SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, mengunjungi Mama Aliana Pogau yang kini sedang dirawat di RSUD Kabupaten Nabire, Jumat (19/6/2026) pagi dan malam.
Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sipil yang menjadi korban luka parah akibat terkena serpihan ledakan bom di di Kampung Danggoa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Saat menjenguk di rumah sakit, Yulius menyaksikan kondisi Mama Aliana yang tampak lemah dengan tangan kanan dibalut perban. Karena luka serius tersebut, Mama Aliana hanya bisa berbaring miring ke arah kiri.
Yulius pun sempat mendengarkan cerita pihak keluarga mengenai peristiwa yang menimpa wanita paruh baya tersebut sebelum dijadwalkan menjalani operasi pada Sabtu (20/6/2026).
Insiden yang terjadi pada Kamis (18/6/2026) itu bermula saat Mama Aliana sedang mencuci ubi di kali sepulang dari kebun, sementara rekannya, Mama Ottopina Wayau, terluka di lokasi yang sama saat sedang mengambil sayur.
Keduanya diduga menjadi korban ledakan granat di tengah konflik bersenjata.
“Atas kejadian tanggal 18 Juni 2026 ini, kami sangat kecewa. Terus terang saya sebagai anak Intan Jaya kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh satuan-satuan yang ada di atas,” ujar Yulius di sela kunjungannya.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau saat berkunjung ke RSUD Nabire melihat kondisi mama Aliana Pogau, Jumat (19/6/2026) malam. Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.
Yulius menegaskan bahwa ia selalu menekankan agar kontak senjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri harus dilakukan jauh dari pemukiman warga, gereja, maupun sekolah.
“Kalau mereka dengan mereka tidak apa-apa, laki-laki lawan laki-laki, senjata lawan senjata. Tapi yang sekarang terjadi, korban itu adalah mereka yang tidak salah, terutama mama-mama, orang tua lansia, anak kecil, bahkan anak dalam kandungan,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa insiden serupa telah berulang kali terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Intan Jaya, Puncak, hingga Puncak Jaya, yang menyebabkan banyak warga meninggal dunia.
“Atas korban-korban ini, yang paling bertanggung jawab itu siapa? Kami sudah serahkan rekomendasi kepada presiden agar penempatan pasukan non-organik yang dari Paniai sampai ke Mulia perlu dievaluasi. Penempatan satuan ini tidak perlu lagi ada di kampung-kampung,” ungkap Yulius.
Yulius mendesak agar pemerintah daerah, DPRD, Gubernur, serta pihak terkait seperti Komnas HAM dan aparat keamanan duduk bersama untuk mencari solusi nyata.
“Mari kita duduk sama-sama untuk menciptakan situasi yang aman. Pasukan non-organik tidak boleh lagi menjaga titik-titik aktivitas warga, karena masyarakat mau mencari nafkah dengan bebas. Mereka bukan TPNPB-OPM. Jangan lagi gunakan granat atau bom, kasihan masyarakat kecil,” pintanya.
Yulius memberikan pesan khusus kepada pihak medis dalam penanganan korban konflik bersenjata.
“Proses perawatan ini harus ditangani dengan baik dan segera ambil tindakan. Jangan sampai ada serpihan bom yang tertinggal sehingga menyebabkan infeksi dan memperparah kondisi mama. Harapan kami, supaya mama bisa cepat sembuh dan pulang,” tuturnya.
Penulis: Kristin Rejang
