Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 14 Mei 2026 14:42 WIT

5 Poin Kesepakatan Strategis Forum Percepatan Pembangunan Tanah Papua


Penutupan rangkaian Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan di Timika pada Selasa, 12 Mei 2026. Perbesar

Penutupan rangkaian Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan di Timika pada Selasa, 12 Mei 2026.

SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H.,secara resmi menutup rangkaian Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan di Timika pada Selasa, 12 Mei 2026.

Acara penutupan ini dihadiri oleh jajaran kementerian, anggota DPR RI, pimpinan OPD se-Tanah Papua, akademisi, tokoh adat, serta mitra pembangunan seperti DFAT dan SKALA. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak 11 Mei ini menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari berbagai instansi pusat, mulai dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, hingga BP3OKP, serta keterlibatan aktif para kepala daerah se-Tanah Papua.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” ujar Meki Nawipa yang juga merupakan Ketua Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua.

- Advertising -
- Advertising -

Lima Poin Kesepakatan Strategis

Forum tersebut menghasilkan beberapa catatan penting yang akan menjadi acuan tindak lanjut bagi pemerintah pusat maupun daerah, antara lain:

Penguatan Sinergi Tiga Pilar: Perlunya koordinasi yang lebih kuat antara Gubernur, DPRP, dan MRP sebagai pilar utama di daerah.

Integrasi Sistem Informasi: Komitmen penguatan interoperabilitas sistem informasi seperti SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP.

Sensus Orang Asli Papua (OAP): Pentingnya pelaksanaan sensus OAP sebagai basis data perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran.

Percepatan Regulasi: Masukan untuk segera merampungkan Perdasus, Perdasi, serta revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP.

Tata Kelola Dana Otsus: Rencana tindak lanjut teknis terkait revisi PMK 33 Tahun 2024 untuk memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus.

 

Visi Papua Tengah Emas

Gubernur menegaskan bahwa hasil dari forum ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata. Hal ini sejalan dengan visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan”.

Ia juga menitikberatkan agar penggunaan Dana Otonomi Khusus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.

“Papua membutuhkan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin Dana Otsus benar-benar tepat sasaran dan transparan,” Pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Yulius Wandagau: Stabilitas Keamanan Kunci Pembangunan- Harap Otsus Untuk Pengungsi

14 Mei 2026 - 10:33 WIT

Pemprov Papua Tengah Dukung Pelayanan 20 Tahun ISKIM

12 Mei 2026 - 17:51 WIT

12 Komitmen Strategis Papua Tengah untuk Percepatan Pembangunan Papua

12 Mei 2026 - 17:19 WIT

The Next Level: 8 Pemuda Kamoro Siap Debut di Industri Perhotelan Modern

12 Mei 2026 - 15:59 WIT

Meki Nawipa Ajak Enam Gubernur Bersatu Kawal Rp12,69 Triliun Dana Otsus Papua

11 Mei 2026 - 22:44 WIT

Freeport Setor Rp2,88 Triliun Untuk Pemprov Papua Tengah

8 Mei 2026 - 16:44 WIT

Trending di Ekonomi