SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire, Dio Ginting, mengungkapkan bahwa inflasi tahunan di Nabire pada Januari 2026 mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan yakni sebesar 6,62 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata harga barang di Nabire pada Januari 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, bahkan telah melampaui target maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 3,5 persen.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (10/2/2026), Dio menjelaskan bahwa meskipun secara bulanan Nabire mengalami deflasi sebesar 1,40 persen jika dibandingkan dengan Desember 2025, namun secara tahunan angka inflasi tetap berada di level yang sangat tinggi. Menurutnya, kondisi inflasi yang tinggi dengan pendapatan masyarakat yang tetap akan sangat mempengaruhi perputaran ekonomi karena masyarakat cenderung menahan konsumsi, yang pada akhirnya bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu faktor utama yang menjadi penyumbang signifikan terhadap tingginya inflasi tahunan di Nabire adalah harga daging babi yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Dio Ginting menyebutkan bahwa daging babi merupakan komoditas yang umum dikonsumsi oleh masyarakat di Nabire dan Mimika berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH).
Di Nabire, daging babi secara konsisten menyumbang inflasi sejak Agustus 2025 dengan harga yang melonjak hingga Rp200.000 per kilogram, bahkan pada awal Februari ini mencapai angka Rp250.000 per kilogram.
Secara tahunan, kontribusi daging babi terhadap inflasi di Nabire tercatat sebesar 0,39 persen, sebuah angka yang dinilai cukup besar untuk satu komoditas saja dalam mendorong kenaikan harga secara umum.
Kenaikan harga daging babi ini disinyalir sebagai dampak lanjutan dari wabah virus African Swine Fever (ASF) yang terjadi sejak tahun 2024 dan 2025, yang menyebabkan populasi ternak berkurang drastis sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
Sesuai prinsip ekonomi, stok yang sedikit di tengah permintaan yang melonjak memaksa harga terus merangkak naik. Dio Ginting menyayangkan harga daging babi yang biasanya menurun setelah melewati momen Natal dan Tahun Baru, justru masih tetap tinggi di Nabire hingga saat ini. “Nabire yang masih menjadi PR karena harganya sekarang wah, Mimika syukurnya sudah bisa mengendalikan. Dulu kan pertama-tama di Mimika ya, tahun 2024 Mimika yang kena virus ASF, tapi mereka sudah bisa mengendalikan, tiba-tiba kena ke Nabire sehingga kita jadi sedikit naik daun inflasinya gara-gara daging babi,” ujar Dio.
Selain daging babi, terdapat faktor-faktor lain yang mendorong inflasi tahunan di Nabire menjadi lima besar penyumbang tertinggi.
Dio merinci tarif listrik menempati posisi pertama bukan karena ketidakmampuan pemerintah, melainkan karena berakhirnya program subsidi atau diskon listrik yang diberikan pada awal tahun lalu.
Selain itu, cabai rawit juga masih dibanderol dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp55.000, di mana di pasar harganya sempat menyentuh Rp200.000 pada Desember lalu. Komoditas lain seperti beras, bawang merah, dan bawang putih juga tetap perlu menjadi perhatian serius bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Tingginya inflasi di Nabire ini pun berdampak langsung pada angka inflasi Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan yang tercatat sebesar 4,85 persen secara tahunan pada Januari 2026.
Angka ini masih berada di atas batas toleransi target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.
Sementara itu, Mimika juga mencatatkan inflasi yang cukup tinggi yakni 3,97 persen. Dio menjelaskan bahwa hanya Nabire dan Mimika yang diukur angka inflasinya di Papua Tengah karena kedua wilayah ini memenuhi syarat sebagai kota inflasi, seperti jumlah pasar yang memadai dan keberadaan pusat perbelanjaan modern. Untuk kabupaten lain di Papua Tengah, pemantauan harga dilakukan menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis setiap hari Senin.
Guna mengatasi persoalan ini, BPS telah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan berkoordinasi dengan TPID Nabire.
Dio menyarankan agar Pemerintah Daerah Nabire melakukan studi tiru atau berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah berhasil mengendalikan harga daging babi di wilayahnya.
“Mimika bisa loh nurunin harga babi, mungkin bisa studi tiru atau bertanya gimana caranya. Tinggal kita tunggu eksekusi dari pemerintah daerah, harapan kita sih kalau bisa turun karena sudah dua tahun berturut-turut Papua Tengah naik daun inflasinya gara-gara daging babi,” pungkasnya.
