SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Aksi solidaritas dan seruan kemanusiaan menggema dari kalangan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/i Kabupaten Puncak Jaya (IPMAPUJA) serta Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak (IPMAP) se-Jawa dan Bali.
Dalam aksi serentak yang digelar pada 27 April 2026 lalu, para mahasiswa secara resmi menyerahkan data korban jiwa kepada pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia.
Penyerahan dokumen ini menjadi simbol kepercayaan besar mahasiswa kepada negara agar segera hadir secara nyata dalam mengusut tuntas kasus kekerasan yang telah melukai nilai-nilai kemanusiaan tersebut.
Ketua BPP IPMAP se-Jawa Bali, Tekinha Numang, yang didampingi oleh Ketua BPH IPMAPUJA se-Jawa Bali, Enison Enumbi, menyampaikan data yang mereka kumpulkan merupakan suara dari lapangan yang diharapkan menjadi pintu pembuka bagi keadilan para korban.
Mereka menekankan sebagai sesama manusia, mereka menaruh harapan besar pada proses hukum yang berlaku.
“Kami dari mahasiswa IPMAPUJA se-Jawa Bali. Hari ini kami ketemu Bapak, lalu data kami yang sudah kami sekarang aksi se-Indonesia serentak. Jadi data kami IPMAP dan IPMAPUJA se-Jawa Bali kami sudah serahkan ke Bapak,” ujar Tekinha Numang saat menyerahkan berkas tersebut.
Lebih lanjut, Tekinha Numang mengungkapkan kerendahan hati dan sandaran spiritualnya dalam menghadapi duka yang mendalam ini.
“Kami hanya manusia biasa, jadi kami kasih ke Bapak. Tuhan menolong Bapak untuk sembilan orang ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita manusia biasa, hanya Tuhan saja yang bisa selesaikan. Jadi semoga Tuhan menolong Bapak dan juga keluarga yang ada di sana. Terima kasih,” ujarnya.
Mereka berharap agar penderitaan keluarga korban di Papua segera mendapatkan titik terang.
Merespons penyerahan data tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan pihaknya mendukung dan mengonfirmasi bahwa kementeriannya sedang menghimpun seluruh informasi dari berbagai pihak.
Menteri Pigai mengarakan tidak boleh ada impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap warga sipil.
“Baik, ini data saya ambil ya. Ini saya sudah dapat data juga dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, saya sudah dapat. Dari satu dua lembaga yang lain sudah dapat. Tinggal menunggu pihak gereja, tokoh masyarakat, tokoh agama yang lain juga ya. Ini dari mahasiswa, semua saya kumpulkan. Dan sesuai dengan kewenangan yang saya punya, saya akan sampaikan,” tegas Natalius Pigai di hadapan para mahasiswa.
Menteri HAM juga menyinggung langkah koordinasi dengan Komnas HAM untuk memastikan penyelidikan berjalan transparan dan menyeluruh. Ia meyakini bahwa kebenaran akan segera terungkap mengingat peristiwa tersebut terjadi di ruang publik.
“Dan ini sudah kasih ke Komnas HAM ya? Semoga Komnas HAM dengan kewenangan yang ada bisa lakukan pemantauan dan penyelidikan supaya mereka-mereka yang menjadi korban bisa dapat keadilan. Dan mereka yang menjadi pelaku—entah siapapun nanti pelaku akan ketahuan, karena peristiwa itu terjadi di siang hari dan semua masyarakat sudah melihat ya. Karena itu pelaku juga harus bisa diberi hukuman ya. Tidak boleh kejahatan itu dibiarkan berlanjut ya, apalagi terhadap masyarakat kecil yang tidak berdosa ini,” jelasnya.
Natalius Pigai kembali menegaskan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi setiap nyawa warga negaranya tanpa terkecuali. Ia menyatakan tindakan kekerasan oleh pihak manapun adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi dalam negara hukum.
“Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia menekankan, negara melindungi segenap warga negara Republik Indonesia. Dan siapapun yang menganiaya orang kecil, rakyatnya, maka itu bertentangan dan harus proses hukum ya,” pungkasnya.
