SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Bagi Antonia Nokuwo, kesempatan mengikuti program menuju sekolah kedinasan ini seperti jawaban atas doa-doanya.
Remaja asal Kabupaten Dogiyai yang lahir di Kampung Atougi, Mapia Tengah, sebuah wilayah pedalaman yang membutuhkan waktu satu minggu berjalan kaki untuk mencapainya dari pusat kota mengaku sangat bahagia.
Sebagai anak petani dan pekebun, program ini menjadi jalan baginya untuk memberikan rasa bangga pada keluarga.
“Saya sangat senang sekali karena ada sekolah kedinasan yang dibantu oleh Provinsi Papua Tengah karena kami ini angkatan pertama. Orang tuasaya petani, pekebun, tidak dapat pekerjaan, itu alasan saya ikut sekolah kedinasan ini karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya,” ujar Antonia saat ditemui di Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Selasa (19/5/2026).
Antonia Nokuwo
Kisah serupa datang dari Amison Auwe, anak seorang petani dari Kampung Puweta, Distrik Kamu Selatan, Kabupaten Dogiyai. Setelah mendapat informasi dari seorang teman, ia bergerak cepat melengkapi berkas administrasi demi mengejar impiannya membangun daerah asal.
“Ketika saya diterima, saya sangat bersyukur karena keluarga saya kurang mampu. Saya mengikuti berkas-berkas yang diminta karena saya ingin melengkapi kekurangan orang tua saya untuk sekolah kedinasan tersebut. Terima kasih Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah,” kata Amison.
Antara Cita-Cita dan Pengabdian Tanah Kelahiran
Semangat membara juga ditunjukkan oleh para lulusan baru SMA lainnya. Deswita Natalia Korisano dan Eirene Samakori kompak menyatakan rasa syukur karena langsung mendapat peluang emas ini begitu lulus sekolah.
Deswita berkomitmen untuk fokus dan disiplin demi mewujudkan impiannya, sementara Eirene berharap seluruh anak asli Papua yang terpilih bisa memberikan kinerja terbaik mereka kelak.
“Sangat bersyukur karena baru lulus langsung bisa ikut tes kedinasan ini dan puji Tuhan juga tembus untuk langkah selanjutnya, itu sangat bahagia sekali. Program ini membuat kita anak muda, terutama anak-anak Papua, bisa lebih semangat dan termotivasi untuk menjadi pemimpin-pemimpin di atas kita punya tanah sendiri,” tutur Deswita.
Di sisi lain, ketertarikan sejak kecil terhadap sekolah kedinasan menjadi motor penggerak bagi Vani Yeni Margareth Tebai, remaja asli Kabupaten Paniai. Sementara bagi Richardoni Nawipa, lulusan SMA Negeri 1 Nabire yang mengincar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), kepastian karier menjadi daya tarik utama.
Para siswa calon sekolah kedinasan saat berkumpul di Kantor BPKSDM Papua Tengah, Senin (19/5/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com.
“Punya cita-cita ke sana karena sekolah kedinasan itu selesai bisa langsung jadi pegawai negeri. Terima kasih sebesar-besarnya untuk pemerintah Provinsi Papua Tengah karena telah memfasilitasi lima sekolah kedinasan ini agar kami lebih mudah untuk masuk,” ungkap Richardoni.
Ada pula cerita dari Emanuel Bobii, yang mendaftar setelah mendapat telepon dan dorongan penuh dari ibunya di kampung halaman. Emanuel berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah bisa terus merangkul anak-anak Papua untuk bersama-sama membangun daerah.
Komitmen Penuh Pemprov Papua Tengah
Mendengar antusiasme yang luar biasa tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Denci Meri Nawipa pada Senin (18/5/2026) menjelaskan ratusan anak yang lolos berkas ini disiapkan untuk menjalani tes kesehatan sebelum diberangkatkan mengikuti bimbingan belajar (bimbel) intensif selama satu bulan di Jayapura.
“Kami di Provinsi Papua Tengah selama ini hanya mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan. Padahal di kementerian-kementerian lain itu juga ada sekolah kedinasan. Kami sudah berkoordinasi sejak Januari dan mendapatkan kuota di empat kementerian yang membawahi lima kampus, di antaranya Kementerian Hukum dan HAM, BMKG, STAN, dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Kami ingin membuka wawasan agar orang Papua tahu bahwa peluang itu luas,” jelas Denci Meri Nawipa.
Denci merincikan bahwa 250 peserta bimbel ini dijaring dari 8 kabupaten secara merata, di mana masing-masing kabupaten mengirimkan 32 perwakilan, kecuali Kabupaten Nabire yang mengirimkan 33 perwakilan. Untuk Kabupaten Timika, walau sempat terkendala pengumpulan data yang tidak lengkap, pihak BKPSDM tetap mengakomodasi anak-anak suku Amungme dan Kamoro serta anak Papua lainnya melalui pengisian biodata langsung.
Mengasah Kemampuan dan Membuka Wawasan Lewat Bimbel
Lebih lanjut, Denci menjelaskan komitmen Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dalam memberikan fasilitas bimbel ini bukan sekadar target kelulusan semata, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk mengasah kemampuan dan memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak Papua. Upaya ini berkaca dari rekam jejak Gubernur yang sejak menjabat sebagai Bupati Paniai selalu konsisten memfasilitasi bimbel bagi warganya, meski kuota yang tersedia dari pusat sangat terbatas.
