SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah perwakilan Masyarakat Adat dari berbagai wilayah Indonesia melaporkan kasus kriminalisasi, intimidasi dan perampasan wilayah adat kepada Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert K. Barume.
Pelaporan yang dipimpin Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi ini berlangsung dalam pertemuan informal di sela-sela First Global Congress of Indigenous Peoples and Local Communities from the Forest Basins di Brazzaville, Republik Kongo, pada 26-30 Mei 2025.
Pada kesempatan ini, Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa kekerasan terhadap Masyarakat Adat bukanlah serangkaian insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistematis dan terstruktur yang terus berulang di berbagai wilayah.
“Ada pola yang sangat khas: intimidasi, kriminalisasi, pelarangan meliput, pelarangan memakai atribut jurnalis adat, hingga pengawasan terhadap rumah dan keluarga aktivis,” ungkapnya.
Rukka menambahkan salah satu yang paling mengkhawatirkan dari pola tersebut adalah strategi negara dan korporasi dengan mengkriminalisasi pemimpin adat, baik secara hukum, politik, maupun simbolik.
“Mereka tidak membunuh gerakan secara langsung, tapi membungkam sumber kekuatannya: para pemimpin adat. Kalau pemimpinnya dikriminalisasi, komunitas akan takut. Kalau komunitas takut, perjuangan lumpuh,” ujarnya.
Rukka menegaskan pendekatan ini bukan kebetulan, melainkan strategi sistematis yang telah berlangsung lama dan menyasar secara terencana sosok-sosok yang dianggap menjadi simbol atau jantung perlawanan komunitas.
Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Region Papua, Dorince Mehue, yang turut hadir dalam pertemuan ini melaporkan kondisi Masyarakat Adat di Papua.
Dorince menggambarkan situasi mencekam yang dialami komunitas Masyarakat Adat Papua, khususnya yang berada di wilayah konflik. Ia menyampaikan bahwa kehadiran aparat bersenjata yang menetap secara permanen di kampung-kampung telah memaksa Masyarakat Adat keluar dari wilayah adat mereka sendiri.
“Masyarakat Adat tidak bisa lagi berkebun, tidak bisa mencari makan, anak-anak tidak bisa sekolah, dan Perempuan Adat menjadi korban paling awal,” ungkap Dorince.
Ditambahkannya, situasi seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dorince menekankan pentingnya perhatian langsung dari lembaga Internasional terhadap situasi darurat yang saat ini dihadapi komunitas Masyarakat Adat Papua.
“Kami minta Pelapor Khusus bisa berkunjung langsung ke Papua, melihat sendiri bagaimana Masyarakat Adat hidup dalam ketakutan di wilayah adat mereka sendiri,” ujarnya.
Selain dari Papua, beberapa daerah lainnya juga melaporkan situasi masyarakat adat seperti di Kalimantan, Tano Batak dan Maluku Utara.
Menanggapi semua laporan Masyarakat Adat ini, Pelapor Khusus PBB, Albert K. Barume menyatakan terbuka terhadap pengaduan resmi dari komunitas Masyarakat Adat. Ia pun menyatakan siap memfasilitasi mekanisme allegation letter PBB kepada pemerintah Indonesia.
Writer : Infokom AMAN | Jakarta
