SASAGUPAPUA.COM.Papua Tengah – Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) telah lama menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Provinsi Papua Tengah.
Namun, seiring berjalannya waktu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terus bergerak maju dengan menerapkan berbagai strategi inovatif dan terukur untuk mengatasi permasalahan ini.
Dalam sebuah forum strategis yang diadakan Hotel Aston Jayapura mulai Kamis, 28-30 Mei 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE secara rinci memaparkan serangkaian praktek baik yang telah dijalankan, yang terbukti efektif dalam menurunkan angka ATS dan membuka akses pendidikan bagi seluruh anak di daerah tersebut.
Dalam paparannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak, tanpa terkecuali, terlepas dari letak geografis, kondisi ekonomi, maupun latar belakang budaya.
“Di Papua Tengah, kami memiliki tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata, serta beragam faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Namun, hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Justru, tantangan inilah yang memacu kami untuk mencari solusi yang paling tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat kami,” ujarnya dalam pemaparan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE memaparkan praktek baik penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan, Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikdasmen yang berkantor di Kota Jayapura, Papua.
Menurut Nurhaidah, mengapa program penanganan ATS menjadi penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, karena data ATS tinggi, ATS juga sangat mempengaruhi kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selain itu Hak Asasi bagi semua anak untuk sekolah, dan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP ATS)
Program Penangangan anak tidak sekolah juga menjadi program prioritas Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos, M.Si sehingga hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto “Pendidikan Bermutu Untuk Semua” sebagaimana menjadi komitmen kuat Menteri Dikdasmen RI untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif, sehingga menjamin hak setiap.anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan yang bermutu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau geogragis.
Dalam dua tahun terakhir, yakni tahun 2025 dan tahun 2026 ini, gubernur dan wakil gubernur papua tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan beberapa program prioritas pendidikan untuk mendukung percepatan penuntasan anak tidak sekolah (ATS) se Papua Tengah diantaranya adalah:
Pertama, kolaborasi program dengan mitra terutama Dinas Pendidikan dari delapan kabupaten, lima yayasan pelopor pendidikan di tanah Papua dan mitra pendidikan lainnya. Sesuai PP 106 tahun 2021, kewenangan pengelolaan semua satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK sudah menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan kewenangan provinsi sudah dibatasi hanya mengelola sekolah luar biasa (SLB).
“Sementara angka ATS Papua Tengah tinggi, dengan melihat beban di kabupaten dalam pengelolaan satuan pendidikan sesuai regulasi yang ada cukup terbebani, maka provinsi ikut membantu melalui kewenangan pembiayaan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam PP 106 melalui beberapa program prioritas bidang pendidikan. Sedangkan yayasan pelopor menjadi mitra penting bagi kami dinas pendidikan karena hampir begian besar sekolah-sekolah yang di pedalaman adalah sekolah YPPGI dan sekolah YPPK, sedangkan di pesisir dominan sekolah YPK. Maka mereka adalah mitra penting bagi kami untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua bagi semua anak di Papua Tengah ke depan,” katanya.
Kedua, sekolah gratis bagi siswa SMP, SMA, SMK dan SLB. Program sekolah gratis pada tahun 2025 pihaknya telah membiayai 132 sekolah SMA, SMK, SLB dengan sebaran siswa sebanyak 26.951 siswa yang tersebar di delapan kabupaten. Sedangkan tahun 2026 kami membiayai lagi SMP sebanyak 148 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 26.511 anak. Maka total keseluruhan sekolah SLB, SMP, SMA, SMK yang menerima dana BOSDA sebanyak 187 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 53.951 anak.
“Selain siswa, pemerintah provinsi papua Tengah juga mulai sejak tahun 2025 telah membiayai 5.216 mahasiswa yang tersebar di 25 kampus se papua tengah untuk membiayai SPP/TKA, PKL dan wisuda,” ujarnya.
Ia mengatakan, program sekolah gratis dan biaya kuliah ini berdampak besar membantu bagi siswa dan mahasiswa untuk tidak drop out (DO) selain menjadi daya dorong bagi lulusan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikut misalnya lulusan SD tetap melanjutkan ke SMP dan seterusnya bagi bagi lulusan SMA dan SMK tetap melanjutkan ke perguruan tinggi karena dengan adanyaka kebijakan sekolah gratis ini.
“Jika semua anak sekolah tidak DO dan tetap melanjutan ke jenjang berikutnya, maka dengan sendirinya penangan ATS akan berhasil,” katanya.
Ketiga, bantuan biaya sekolah berpola asrama. Nurhaidah mengatakan, salah satu pendekatan agar anak tetap sekolah, tidak drop out dan tetap melanjutkan pendidikan kejenjang berikut adalah melalui sekolah berpola asrama. Mulai tahun 2025, pihaknya telah membiayai 13 asrama yang dikelola oleh lembaga keagamaan di Papua Tengah dengan jumlah siswa sebanyak 1.009 anak yang tersebear di enam Kabupaten.
“Pemerintah Provinsi Papua memfasilitasi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak melalui beberapa asrama seperti kerjasama dengan Sekolah Genius Tangerang, asrama Meepa Boarding School di Nabire dan SMA Meepago di Nabire.
