Menu ✖

Mode Gelap

Politik · 7 Nov 2024 16:11 WIT

3.479 KPPS di Mimika Resmi Dilantik, Komisioner KPU: Jangan Ada Gerakan Tambahan, Bekerja Ikut Aturan


Suasana Pelantikan KPPS Distrik Wania yang dilaksanakan di GOR Futsal Timika, Kamis (7/11/2024). (Foto: Edwin Rumanasen) Perbesar

Suasana Pelantikan KPPS Distrik Wania yang dilaksanakan di GOR Futsal Timika, Kamis (7/11/2024). (Foto: Edwin Rumanasen)

SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Sebanyak 3.479 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan ditempatkan di 497 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 18 Distrik resmi dilantik.

Untuk pelantikan dilaksanakan dengan lokasi bervariasi ada yang dilakukan di Kantor Distrik, ada yang di setiap kampung maupun kelurahan.

Komisioner KPU Kabupaten Mimika divisi teknis, Fransiskus Xaverius Ama Babe Bahy menjelaskan pihaknya sebagai KPU tingkat Kabupaten hanya melaksanakan monitoring.

Frans yang saat itu mendapatkan tugas untuk melaksanakan monitoring di Distrik Kuala Kencana menjelaskan yang memiliki kewenangan untuk melantik KPPS adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kampung maupun kelurahan masing-masing dengan jumlah 7 KPPS di setiap TPS.

- Advertising -
- Advertising -

“Jadi hari ini semua resmi melaksanakan pelantikan KPPS, baik yang didalam kota Timika, pegunungan maupun pesisir hari ini mulai pelantikan serentak,” kata Fransiskus kepada awak media, Kamis (7/11/2024).

Ia berharap para petugas KPPS yang baru dilantik dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jangan ada gerakan tambahan, kita bekerja sesuai dengan aturan supaya kita bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar kredibel memperhatikan masyarakat kita lima tahun kedepan itu yang kita harapkan,” ungkapnya.

Ia juga berharap agar Pilkada di Mimika berjalan dengan baik berkat kerja keras seluruh jajaran penyelenggara.

“Pilkada ini harus menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihan dari masyarakat, dan berhati untuk Mimika,” pungkasnya.

 

 

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

John Gobai Sebut Raperdasi Masyarakat Adat Buka Peluang Kembalikan Nama Kampung Sesuai Bahasa Suku

17 Oktober 2026 - 10:20 WIT

Perda Bahasa Daerah Mimika Didorong Masuk Kurikulum Sekolah

14 Oktober 2026 - 21:38 WIT

Menata Ibu Kota Provinsi, John Gobai: Harus Ada Rehabilitasi Sosial dan Perda Ketertiban

13 Oktober 2026 - 21:28 WIT

Tinjau Pembangunan Kampung Nelayan di Sima: John Gobai Sebut Bawa Dampak Besar Bagi Ekonomi Warga

13 Oktober 2026 - 20:39 WIT

Poksus DPR Papua Tengah Minta Perdasi Kesehatan Muat Aturan Beasiswa Dokter Spesialis Bagi OAP

7 Oktober 2026 - 20:39 WIT

DPR dan Pemprov Papua Tengah Sepakati 10 Perda Non-APBD Tahun 2026

7 Oktober 2026 - 10:21 WIT

Trending di Politik