SASAGUPAPUA.COM, Nabire — Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Kabupaten Nabire, pada Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan sikap keras mereka terhadap konflik berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2019 hingga 2026.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh Korlap Umum GPMI-I, Feri Japugau, di hadapan para anggota DPR Papua Tengah. Feri mengatakan kehadiran militer di wilayah mereka telah membawa penderitaan bagi masyarakat sipil.
“Militer merupakan mesin pembunuh rakyat Intan Jaya!” ujar Feri saat membacakan pernyataan sikap di hadapan anggota DPR Papua Tengah.
Feri memaparkan bahwa Kabupaten Intan Jaya yang berada dalam batang tubuh NKRI telah mengalami eskalasi konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan TPNPB sejak 2019 hingga 2026.
Massa saat melakukan aksi di depan Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
Konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil, serta memengaruhi sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi.
“Permasalahan utama konflik di Kabupaten Intan Jaya adalah terjadinya kekerasan bersenjata yang berlangsung secara masif. Kontak senjata, operasi keamanan, dan aksi balasan menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Konflik yang tidak kunjung mereda ini menyebabkan situasi keamanan menjadi tidak stabil dalam jangka waktu yang panjang,” tegas Feri.
Dalam orasinya, Feri juga menyoroti keberadaan pos militer yang dinilai tidak sesuai aturan. Terdapat 33 pos militer yang ditempatkan tidak sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, di antaranya terdiri dari 27 pos militer non-organik dan 6 pos militer organik.
Dikatakan, penempatan aparat keamanan dan pos-pos militer di wilayah pemukiman warga, gedung sekolah, serta perkantoran pemerintah telah menimbulkan permasalahan serius, di mana ruang-ruang sipil seperti kampung, jalan umum, kebun, sekolah, dan fasilitas umum menjadi zona konflik sehingga masyarakat kehilangan rasa aman.
Dampak dari konflik ini juga merembes ke sektor kesehatan. Situasi tersebut menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akibat ketegangan antara aparat keamanan dan warga yang menimbulkan rasa curiga. Akibatnya, warga enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan meskipun dalam kondisi sakit.
Massa saat melakukan aksi di depan Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
Dari total 7 puskesmas yang ada, saat ini hanya Puskesmas Sugapa yang aktif, sementara 6 puskesmas lainnya lumpuh meskipun sarana dan prasarana tidak memadai.
Persoalan kemanusiaan turut menjadi sorotan tajam. Konflik bersenjata sejak 2019 hingga 2026 telah menimbulkan pengungsian massal. Tercatat ada 8.898 jiwa lebih sebagai pengungsi internal (IDP) yang terdata, di mana ribuan lainnya mengungsi ke Timika, Nabire, Paniai, dan kabupaten tetangga, bahkan sebagian meninggal dunia dan melarikan diri ke hutan.
Konflik ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian, trauma psikologis, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar bagi perempuan, anak-anak, dan lansia.
Di bidang pendidikan, situasi ini membawa kelumpuhan total. Feri menyebutkan bahwa dari 59 sekolah yang ada di Intan Jaya, hanya 7 sekolah yang aktif, sedangkan 52 sekolah lainnya lumpuh total dengan sarana prasarana yang tidak memadai.
“Masalah tersebut menimbulkan hilangnya masa depan generasi penerus Intan Jaya, terganggunya proses belajar mengajar, rasa takut dan trauma pada siswa dan guru, pengungsian dan putus sekolah, terbatasnya akses guru ke daerah pedalaman, rusaknya fasilitas pendidikan, serta menurunnya kualitas pendidikan,” lanjut Feri.
Konflik berkepanjangan ini juga mengganggu jalannya pemerintahan daerah dan program pembangunan, di mana aktivitas aparatur sipil negara tidak berjalan optimal, pelayanan publik terganggu, dan pembangunan infrastruktur sosial tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
Pendekatan keamanan yang dominan dinilai belum mampu menyelesaikan akar permasalahan sehingga memperlebar jarak antara masyarakat lokal dan pemerintah.
Lebih lanjut, Feri mengungkapkan bahwa rakyat sipil terus berjatuhan sebagai korban nyawa dari awal mula eskalasi konflik bersenjata pada 2019 hingga 2026. Kurang lebih sebanyak 77 warga sipil terdata meninggal dunia maupun luka-luka berdasarkan hasil wawancara langsung bersama pihak keluarga korban.
Hal ini dinilai sebagai akibat dari minimnya pendekatan dialog dan penyelesaian damai, di mana upaya penyelesaian konflik lebih mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan dialog, rekonsiliasi, dan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Berdasarkan data dan situasi riil tersebut, GPMI-I menyampaikan dua poin tuntutan sikap kepada pemerintah:
- DPR-PT dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim investigasi dan mengusut tuntas Kasus Soanggama, penembakan ibu hamil, pembunuhan gembala, serta kasus pelanggaran HAM lainnya di Kabupaten Intan Jaya.
- DPR-PT dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memfasilitasi mahasiswa dan berbagai lapisan tokoh elemen Intan Jaya guna berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, dalam aksi tersebut, massa diterima oleh jajaran anggota DPR Papua Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua IV John Gobai, bersama anggota DPR Papua Tengah Dapil IV Henes Sondegau serta anggota DPR lainnya.
Selain itu, aksi massa juga turut dikawal oleh Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Yulius Wandagau, beserta jajaran kepala suku.
Menindaklanjuti aspirasi massa, John Gobai menyatakan bahwa pihak DPR Papua Tengah akan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada minggu depan.