Para siswa calon sekolah kedinasan saat berkumpul di Kantor BPKSDM Papua Tengah, Senin (19/5/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com.
“Gubernur memang selalu berkomitmen untuk semua anak diberikan kesempatan bimbel ini. Meskipun nanti ada yang hanya sampai di tingkat bimbel dan tidak melanjutkan karena keterbatasan kuota, mereka sudah memiliki pengalaman berharga. Melalui bimbel ini, kemampuan mereka diasah dan mereka mendapatkan pemahaman baru bahwa sekolah kedinasan itu bukan hanya IPDN saja, melainkan banyak sekali pilihan di kementerian lain di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Papua,” terang Denci.
Denci menambahkan, melalui simulasi CAT dan materi intensif selama satu bulan, mental dan pengetahuan anak-anak akan terbentuk. Pengalaman berkompetisi menggunakan nilai murni ini dinilai penting agar anak-anak Papua memiliki daya saing yang tinggi di masa depan dan memahami sistem seleksi nasional secara transparan.
Tantangan Kuota Gabungan Maluku-Papua
Terkait peluang kelulusan akhir, Denci Meri Nawipa menjelaskan secara terbuka mengenai kondisi kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
Hingga saat ini, pihak BKPSDM Papua Tengah belum bisa memastikan berapa jumlah pasti kuota yang akan didapatkan karena setiap kementerian dan sekolah kedinasan memiliki kebijakan serta perhitungan kuota yang berbeda-beda.
“Sementara ini kami belum ada gambaran yang pasti mengenai kuotanya, karena dari sekolah-sekolah kementerian kedinasan tersebut, apa yang ditentukan dari sekolah itu yang akan dikasih pengumuman dan dikeluarkan kuotanya. Berbeda dengan IPDN yang kuotanya langsung dikembalikan ke daerah masing-masing, untuk sekolah kedinasan kementerian yang lain ini kuotanya dikeluarkan secara gabungan untuk wilayah Maluku-Papua. Jadi, perhitungannya itu Maluku-Papua, dan kuota Papua itu pun harus dibagi lagi untuk enam provinsi yang ada di tanah Papua, bukan untuk Papua Tengah saja,” ungkap Denci.
Untuk itu, Denci mengatakan pihaknya akan berusaha berkomunikasi dengan sekolah-sekolah kedinasan lainnya agar kedepannya bisa memberikan peluang afirmasi sama seperti model IPDN.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Denci Meri Nawipa. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
Lebih lanjut, Denci menegaskan bahwa harapan terbesar pemerintah daerah adalah seluruh 250 anak yang dikirim ini bisa diterima secara keseluruhan, dan Pemprov Papua Tengah siap untuk membiayai mereka. Namun, regulasi kelulusan tetap mengikuti ketentuan dan kuota yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian di pusat.
“Harapan kita, kita mau biar semua diterima baru kita Provinsi Papua Tengah yang membiayai mereka. Tapi sistem di kementeriannya seperti itu, mereka mengeluarkan kuota yang mungkin kurang dari jumlah anak yang kita kirim, sehingga kita di daerah harus mengikuti kuota yang dikeluarkan dari pusat. Pada akhirnya, semua kembali lagi ke kemampuan anak-anak kita saat tes nanti, apakah lulus atau tidak,” tambahnya.
Fasilitas Gratis dari Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan tidak akan melepas tangan dalam mengawal perjuangan anak-anak ini. Seluruh biaya pemeriksaan kesehatan di dua rumah sakit, juga biaya bimbel selama satu bulan, hingga tiket transportasi pulang-pergi ke Nabire akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
Bahkan, BKPSDM berkomitmen untuk mengantar langsung para peserta yang dinyatakan lulus hingga ke kampus kedinasan masing-masing di luar Papua.
“Kami memfasilitasi penuh. Nanti di Jayapura mereka dibagi dua kelas, kami juga sudah menganggarkan untuk simulasi ujian berbasis CAT di BKN agar mereka terbiasa. Walaupun nanti di sekolah kedinasan ada biaya dari pusat, kami dari provinsi tetap akan membiayai tiket pergi mereka dan memastikan tempat tinggal mereka di sana. Kalau ada asrama kami masukkan ke asrama, kalau tidak ada maka provinsi yang siapkan,” tegas Denci.
Para siswa calon sekolah kedinasan saat berkumpul di Kantor BPKSDM Papua Tengah, Senin (19/5/2026). Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com.
Program ini merupakan salah satu visi misi dan program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam proses penjaringan, BKPSDM bahkan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari marga yang dinilai masih terbelakang di daerah Puncak Jaya, Deiyai, dan Intan Jaya.
“Bapak Gubernur bahkan menyampaikan, kalau memang pemerintah pusat mau menerima semuanya, beliau siap membiayai penuh seluruh 250 anak ini sampai selesai. Pesan saya kepada anak-anak, selama bimbel harus semangat dan menyadari bahwa mereka dikirim ke sana membawa harapan besar. Jaga kesehatan dengan baik, karena modal utama untuk bisa melewati seluruh tahapan ini adalah tubuh yang sehat,” pungkas Denci.
