SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Wakil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Papua Tengah, Yoris Raweyai mengatakan soal Konflik di Papua perlu ada ketegasan dari Presiden.
Hal ini disampaikan kepada awak media usai menjadi narasumber dalam kegiatan Hearing dan Dialog Pimpinan DPR Papua Tengah dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah dengan Wakil DPD RI bersama Pengungsi Intan Jaya dan daerah lainnya, Selasa (14/10/2025).
Yoris mengatakan konflik di Papua ini bukan Konflik baru. Artinya terus berintegrasi hingga hari ini terjadi konflik yang eskalasinya relatif naik dan turun.
“Kebetulan saya diberikan Tuhan umur yang panjang sehingga mengikuti proses ini sejak bentuk tim 100 sampai dengan Otsus pertama dan kedua,” katanya.
Pengalaman yang ia rasakan sampai saat ini kata dia negara belum menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Jujur saya harus katakan karena kebijakan sekarang yang terjadi kan bermuara pada bagaimana sikap negara,” ujar Yoris.
Dikatakan pihaknya berharap saat era Presiden Jokowi Dodo bisa menyelesaikan persoalan di Papua dengan 10 tahun kepemimpinannya termasuk pernah 17 kali datang ke Papua, namun ternyata pra dan pasca kepemimpinn itu, eskalasi selalu meningkat.
“Ini menjadi pertanyaan, kenapa. ? Kalau kita bicara persoalan pembangunan, soal kesejahteraan, Papua ini memiliki keunikan tersendiri,” ungkapnya.
Pertama anggaran yang diberikan dan memiliki Lex Specialis besar di Otsus pertama hampir 300 triliun dengan perbandingan sekitar empat juta penduduk Papua
“Kok kenapa konflik Papua tidak berakhir ?
Ini kan pertanyaan bagi seluruh masyarakat. Saya melihat bahwa harus ada ketegasan dari pemerintah khususnya presiden mau kemana Papua dibawa,” katanya.
Kalau bicara ini dalam konteks NKRI kata Yoris sudah disepakati bersama maka harus ada konsistensi dan kepastian hukum yang pemerintah tetapkan.
“Karena hanya Papua yang memilki Lex spesialis baik secara undang-undang maupun pemimpinnya (Gubernur dan lainnya harus OAP). Tidak ada Indonesia lain yang pimpinan daerah harus OAP hanya ada di Papua semua sudah diberikan uang sudah, kesempatan, OAP bisa memimpin sendiri, kok konflik terus?,” tuturnya.
Sehingga baginya semua harus harus sama-sama menghadirkan solusi bukan sebagai pemantik.
“Mari kita sama-sama menghadirkan solusi bukan sebagai pemantik, mari kita duduk bersama sama berkolaborasi kemudian harapan kita presiden ke-8 Prabowo dan Gibran ini masalah Papua bisa tuntas, sudah cukup lama masyarakat Papua menderita dalam bingkai NKRI dengan segala macam persoalan,” ungkapnya.
Dirinya berharap dengan presiden saat ini bisa menyelesaikan konflik Papua.
Menjawab pertanyaan jurnalis terkait dengan pendropan militer Non organik tanpa sepengetahuan Pemda, Yoris mengatakan TNI Polri memiliki tugas pokok yang jelas. Dikatakan pihaknya akan bertemu dengan Danrem.
Ia juga menyayangkan Papua Tengah yang dulu hanya satu dua Kabupaten saja yang dalam kategori merah, namun saat ini setelah pemekaran dari delapan Kabupaten hanya dua yang aman.
“Ini kan menjadi keprihatian apalagi saya terpilih dari Papua Tengah makanya saya selalu dorong bahwa mari kita berkolaborasi tidak ada yang hebat. Tanpa kebersamaan tidak mungkin kita akan selesaikan ini,” ujarnya.
Sementara itu terkait pengungsian, baginya yang terpenting juga adalah peran pemerintah.
“Pemerintah punya kewajiban untuk menyelamatkan masyarakat memberikan tempat yang layak dan memberikan bantuan bantuan kemanusiaan yang lain
Pengungsian saya sudah ketemu kemudian nanti juga saya akan ketemu lagi, kita mau tau sampai sejauh mana Pemda menanggapi ini sehingga dengan DPR Kabupaten dan Provinsi harus dorong bersama sama,” pungkasnya.
