Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 5 Agu 2025 00:15 WIT

Logistik PSU Papua Resmi Didistribusi


Sumber foto: papua.go.id Perbesar

Sumber foto: papua.go.id

SASAGUPAPUA.COM, JAYAPURA – Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melepas pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Kegiatan ini berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Jayapura, Papua, Senin (04/08/2025).

“Kami hadir dalam kegiatan pelepasan pendistribusian logistik PSU Kota Jayapura pada PSU Provinsi Papua pasca putusan MK sehingga kita dapat menlanjutkan karya dan pengabdian pada bangsa yang kita cintai bersama,” ucap Wamendagri.

Wamendagri menyampaikan, Kota Jayapura memegang peran strategis sebagai wajah dan cerminan kedewasaan berdemokrasi di wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua. Oleh karena itu, dia mengingatkan agar terus menjaga proses PSU sebaik mungkin agar berjalan dengan lancar, aman dan damai.

“Saya percaya dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekedar pengulangan tetapi sebuah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam martabat demokrasi,” kata Wamendagri.

- Advertising -
- Advertising -

Melalui kesempatan ini, Wamendagri mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri hingga masyarakat luas.

“Kami percaya bahwa semangat kolaborasi ini akan menjadi kunci keberhasilan, bukan hanya memastikan logistik tiba di tujuan dengan tempat aman tetapi juga mewujudkan PSU yang damai, jujur dan berdemokrasi,” ujar Wamendagri.

“Kami berpesan kepada Pemerintah Daerah, terutama terhadap Bapak Pj. Gubernur dan jajaran Forkopimda sebagai perpanjangantangan pemerintah pusat dalam konstitusi yang wajib yang harus kita laksanakan dengan tanggungjawab, tujuannya, kualitas penyelenggaraan harus kita kawal bersama agar ini berjalan dengan baik dan tepat waktu,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Pusat Diana Dorthea Simbiak mengatakan logistik PSU merupakan kendaraan demokrasi yang akan mengantar suara rakyat ke tempat seharusnya dihitung secara adil, dijaga secara aman dan dihormati secara utuh.

Diana melaporkan hingga tanggal 4 Agustus 2025 per pukul 09.30 WIT tercatat 473 kotak suara telah keluar dari gudang logistik, 312 kotak suara diperkirakan telah sampai di PPD, 6 kotak suara telah sampai di PPS, 5 kotak suara telah tiba di TPS. Namun, sebagian besar sisanya masih dalam proses pengiriman dan akan terus dipantau secara berkala melalui sistem monitoring logistik 24 jam.

“Kami berkomitmen logistik KPU akan sampai paling lambat h-1 pemungutan suara berlangsung sebagaimana amanat perundang-undangan,” kata Diana.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengingatkan seluruh ASN untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab.

“Gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. ASN tetap harus bersikap profesional dan netral, namun bukan berarti menutup diri dari informasi terkait PSU,” ucap Fatoni saat Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura di Lapangan Kantor Walikota Jayapura, Jayapura, Papua, Senin (04/08/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota KPU RI sekaligus Koordintor wilayah Papua, Ketua DPRD Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kajati Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Walikota Jayapura dan para tamu undangan lainnya.

Artikel ini telah dibaca 69 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah: Penegakan Perda Merupakan Bagian dari Pemenuhan HAM dan Otonomi Khusus

19 Agustus 2026 - 18:46 WIT

Gubernur Meki Nawipa Paparkan Data Penerimaan Dana Desa se-Papua Tengah Tahun 2024–2026

14 Agustus 2026 - 22:24 WIT

Polemik Dana Desa Berujung Kerusuhan, Gubernur Pimpin Pemulihan di Puncak

14 Agustus 2026 - 20:41 WIT

Wakil DPR Papua Tengah: Raperda Penting untuk Lindungi Masyarakat dan Hak adat, Tenaga Kerja Hingga Pengusaha OAP

12 Agustus 2026 - 18:50 WIT

Fokus Proteksi Masyarakat Adat Hingga Tenaga Kerja, DPR Papua Tengah Kaji Enam Raperdasus Inisiatif

12 Agustus 2026 - 18:05 WIT

Satgas PKH Dua Kali Tak Hadiri Rakor, Begini Langkah DPR Papua Tengah

12 Agustus 2026 - 13:52 WIT

Trending di Politik