SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam menyelaraskan program pembangunan dengan aspirasi akar rumput.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan seluruh laporan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah merupakan cermin kebutuhan riil masyarakat yang harus dijawab secara sistematis dan terukur oleh pemerintah melalui mekanisme perencanaan yang tepat.
Hal tersebut disampaikan Silwanus Sumule saat membacakan sambutan mewakili pemerintah dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses I masa persidangan II tahun 2026, yang digelar di Kantor DPR Papua Tengah pada Jumat, 17 April 2026.
Dalam momen yang dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Silwanus menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota dewan yang telah menjalankan fungsi representasinya dalam menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian dari fungsi representasi rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Pemerintah menganggap bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membaca realitas pembangunan di lapangan,” ujar Silwanus di hadapan.
Berdasarkan dokumen hasil reses yang diterima, Silwanus membedah secara rinci bahwa kebutuhan masyarakat di Papua Tengah masih sangat didominasi oleh persoalan-persoalan dasar yang mendesak. Ia menyebutkan adanya keterisolasian wilayah yang parah, di mana akses jalan antar distrik belum terbuka, bahkan masih banyak wilayah yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama berhari-hari.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur jembatan terus menghambat mobilitas dan distribusi logistik bagi warga.
Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya akses layanan pendidikan dan kesehatan akibat minimnya sarana pendukung, kebutuhan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah terpencil, serta terbatasnya akses listrik dan air bersih.
Silwanus juga mengatakan perlunya pemberdayaan ekonomi melalui dukungan pada sektor UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan yang terlihat nyata dari puluhan usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang mencakup lintas sektor pembangunan.
“Pemerintah provinsi memandang bahwa seluruh hasil reses tersebut bukan sekadar daftar usulan, tetapi merupakan cermin kebutuhan riil masyarakat yang harus dijawab secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi Papua Tengah Emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmoni, maju, dan berkelanjutan, maka arah kebijakan kita difokuskan pada pembukaan keterisolasian melalui pembangunan jalan dan jembatan, penguatan layanan dasar di wilayah 3T, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang inklusif dan afirmatif bagi OAP,” jelasnya.
Pj Sekda yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini memberikan penekanan khusus terkait teknis pelaksanaan agar aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas.
Silwanus menjelaskan secara rinci empat syarat mutlak agar hasil reses dapat terlaksana.
“Penekanan kami dari tim TAPD sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh bapak ketua bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan daerah ingin kami tegaskan bahwa hasil reses DPR Papua Tengah agar bisa terlaksana ada syarat-syaratnya,” seru Silwanus.
Pertama, diintegrasikan secara sistematis dalam dokumen perencanaan daerah, baik itu rencana kerja pemerintah daerah maupun rencana kerja organisasi perangkat daerah.
Kedua, diselaraskan melalui mekanisme SIPD-RI sehingga setiap usulan memiliki kejelasan satu, kewenangan, apakah ini pusat, apakah ini provinsi, apakah ini daerah.
Kedua, sesuai dengan program dan kegiatan pemerintah, dan yang ketiga OPD penanggung jawab. Prioritas didasarkan pada urgensi, dampak, dan ketersediaan fiskal daerah.
Keempat dikawal bersama-sama antara DPR dan pemerintah daerah agar implementasinya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Silwanus mengungkapkan data terkini dari Bapperida per jam 16.00 WIT pada malam tadi untuk memberikan gambaran nyata proses pengusulan digital. Ia menyebutkan dari jadwal pengusulan pokir 2027 yang akan ditutup pada 30 April 2026, baru 11 anggota dewan yang melakukan pengusulan melalui sistem.
Tercatat ada 82 total usulan, dengan rincian 56 telah diverifikasi Sekretariat Dewan (Setwan), 16 dalam tahap pengajuan, dan 10 usulan dibatalkan oleh pengguna.
“Saya meminta perhatian khusus dari bidang program di Setwan untuk memastikan semua yang tadi sudah diusulkan, dalam waktu dua minggu ke depan sudah berpindah ke sistem agar teman-teman di Bapperida bisa melakukan verifikasi secara digital. Kita tidak mungkin melakukan verifikasi manual karena sistem kita bekerja secara digital agar semua bisa dipertanggungjawabkan sebelum kita bicarakan di level Musrenbang dan OPD terkait,” Kata Silwanus.
Di akhir sambutannya, Silwanus menyampaikan kolaborasi adalah kunci. Menurutnya, pemerintah dan legislatif tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena persatuan keduanya adalah nyawa bagi efektivitas implementasi kebijakan.
“Kami berharap rapat paripurna ini membangun kesepahaman bersama untuk mempercepat pembangunan dengan semangat melayani dan bekerja dengan hati demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya.
Sementara itu Bekies Tabuni dalam sambutannya mengatakan laporan reses menjadi hal yang sangat penting sebagai jembatan kepentingan rakyat. Ia meminta pemerintah daerah melalui Pj Sekda dan para kepala OPD benar-benar mengakomodir aspirasi tersebut ke dalam RKPD 2027, mengingat pelaksanaan paripurna ini pun telah dikoordinasikan dan diizinkan oleh Gubernur sebagai bentuk respon positif pemerintah.
“Tolong bantu input dalam penyusunan RKPD ini supaya mereka bisa menjawab aspirasi konstituen. Tidak perlu semua, satu atau dua pokok yang penting tidak apa-apa, karena mereka akan malu jika saat turun kembali ke lapangan barang-barang ini tidak terealisasi,” tambahnya.
Bekies mengajak seluruh elemen kekuasaan, untuk berjalan bersama.
“Kita harus bersatu, berkolaborasi, dan berpikir demi negeri ini. Mari membangun dengan hati, bukan sekadar dengan kata-kata,” tutupnya.
