SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Kabupaten Nabire pada Kamis (23/7/2026).
Massa aksi sebelumnya berkumpul di beberapa titik seperti Jepara II, Pasar Karang, Wadio, dan Uswim, sebelum melakukan longmarch bersama menuju Kantor DPR Papua Tengah yangbdikawal oleh aparat gabungan baik Kepolisian, TNI/Polri hingga Satpol PP.
Massa saat melakukan aksi menuju ke Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
Aksi yang mengangkat tema “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya” ini membawa dua poin tuntutan utama.
Pertama, meminta pemerintah segera mengusut tuntas kasus Soanggama berdarah, penembakan ibu hamil, pembunuhan gembala, serta berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya di Kabupaten Intan Jaya.
Kedua, mendesak pemerintah segera memfasilitasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hak Asasi Manusia.
Dalam aksi tersebut, massa diterima oleh jajaran anggota DPR Papua Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua IV John Gobai, bersama anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya Henes Sondegau serta anggota DPR lainnya.
Selain itu, aksi massa juga turut dikawal oleh Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Yulius Wandagau, beserta jajaran kepala suku.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai saat berbicara didepan massa aksi. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua)
Di hadapan massa aksi, John Gobai menyampaikan hasil rapat internal yang telah dilakukan bersama unsur pimpinan DPR Papua Tengah, MRP, dan para kepala suku yang juga telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Tengah.
“Terimakasih banyak adik-adik, seperti yang disampaikan kepada kami DPR Papua Tengah, kami sudah pernah perjuangkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman,” ujar John Gobai mengawali penyataannya.
Ia menegaskan bahwa pihak legislatif juga merasakan penderitaan yang sama dengan para pengunjuk rasa. “Kami juga merasakan, kami juga sakit,” tambahnya.
Terkait koordinasi yang telah dilakukan, John menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas tuntutan tersebut dengan Gubernur Papua Tengah. Namun, ia menyebutkan adanya kendala komunikasi dengan bupati setempat.
Massa saat melakukan aksi di depan Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
“Pertama, kami sulit berkomunikasi dengan Bupati Intan Jaya karena itu bukan mitra kami, tapi bupati nanti banyak jalan kita bisa ketemu. Ingat kita sama-sama korban, supaya apa yang kita perjuangkan ini sama-sama bisa berjalan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, John menyatakan bahwa pihak DPR Papua Tengah akan menjadwalkan Hearing Dialog pada minggu depan.
“Hasil dari koordinasi kami dengan gubernur, setelah kami terima, minggu depan kita hearing dialog, undang bupati, keamanan, adik-adik juga hadir, kita sama-sama duduk, bicara, kita rumuskan apa yang menjadi tuntutan bersama terkait dengan kondisi keamanan di Papua Tengah,” jelas John.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih mengungsi dan menderita akibat konflik di daerah tersebut.
“Rakyat masih mengungsi, masih menangis, karena itu bantu kami, kami akan mengadakan rapat dalam minggu besok, kami rencanakan saya yang akan bertanggung jawab. Jadi kita saling percaya, minggu depan kami tetapkan waktu untuk kami laksanakan dialog pimpinan dan kita laporkan ke gubernur dan gubernur akan koordinasi dengan bupati agar nanti kita sama-sama ke sana (pusat),” lanjutnya.
Massa saat melakukan aksi menuju ke Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/1026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua
Dalam kesempatan itu, John juga menegaskan kembali status wilayah Papua Tengah.
“Kami tegaskan daerah ini bukan daerah operasi baru, daerah ini adalah Daerah Otonomi Baru. Kami juga pernah bawa Blok Wabu ke pusat,” serunya.
Ia menutup pernyataannya dengan kembali meyakinkan para mahasiswa dan masyarakat agar mempercayakan proses penanganan aspirasi ini kepada lembaga legislatif.
“Jadi kalau kamu (masyarakat) sakit, saya juga sakit. Mari kita saling percaya, kasih kami waktu, besok kita rapat dan kita akan buat hearing dialog. Kita sama-sama buat tim untuk ke Jakarta, karena pasukan non-organik itu adalah tanggung jawab pusat,” pungkasnya.
