SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Tengah, Donatus Mote, memberikan tanggapan emosional sekaligus kritis dalam acara pemutaran film dokumenter “Pesta Babi”.
Acara yang diinisiasi oleh YAPKEMA bersama Pemuda Katolik Komda Papua Tengah ini berlangsung khidmat di Aula KSK Nabire, Papua Tengah, pada Sabtu (16/5/2026).
Dalam pandangannya setelah menyaksikan film tersebut, Donatus Mote menilai tayangan itu menjadi cermin nyata atas potret kehancuran ruang hidup masyarakat adat akibat ambisi pembangunan yang tidak berpihak pada manusia Papua.
“Kita lihat dalam film ini, bagaimana hutan dihancurkan, rawa-rawa dihancurkan, sungainya dihancurkan, hutan-hutan kayu dipotong. Padahal di sini masa depan kehidupan orang asli di sana. Berkat orang Merauke di sana itu bisa dinikmati orang banyak. Orang Merauke di sana itu bisa dinikmati hingga luar biasa. Masih banyak yang hidup. Dari dulu nenek moyang orang asli Papua bertahan hidup di situ,” ujar Donatus Mote.
Ia secara tegas menggarisbawahi bahwa kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke justru membawa petaka ekologis bagi penduduk asli setempat.
“Maka saya mau garis bawahi bahwa PSN yang ada di Merauke itu menghancurkan kehidupan dan surga bagi orang Merauke. Manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada makanan. Terutama orang Papua tidak bisa hidup kalau alamnya dirusak, kalau hutannya dibabat, kalau sungai, danau, telaga, rawa itu dihancurkan dengan ketentuan proyek nasional,” ungkapnya.
Melihat realitas tersebut, Donatus mengatakan film ini mengetuk hati para pengambil kebijakan di seluruh Tanah Papua, mulai dari pemerintah daerah, bahkan DPR Provinsi maupun Kabupaten hingga Majelis Rakyat Papua (MRP) agar tidak menutup mata terhadap penderitaan yang sedang terjadi.
“Maka itu, ini tidak bisa didiamkan. Apalagi sekarang ini sudah ada asosiasi MRP se-Tanah Papua. Apakah mesti kita hanya menonton film, kita hanya menonton teriakan-teriakan rakyat suku pribumi suku asli di Merauke? Apakah MRP bersama kita DPR ini hanya melihat saja tangisan-tangisan, berai-berai air mata yang selalu terjadi di Merauke?” tanyanya retoris.
Menurutnya, masyarakat adat telah menempuh jalur-jalur legal formal dengan melibatkan berbagai lembaga bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengadu ke Jakarta, namun upaya itu membentur dinding tebal kekuasaan.
“Masyarakat sudah berusaha ini. Mereka sudah panggil Mahkamah Konstitusi Jakarta dengan berbagai LSM, namun itu pun tidak ada respons positif dari pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah saja diam, MRP saja diam, DPR saja diam, siapa lagi yang mau mereka mau harapkan?” Katanya.
Keputusasaan yang mendalam itu, lanjut Donatus, akhirnya melahirkan sebuah simbol perlawanan spiritual yang sangat menyayat hati, yakni didalam film tergambar bagaimana masyarakat adat melakukan penanaman salib di atas tanah-tanah adat mereka yang mulai digusur.
“Akhirnya masyarakat Merauke, orang asli Papua di sana, puncak dari ketidakmampuan mereka itu mereka tanam salib. Salib itu puncak dari ketidakmampuan. Mereka sudah berjuang setengah mati melalui LSM, melalui lembaga-lembaga untuk membatalkan perusahaan nasional di Merauke. Namun semua ini seakan angin yang berlalu, tidak ada yang mampu menolong. Karena mereka begitu saja mereka menonton dibabat habis,” tuturnya.
Bagi Donatus, salib bukan sekadar simbol keagamaan biasa dalam konteks ini, melainkan representasi dari kepasrahan total sekaligus perlawanan tanpa kekerasan dari masyarakat yang tidak berdaya melawan moncong senjata.
“Akhirnya orang asli Papua di seluruh Tanah Papua itu kalau tidak mampu, pasti mereka berlindung di bawah gereja. Salib itu menjadi kekuatan bagi di sana. Artinya mereka tanam salib itu sebagai sebenarnya tanda perlawanan, tetapi dengan tangan kosong, tidak mampu melawan senjata. Akhirnya mereka hanya mampu tanam salib. Tanam salib dalam derita, tanam salib dalam tangisan-tangisan. Itu mereka hanya berharap kepada Tuhan. Tidak mampu mereka melawan,” jelasnya lagi.
Ia pun menyentil kontradiksi makna kemerdekaan Indonesia yang sudah menginjak usia lebih dari delapan dekade, tetapi belum sepenuhnya dirasakan di timur Nusantara.
“Maka itu, penindasan semacam ini tidak boleh dibiarkan tumbuh subur di Tanah Papua. Mesti ada gerakan-gerakan yang diperjuangkan entah melalui komunitas atau lembaga apa pun, karena kita negara Indonesia ini sudah merdeka sejak 1945. Merdeka itu berarti bebas dari segala macam penindasan, tapi di dalam satu negara ternyata ada daerah-daerah tertentu yang sedang ditindas rakyatnya, tanahnya sedang dirampas, hutannya sedang dibabat. Itu artinya masih ada penindasan penjajahan dalam sebuah negara yang sudah merdeka,” kritiknya.
Sebagai penutup, ia memperingatkan dampak fatal dari perusakan lingkungan hidup secara masif ini, yang menurutnya jauh lebih kejam daripada pembunuhan fisik secara langsung.
“Jadi saya mau garis bawahi bahwa apabila hutan dibabat, kali sungai sudah dihancurkan, danau, telaga sebagai tempat hidup orang asli Papua dibabat habis, maka terakhir adalah kematian. Kebun sudah dibabat, hutan sebagai tempat ambil makan sudah dibabat, terakhir adalah menunggu kematian. Kematian lebih gampang langsung ditembak-ditembak, dan lebih sadis kalau dapurnya dirusak. Kalau dapurnya, tempat ambil makanan, minuman itu dihancurkan, maka itu pembunuhan, pemusnahan sebuah suku bangsa secara halus,” kata Donatus Mote.
Ia juga berharap agar pembangunan nasional tidak mengorbankan rakyat dengan merampas tanah adat.
“Pembangunan nasional tidak harus merampas tanah adat. Pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik kehidupan suku bangsa di setiap wilayah,” pungkasnya.
