SASAGUPAPUA.COM, Timika – Sebanyak 180 personel gabungan dari Polres, Polsek maupun Brimob Yon B Mimika melakukan penertiban dan pembongkaran tenda perang di Distrik Kwamki Narama.
Pembongkaran dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Mimika, Kompol Junan Plitomo, dan didampingi oleh Kabag Ops, AKBP Hendry A. Korwa.
Dalam pelaksanaan operasi tersebut, aparat berhasil membongkar 12 tenda yang didirikan di lokasi oleh kedua kubu yang terlibat perang.
Kabag Ops Polres Mimika, AKBP Hendry A. Korwa, menjelaskan upaya penertiban dilanjutkan dengan pencarian senjata tajam setelah pembongkaran tenda.
Namun, ia menjelaskan kedua kubu yang terlibat konflik telah melarikan diri dari tempat kejadian.
“Sebagai langkah antisipasi dan Peningkatan stabilitas keamanan, pihak kepolisian kini sedang mempercepat proses pembangunan empat pos keamanan di Distrik Kwamkinarama. Upaya ini dilakukan untuk memastikan peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario mengatakan aparat keamanan tidak tinggal diam.
Pada 15 November 2025, aparat gabungan juga sudah melakukan razia dan pembongkaran tenda-tenda yang dijadikan markas oleh panglima perang dan anak buahnya.
Namun, upaya ini hanya meredakan sesaat. Bentrok kembali pecah pada 3 Desember 2025.
Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menegaskan aparat siaga 1×24 jam di Polsek Kwamki, diperkuat oleh BKO Brimob dan Perintis. Tindakan tegas, penangkapan, razia senjata tajam, dan pembinaan telah dilakukan.
“Kita sudah ada tindakan tegas, tangkap, sweeping hadir disana melerai dan lainnya, kita bongkar tenda-tendanya pada saat itu,” tegas Kapolres, menanggapi tuduhan pembiaran. Upaya ini termasuk razia senjata tajam dan panah, serta kunjungan unsur pimpinan Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan Kapolda.
Namun, bentrok kembali pecah, bahkan setelah upaya mediasi. Kapolres menekankan bahwa penyelesaian konflik adat ini tidak bisa hanya menjadi beban aparat keamanan.
Ia mengakui bahwa keamanan tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan penuh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Pemerintah Daerah, terutama karena konflik ini memiliki akar permasalahan adat.
“Aparat keamanan butuh dukungan baik itu dari tokoh masyarakat, dari pemerintah juga, tokoh agama. Kita tidak boleh diam saja, itu namanya pembiaran, kalau pembiaran kita tidak ada disana, kita tidak berbuat apa-apa, itu pembiaran,” ujarnya, sambil berharap perdamaian dapat tercapai sebelum Natal.
