SASAGUPAPUA.COM, Jakarta – Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, memberikan pernyataan keras terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya rencana pembukaan lahan sawit di Papua.
Dalam pernyataan terbarunya, Ahok menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan hujan dan mengkritik sistem bagi hasil yang selama ini dinilai tidak berpihak sepenuhnya kepada rakyat.
Ahok mengawali pernyataannya dengan menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati, di mana ia sempat menolak ekspansi sawit.
“Mengenai sawit ini, kebetulan saya pernah jadi bupati. Waktu saya jadi bupati pun kita sempat menolak sawit. Kenapa? Di satu pihak kita butuh ekonomi untuk rakyat, karena plasma 20% pun, apalagi 80%, ditemukan di lapangan itu banyak nominee, pinjam nama orang doang, ya itu tidak jalan,” tegas Ahok.
Ia pun mengusulkan solusi agar masyarakat desa mendapatkan manfaat nyata melalui koperasi.
“Makanya saya usulkan dulu, kalau pengusaha mau 20 atau 40% saja itu menjadi milik desa, dikelola oleh pengusaha, orang desa yang mau kerja di sana jadi gaji seperti biasa, lalu keuntungannya itu kayak koperasi desa dibagikan,” tambahnya.
Terkait lahan-lahan yang saat ini disita oleh negara, Ahok menyarankan agar pengelolaannya dialihkan kepada rakyat, bukan lagi diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat. Harusnya koperasi merah putih yang memegang, bukan BUMN lagi,” ujarnya.
Ahok juga menyoroti maraknya pencurian kayu di hutan lindung yang seolah-olah dibiarkan oleh aparat berwenang.
“Kita sudah lihat baik yang viral, namanya hutan lindung di tengah dicolong. Masa enggak ada pejabat yang tahu itu dicolong? Nah, di mana aparat, di mana oknum-oknum bekerja? Foto udara saja satelit sekarang, enggak usah pakai helikopter kok. Enggak ada helikopter pakai drone juga bisa dapat. Jadi kalau mau berantas ini gampang,” kata Ahok.
Menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua sebagai lahan sawit, Ahok memberikan pandangan kritis. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Malaysia yang menanam sawit di lahan bekas tambang tanpa membongkar hutan asli.
“Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Belitung bekas tailing timah ditanam sawit bisa hidup kok dikasih pupuk, karena tanaman kan maunya makan pupuk makan air gitu loh. Tapi hutannya ya jangan,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa mengubah hutan hujan (rain forest) menjadi lahan monokultur sawit hanya akan mendatangkan bencana ekologis.
“Tapi kalau Anda rubah hutan hujan rain forest jadi sawit, tanaman monokultur, sudah banyak ngomong di mana flora fauna kita akan bisa hidup? Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera karena di Sumatera sudah melampaui kayak tambang,” ungkap Ahok.
Ahok juga mengomentari perbandingan antara Indonesia dengan negara maju dalam hal eksploitasi alam. Menurutnya, negara maju memiliki jaminan sosial yang kuat bagi rakyatnya yang sudah tua melalui pajak, hal yang belum dimiliki Indonesia sepenuhnya.
“Kita mengerti ada menteri mengatakan semua negara kayak main tambang potong hutan. Iya, negara maju semua pernah lakukan. Tapi bedanya apa? Pajak mereka sudah tua, mereka dipelihara oleh negara. Sekarang kita sudah tua, pajak kita bisa balikin enggak untuk pelihara kita penuntun? Enggak bisa,” kritiknya
Ia pun mengusulkan sistem bagi hasil baru di sektor pertambangan agar negara mendapatkan keuntungan lebih besar untuk melunasi hutang.
“Misal contoh kita sudah ada yang di migas lifting angkat 15% di luar pajak royalti. Nah sekarang kenapa orang nambang Anda minta royalti bayar sudah bagus, kenapa enggak bikin satu cara yang baru? Anda tambang emas 1000 ton, 200 ton punya negara. Anda mengatakan investor enggak ada yang mau? Siapa bilang enggak mau? Anda cek saja banyak perusahaan asing di Indonesia ada partner lokal dapat 15% 20% kok. Kenapa itu enggak jadi jatah negara saja? Yang mau tambang silakan kasih, semua hutang bisa dilunasin, dari tambang bisa dapat uang lagi, bisa tanam kembali,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Ahok kembali menegaskan penolakannya terhadap pengalihan fungsi hutan Papua menjadi lahan sawit, kecuali jika menggunakan lahan yang memang sudah rusak atau tandus.
“Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang tailing, daerah yang tandus Anda tanamin sawit, is okay untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan kata nenek saya, tukar ubi dengan beras. Itu aja salam saya,” tutup Ahok.