Keempat, Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Program SSH sudah dilaksanakan sebagai upaya percepatan pembangunan SDM Papua Tengah melalui penguatan pendidikan yang lebih terstruktur, aman dan terarah sesuai Rencana Pembangunan Papua Tengah. Selain itu program SSH menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan kualitas pendidikan, gizi siswa, pembentukan karakter, penguatan literasi dan numerasi, serta pembinaan peserta didik secara menyeluruh.
“Program sekolah sepanjang hari hadir untuk menjawab rendahnya waktu belajar efektif, tingginya angka putus sekolah, keterbatasan pengawasan siswa dan kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Maka tahun 2025 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, ada 10 sekolah dasar yang menjadi pilot project SSH di Papua Tengah yang tersebar di delapan Kabupaten dengan sasaran siswa yang terlayani sebanyak 2.021 siswa,” ungkapnya.
Pihaknya berharap melalui program SSH tersebut banyak siswa terakses masuk sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, penguataan literasi meningkat, pemahaman dan penguasaan IPTEK semakin meningkat, serta akhirnya mendongkrak IPM Papua Tengah
Kelima, program pengadaan dan penempatan tenaga guru Mapega di daerah 3T. Menurut dia, kekurangan guru di sekolah-sekolah daerah 3T juga menjadi faktor utama banyak anak tidak bersekolah. Tenaga guru Mapega daerah 3T pihaknya memberikan tugas untuk melakukan pendataan anak tidak sekolah dan melakukan verifikasi data real di semua satuan pendidikan yang ada selain dia mengajar di sekolah-sekolah yang ditemukan terjadi kekurangan dan kekosongan guru.
“Pendekatan pemenuhan guru seperti ini juga telah menujukkan hasil yang baik dari laporan yang disampaikan oleh tenaga guru Mapega di daerah 3T.
Tahun 2025, provinsi Papua Tengah telah merekrut dan menempatan sebanyak 274 guru di daerah-dareah 3T. Tahun 2026 menambah kuota menjadi 500 tenaga guru Mapega di daerah 3T,” ujarnya.
Keenam, penguatan kapasitas guru melalui percepatan RPL dan PPG. Adanya anak drop out dan anak tidak melanjutnya sekolah ke jenjang berikut karena faktor ekonomi orang tua dan letak geografis, juga disebabkan karena banyak sekolah mengalami kekosongan guru, terutama sekolah-sekolah di daerah 3T. Nurhaidah bilang, salah satu sebab terjadinya kekosongan guru adalah guru berada di kota untuk melengkapi dokumen administrasi pengembangan karir guru seperti pendaftaran dan pengimputan dokumen PPG, RPL demi perbaikan kesejahteraan guru.
Mulai tahun 2025, dinas pendidikan provinsi papua telah memfasilitasi pendampingan program PPG bagi semua guru (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK) se Papua Tengah sebanyak 801 guru dan sudah dinyatakan lulus sertifikasi. Tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah sedang memfasilitasi 1000 guru.
“Kami target sebelum tahun 2029 sisa 2.175 guru yang belum tersertifikasi bisa kami tuntaskan. Begitupun juga bagi guru yang belum memiliki kualifikasi untuk provinsi papua Tengah masih tersisa 1.660 guru. Data sesuai Ditjen GTK. Tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah fasilitasi 100 Guru ikut program RPL kerjasama Universitas Pendidikan Muhammdyah Sorong. Target kami 100 guru ini lulusan tahun depan sekaligus lanjut dengan program PPG. Program PPG dan RPL ini akan mempercepat kompetensi dan kesejahteraan guru. Kami meyakini Ketika guru Sejahtera, pasti guru akan betah mengajar, dengan harapan tidak akan ada lagi anak yang drop out atau tidak melanjutkan sekolah,” ungkapnya.
Ketujuh, peta jalan penanganan ATS. Tahun 2026, kata dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah sedang menyusun peta jalan penanganan ATS, sehingga akan tearah cara penangannya, kemitraan dengan pihak terkait juga akan terkoordinir baik sehingga target dan capaian akan lebih terukur lagi.
Dari beberapa strategi pendekatan penuntasan ATS yang sudah dilakukan menunjukkan tren positif atas penurunan ATS di Papua Tengah, misalnya data ATS tahun 2024 menurut Dr. Agus Sumule, data ATS Papua Tengah sebanyak 205.764 anak, sedangkan menurut data ATS Dasport kemdikdasmen per bulan April 2026 menunjukkan penurunan dratis menjadi 131.118 anak.
“Penurunan ini kami apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam program percepatan penuntasan ATS di Papua Tengah,” katanya.
“Kami juga akan banyak belajar dari praktek baik penanganan percepatan anak tidak sekolah yang dilakukan oleh teman-teman provinsi lain, terutama cara dan pendekatan-pendekatan bagi anak-anak yang belum pernah bersekolah karena disebabkan factor misalnya anak-anak yang sudah terjerumus dalam kenakalan remaja seperti aibon, anak jalanan selain karena masalah geografis dan ekonomi orang tua,” katanya.
