SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah –DPRD Papua Tengah dari Partai Nasdem, Anis Labene, mempertanyakan keterkaitan antara temuan potensi sumber daya alam (SDA) oleh tim ekspedisi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan tingginya pemetaan daerah konflik serta penempatan pasukan non-organik di wilayah Papua.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anis saat menggelar dialog dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, Senin (17/8/2026) di Kantor DPR Papua Tengah.
Anis menyoroti rekaman video Presiden Prabowo Subianto yang belakangan viral di media sosial mengenai laporan BRIN terkait ditemukannya cadangan emas dan mineral baru di bumi Cenderawasih. Ia juga pertanyakan apakah ada hubungan antara hal tersebut dengan penempatan militer non organik di Tanah Papua.
Menurutnya, publik perlu mencermati pola lokasi munculnya konflik keamanan yang beririsan dengan kawasan kaya cadangan energi.
“Seperti yang sedang viral video akhir-akhir ini di media sosial tentang penemuan-penemuan BRIN ke Bapak Presiden tentang potensi sumber daya mineral. Ini tempat-tempat adanya konflik itu juga, Pak. Coba kita konekkan lingkaran ini. Kenapa daerah-daerah konflik itu yang ada barang-barang yang dicari oleh seluruh dunia? Dan itu kita jaga dan kita pelihara. Saya jujur langsung to the point menyampaikan ini karena tidak ada yang perlu kita sembunyikan,” tegas Anis dalam dialog tersebut.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat yang signifikan antara potensi tambang baru tersebut dengan eskalasi konflik militer di lapangan. Ia menekankan bahwa status temuan BRIN tersebut masih sebatas eksplorasi awal dan belum memasuki tahap eksploitasi industri.
“Kita belum masuk, kita belum tahu. Kalau hubungan antara sumber daya alam dengan hal itu, saya belum tahu karena itu kan baru pernyataan dan selama ini masih sebatas opini. Rencana eksplorasi itu prosesnya masih sangat panjang, mungkin 30 tahun pun belum tentu jadi eksploitasi. Saya tidak bisa menjawab sebelum menemukan bukti-bukti yang dikumpulkan secara jelas,” sahut Natalius Pigai merespons Anis.
Natalius menambahkan bahwa regulasi pengamanan ketat pasukan keamanan baru bisa diberlakukan secara resmi apabila suatu wilayah industri tambang telah secara sah ditetapkan pemerintah sebagai objek vital nasional.
“Kalau eksploitasi, baru ada undang-undang yang menetapkan proyek vital nasional, seperti yang berlaku di Freeport. Tapi kalau masih sebatas eksplorasi dan belum tahu kapan dibuka atau dilaksanakan, tentu tidak bisa disimpulkan seperti itu,” pungkas Natalius.
