pemerintah pun bisa menjalankan program-program pembangunan dengan lancar,” pungkasnya.
