Menu

Mode Gelap

Lingkungan · 22 Apr 2026 20:03 WIT

WALHI Papua : Papua Tidak Butuh Janji Hijau, Tapi Keadilan Ekologis


By WALHI Papua Perbesar

By WALHI Papua

SASAGUPAPUA.COM, Jayapura — Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua mengeluarkan pernyataan keras terkait kondisi krisis iklim dan ruang hidup di tanah Papua.

WALHI menilai selama ini narasi penyelamatan bumi yang digaungkan di forum global berbanding terbalik dengan realitas penghancuran hutan dan perampasan tanah adat yang terus terjadi di timur Indonesia tersebut.

“Papua tidak butuh janji hijau, tapi keadilan ekologis,” tegas perwakilan WALHI Papua dalam pernyataan resminya, Rabu (22/4/2026).

Menurut WALHI, Papua saat ini bukan lagi dipandang sebagai penyangga iklim dunia yang harus dilindungi, melainkan justru dijadikan ladang eksploitasi baru atas nama pembangunan dan investasi. Ekspansi perkebunan skala besar serta proyek tambang yang minim partisipasi rakyat dianggap telah mendorong masyarakat adat ke tepi jurang kepunahan ruang hidup.

- Advertising -
- Advertising -

“Hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan identitas budaya, berubah menjadi hamparan monokultur atau lubang-lubang tambang, dan ini bukan sekadar perubahan lanskap, melainkan penghancuran sistem kehidupan,” ungkap WALHI Papua.

Lembaga lingkungan tersebut juga menyoroti krisis ekologis yang terjadi merupakan hasil dari keputusan politik yang abai terhadap keadilan.

Negara dan korporasi dianggap terus memaksakan model pembangunan ekstraktif demi keuntungan jangka pendek, sehingga mengakibatkan masyarakat adat tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga masa depan mereka.

“Kita tidak bisa lagi berbicara tentang penyelamatan bumi tanpa membicarakan keadilan bagi mereka yang menjaga bumi,” tambah mereka.

Lebih lanjut, WALHI Papua menegaskan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Tanpa adanya jaminan hak tersebut, segala bentuk narasi pembangunan hijau yang disampaikan pemerintah dianggap hanya sekadar ilusi untuk menutupi kerusakan yang terus berlangsung.

“Ketika hutan ditebang tanpa batas, sungai tercemar, dan ruang hidup dirampas, kita sedang menyaksikan kegagalan manusia dalam menjaga relasinya dengan alam, yang pada akhirnya melahirkan bencana seperti banjir, longsor, hingga meningkatnya suhu bumi,” tutup Walhi dalam pernyataan tersebut.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

LMA Malamoi Gelar Sidang Adat, Tolak Keras Proyek Cetak Sawah dan Eksploitasi Hutan

1 Juli 2026 - 22:57 WIT

Mahasiswa Papua di Makassar Tolak Pembangunan Bandar Antariksa Biak

27 Juni 2026 - 22:40 WIT

Dugaan Penggusuran Hutan Adat, Tim Advokasi Desak Mabes Polri Periksa PT MNM

20 Juni 2026 - 20:47 WIT

Edukasi Hak Masyarakat Adat: Dorthea Wabiser Bedah Empat Pilar Prinsip FPIC

16 Juni 2026 - 00:34 WIT

LBH Papua Sebut Pembangunan Bandar Antariksa di Biak Langgar Prinsip FPIC Masyarakat Adat

15 Juni 2026 - 20:23 WIT

Menjaga Nadi Hidup Totaa Mapihaa: Saat Layar ‘Pesta Babi’ Membakar Kesadaran Kolektif yang Sempat Tertidur

15 Juni 2026 - 20:04 WIT

Trending di Lingkungan