SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Tahun 2026 yang berlangsung di Nabire pada 5-7 Mei 2026.
Pertemuan ini mengusung tema sinergitas program, peningkatan mutu, pemerataan akses, serta akselerasi digitalisasi pendidikan guna menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Rakor kali ini menerapkan model pendampingan melekat di mana narasumber mendampingi peserta dari awal hingga penutupan.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kendala di lapangan mendapatkan solusi langsung, terutama terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) hadir membedah anggaran tahun 2026 dan memberikan peringatan keras bagi kabupaten yang belum mengalokasikan 30 persen dana tersebut untuk sektor pendidikan.
“Kalau model Rakor yang sebelum-sebelumnya kami undang narasumber untuk menyampaikan materi setelah itu selesai, kali ini narasumber harus ikut sampai penutupan karena semua materi yang kami bahas adalah program prioritas. Narasumber dari BP3OKP mengungkap nilai anggaran dan memberikan rekomendasi bahwa jika kabupaten belum mencapai 30 persen untuk peruntukan pendidikan, maka tahun-tahun berikut harus kembali disesuaikan dengan regulasi,” ujar Kabid Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo usai kegiatan, Kamis (8/5/2026).
Fokus utama pembahasan juga tertuju pada pencapaian gemilang dalam penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut.
Berdasarkan data dashboard ATS per 9 April 2026, jumlah ATS di Papua Tengah menurun drastis dari 205.000 anak di tahun 2024 menjadi 131.000 anak.
Artinya, sekitar 70.000 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku sekolah melalui berbagai intervensi kebijakan.
“Kami Papua Tengah termasuk salah satu provinsi yang penurunannya cukup tinggi. Indikator utamanya adalah kebijakan sekolah gratis yang menghilangkan hambatan biaya bagi masyarakat, serta pemberian bantuan asrama bagi siswa SD dan SMP, terutama yang menampung anak-anak dari daerah konflik. Kami bantu 10 juta rupiah per siswa per tahun dalam bentuk uang ke asrama dengan syarat mereka harus disekolahkan. Anak yang tadinya drop sekolah dari atas, kita masukkan ke sini dan statusnya sekolah lagi,” jelasnya lebih lanjut.
Selain sekolah gratis dan pola asrama, penempatan guru melalui program MAPEGA di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah konflik menjadi kunci penurunan angka ATS.
Kedepannya, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten telah menyepakati pembentukan sekolah binaan di 10 titik per kabupaten yang akan mendapatkan intervensi khusus dari provinsi dengan mengerahkan tenaga guru MAPEGA secara maksimal.
Sektor pendidikan vokasi juga diperkuat untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Provinsi akan mengambil peran pada pengembangan Akademi Komunitas, sementara tingkat kabupaten berfokus pada SMK dengan dukungan intervensi pembiayaan berbasis program dari provinsi.
Model yang dikembangkan adalah SMK terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Pembiayaan ini bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk program. Misalnya SMK YPPK Wanggar didorong membangun pabrik pakan dan pupuk agar masyarakat bisa menjual bahan baku dan ekonomi berputar, sementara anak SMK praktik bekerja di sana. Lalu di SMK YPK Kalibobo diarahkan pada energi pertambangan untuk membangun listrik di kampung-kampung. Melalui PKBM kita tuntaskan akademiknya, sedangkan lewat SMK dan BLK kita tuntaskan keterampilannya,” tambahnya.
Namun, di tengah kemajuan tersebut, tantangan validasi data Dapodik masih menjadi isu penting.
Dalam Rakor tersebut terungkap adanya indikasi manipulasi data fiktif dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa oleh operator atau kepala sekolah demi mendapatkan dana bantuan.
Menyikapi hal ini, komitmen tegas juga telah ditandatangani oleh seluruh perwakilan kabupaten untuk melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh.
“Salah satu solusi tegas yang kami ambil adalah ketika kami memberikan dana BOS dan menemukan temuan data fiktif, provinsi akan merekomendasikan pencabutan NPSN sekolah tersebut. Kami juga mengundang yayasan seperti YPPK, YPK, YPPGI dan lainnya untuk menyampaikan solusi ini sebagai langkah ketegasan. Intinya, kebijakan Pak Gubernur adalah semua program pendidikan harus tersinkron dan terukur; ATS harus turun, mutu harus naik, dan semua anak harus sekolah,” pungkasnya.
