SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Tengah guna mempermudah koordinasi data di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (10/2/2026), Kepala BPS Kabupaten Nabire yang juga penghubung BPS Papua Tengah, Dio Ginting, mengungkapkan proses administratif kini telah mencapai babak baru setelah adanya komitmen nyata dari pihak eksekutif daerah.
Dio menjelaskan bahwa hingga saat ini, urusan statistik untuk wilayah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan memang masih berada di bawah naungan kantor wilayah BPS Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura.
Namun, kendala geografis dan rentang kendali koordinasi tersebut diharapkan segera teratasi seiring dengan dikeluarkannya surat rekomendasi resmi dari Penjabat Gubernur Papua Tengah.
“Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat mendukung agar segera dibentuk BPS Provinsi Papua Tengah. Pak Gubernur sudah menandatangani surat rekomendasi pembentukan dengan nomor 500.14.2/84/SET yang ditandatangani tanggal 26 Januari 2026,” ujar Dio Ginting. Dalam surat tersebut, Gubernur tidak hanya menyatakan dukungan terhadap pembentukan lembaga secara administratif, tetapi juga menjamin penyediaan lahan untuk pembangunan kantor definitif yang berlokasi di Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, kawasan Wanggar.
Kepala BPS Kabupaten Nabire yang juga Penghubung BPS Papua Tengah, Dio Ginting. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
Menurut Dio, kepastian lahan ini menjadi poin penting yang akan memperlancar proses verifikasi di tingkat pusat, sehingga saat ini pihak daerah tinggal menunggu tindak lanjut dari BPS RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Lebih lanjut, Dio menekankan bahwa kehadiran BPS di tingkat provinsi sangat mendesak demi efisiensi birokrasi, mengingat selama ini banyak tugas koordinasi yang akhirnya didelegasikan ke BPS Nabire karena keterbatasan akses tim dari Jayapura ke Nabire. Ia berharap status lembaga ini dapat segera sah pada tahun ini agar sinkronisasi program pembangunan antara Pemprov dan BPS bisa berjalan lebih harmonis.
“Dengan adanya BPS Provinsi, kewenangannya sudah mencakup lebih besar dan koordinasinya lebih pas karena sama-sama di level provinsi, jadi tidak harus selalu ke Jayapura. Kami berterima kasih banyak kepada Bapak Gubernur yang telah membuat surat rekomendasi, bahkan bersedia memberikan tanah di daerah Wanggar untuk pembangunan kantor nanti,” pungkasnya.
