SASAGUPAPUA.COM, Timika — Asosiasi Pencari Kerja Cartenz Kabupaten Mimika (APELCAMI) menggelar aksi penggalangan dana bertajuk “Gerakan Seribu Rupiah untuk Pemda Mimika: Modal Bikin Perda/Perdasus Perlindungan dan Pemberdayaan Pencaker Lokal” di sejumlah titik lampu merah Kota Timika yang dimulai pada 27 Juli 2026. Aksi ini rencananya akan dilakukan selama satu bulan.
Aksi ini digagas sebagai wujud perlawanan moral atas matinya keadilan bagi pencari kerja lokal di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
Koordinator Database APELCAMI, Geelvink Kafiar, menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali bukan aksi kumpul-kumpul atau mencari panggung semata.
“Gerakan APCAMI atau Asosiasi Pencari Kerja Cartenz Kabupaten Mimika bangun ini bukan sekadar aksi kumpul-kumpul atau cari panggung pencari panggung semata, melainkan bentuk perlawanan moral dan tamparan keras atas matinya keadilan bagi pencari kerja lokal di atas tanahnya di atas top punya tanah kelahiran,” ujar Geelvink, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, aksi tersebut merupakan wadah konsolidasi anak-anak daerah yang dipaksa menjadi penonton di rumah sendiri akibat sistem rekrutmen kerja yang tertutup, sarat diskriminasi, serta penuh nepotisme. Menurutnya, gerakan ini lahir dari penderitaan riil Orang Papua Asli (OAP) serta pencari kerja lokal Mimika dari kalangan Nusantara.
Mengenai alasan utama di balik aksi ini, Geelvink mengungkapkan bahwa pihaknya sudah merasa muak dengan sistem yang ada.
“Alasan kenapa sampai kita membuat gerakan seperti itu? Dia punya alasan utama itu sederhana, kami sudah muak sekali ditipu oleh sistem,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Mimika berdiri di atas tambang emas raksasa, namun anak-anak daerah justru memegang ijazah, sertifikat, dan kompetensi tanpa adanya kepastian kerja. Pihaknya melihat adanya pembiaran terhadap rekrutmen lewat pintu belakang, kuota yang tidak transparan, serta pengabaian regulasi perlindungan tenaga kerja lokal. Karena ruang aspirasi formal dinilai sudah tidak mempan, mereka terpaksa turun ke jalan untuk memaksa para pemangku kebijakan membuka mata.
Menilai sikap Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan solusi, Geelvink menyebut kinerja pemerintah sangat lambat, normatif, dan tidak memiliki political will yang tegas.
“Pemerintah Kabupaten Mimika khususnya Dinas Tenaga Kerja sekarang ini cuma seperti pemadam situasi kebakaran yang buru-buru kalau ada api, tapi balik tidur kalau suasana sudah tenang,” cetus Geelvink.
Ia menilai solusi yang diberikan pemerintah selama ini hanyalah janji manis di atas kertas dan retorika seremonial belaka. Pemerintah terkesan tidak berani menekan perusahaan-perusahaan besar di Mimika untuk meloloskan pencari kerja lokal, yang membuktikan bahwa persoalan ini bukan soal kurangnya anggaran, melainkan kurangnya keberanian pemerintah membela rakyatnya sendiri.
Terkait langkah selanjutnya usai penggalangan dana, Geelvink memastikan bahwa aksi ini adalah bukti rakyat kecil saling menopang, bukan pemerintah.
“Langkah selanjutnya yang akan kami, yang akan kami lakukan adalah kami akan tingkatkan eskalasi perjuangan dan ini tidak, dan ini kami pakai untuk konsolidasi massa, pembukaan operasional aksi yang lebih besar serta pengawalan data pencari secara mandiri,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa APELCAMI tidak akan berhenti sampai ada kesepakatan tertulis yang mengikat, transparan, dan terukur antara Pemkab Mimika, perusahaan, dan perwakilan pencari kerja, di mana penggalangan dana ini justru menjadi bahan bakar untuk menyerbu meja diplomasi maupun jalanan.
Seorang anggota APCAMI saat sedang menggalang dana di depan Lampu Merah Bank Papua, Timika.
Geelvink menyampaikan tuntutan dan harapan tegas dari APCAMI kepada pihak pemerintah.
“Kami tidak butuh harapan kosong atau simpati belaka, yang kami tuntut adalah eksekusi nyata,” tandasnya.
Tuntutan pertama adalah transparansi total data rekrutmen di seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika. Kedua, penegakan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang berbobot dan bukan sekadar pajangan di lemari kantor dinas. Ketiga, penetapan prioritas mutlak serta kuota riil bagi anak-anak daerah, baik OAP maupun pencari kerja berdomisili di Mimika, agar dapat bekerja dan sejahtera di tanah kelahiran mereka.
“Jika Pemkab Mimika masih bersikap apatis, gelombang perlawanan dari pencari kerja lokal dipastikan akan semakin membesar,” pungkasnya.
