SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja dalam rangka Evaluasi Daerah Otonom Baru di Papua Tengah.
Kunjungan Kerja ini dipusatkan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (1/5/2025) dengan dilaksanakan diskusi di salah satu hotel yang ada di Timika.
Dalam momen tersebut, Meki Nawipa selaku Gubernur Papua Tengah diberikan kesempatan untuk menyampaikan harapannya dalam mengembangkan Provinsi Papua Tengah.
Meki Nawipa mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Pemerintah Pusat khususnya Komisi II DPR RI yang telah memberikan tanah Papua 6 Provinsi baru salah satunya adalah Papua Tengah.
Ia juga menjelaskan di Papua Tengah terdapat delapan Kabupaten, dua di daerah Pesisir yaitu Nabire dan Timika dan enam Kabupaten lainnya di Daerah Pegunungan.
Meki menyampaikan ada 11 roadmap yang sudah dilaksanakan oleh PJ sebelumnya mulai dari penyusunan perangkat daerah yang sudah selesai dan menghasilkan 22 OPD juga rencananya kedepan akan ada penambahan menjadi 30an OPD.
Untuk jumlah ASN (khusus provinsi), Meki menyebut ada sekitar 1.387 orang dimana ada penambahan 970 di formasi 2024.
Kebijakan kedepan yang sementara didorong adalah DPR PT, DPRK dan perangkat yang diangkat langsung, ASN OAP 80 persen yang sementara baru 65 persen OAP dan kedepannya akan didorong.
“Dengan kerjasama organisasi antara BP3OKP dimana lahir dari undang-undang Otsus itu kami sedang melakukan beberapa hal termasuk pertemuan 6 Provinsi di Nabire untuk menyamakan persepsi sehingga Otsus bisa jalan sesuai dengan undang-undang yang ada,” jelasnya.
Pemekaran Kabupaten
Meki Nawipa juga menjelaskan masyarakat di Papua Tengah banyak berbicara soal pemekaran.
Ia mengatakan dengan pemekaran tentunya Orang Asli Papua (OAP) di 6 Provinsi ini tidak harus ada di moratorium itu tapi kekhususan.
Yang menurutnya ada dampak dari pemekaran 6 Provinsi yakni percepatan pembangunan, perputaran uang juga (ekonomi).
“Dan OAP mendapatkan kesempatan lebih banyak, ada DPRK sekian di Kabupaten sekian orang, provinsi dan ini akan kalau pemekaran ini jalan, kesejahteraan OAP itu akan meningkat. Minta maaf, saya penerbangan dan saya tau kami OAP susah jadi kita minta pemekaran, kita sudah dapat provinsi, kita perlu walikota satu karena itu kewajiban undang-undang,” terangnya.
Ia juga menyebut bahwa mereka tidak meminta adanya provinsi baru namun hanya meminta Kabupaten baru.
Meki menyebut di Puncak Jaya kalau bisa ada pemekaran satu Kabupaten, begitupun di Puncak yang dinamakan Sinak Jaya, Intan Jaya dimekarkan satu Kabupaten, di Paniai ada Moni dan Paniai Timur , kemudian di Dogiyai ada pemekaran satu Kabupaten dan terdapat satu Walikota. Selain itu di Mimika diharapkan ada pemekaran dua Kabupaten yaitu Mimika Barat Jauh dan Mimika Timur.
“Jadi ini kabupaten kalau kita dikasih peluang, tapi bukan dikasih peluang sebenarnya ini Otsus kita bisa dikhususkan untuk pemekaran di Papua Tengah ini bisa dipercepat. Supaya percepatan pembangunan di Papua Tengah ini akan berjalan dengan baik,” katanya.
Saat ini kata Meki pihaknya sedang berfokus untuk pengembangan SDM supaya saat pemekaran nanti SDM sudah siap.
“Dan kita kemarin ada raker kepala daerah untuk menyatukan persepsi antara bupati dan gubernur sehingga apa yang bisa dilakukan oleh Bupati dan apa yang dilakukan oleh gubernur,” ungkapnya.
Ia juga meyakini bahwa saat ini sesuai dengan petunjuk instruksi dan pesan dari Mendagri, semua kepala daerah hingga perangkatnya kompak bekerja gotong royong.
“Kita kerja sama kemudian hanya satu satunya jalan yang kita laksanakan adalah kerjasama, saling menghargai, mendukung, dan kami sudah memetakan beberapa masalah di Papua Tengah ini,” ungkapnya.
Menangani Masalah Kesehatan
Meki Nawipa memaparkan saat ini di beberapa Kabupaten bagian pegunungan mengalami konflik sehingga mereka membuat pusat-pusat pelayanan pemerintahan.
Seperti di Timika, dibackup full dari Pemkab Mimika untuk menjadi rumah sakit rujukan yang mencover Puncak dan Puncak Jaya.
“Jadi dokter akan dikirim dari Mimika 1 Minggu di Puncak, 1 Minggu di Puncak Jaya terus kembali kesini (Timika), itu nanti akan dicover oleh biaya Pemda Mimika, jadi dia akan membantu disitu,” ungkapnya.
Kemudian di Paniai, rumah sakit Paniai akan menjadi rumah sakit rujukan untuk beberapa Kabupaten sekitar, sehingga akan ada dokter yang mobile.
Untuk Nabire sebagai ibu kota akan bekerja sama dengan Provinsi dalam mengembangkan rumah sakit yang bisa melayani ibu kota Provinsi.
“Nah ini langkah yang kita akan lakukan kita berharap amanat undang-undang nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah ini, kita yakin pemerintah kasih masyarakat disini untuk bertumbuh, kembang sejahtera dan terwujud karena semua bersatu,” ucapnya.
Tentunya kata Meki dengan amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2022 itu hingga saat ini pihaknya masih menunggu beberapa kebijakan pemerintah pusat.
“Bapak tolong bantu karena ibu kota ini hadir karena komisi dua ketuk palu jadi bapa yang buat masalah, bapa yang tolong bantu untuk kita selesaikan barang ini,” celetuknya.
Ia melanjutkan, Kantor Gubernur, MRP dan DPR PT belum mereka bangun hingga kini karena menunggu kebijakan pusat.
Dana Otsus dan Program MBG
Gubernur pertama di Papua Tengah, Meki Nawipa yang juga adalah Ketua Asosiasi Enam Gubernur menyampaikan beberapa keluhan yakni dana Otsus yang terkena efisiensi.
“Jadi dana Otsus hari ini kena efisiensi, dimana kalau potong yang lain tidakpapa tapi dana Otsus jangan dipotong, kalau dipotong ini yang kami berharap komisi II untuk menyuarakan ini, saya pikir ini kita melanggar undang-undang Otsus. Sehingga kita sudah pertemuan 6 gubernur siap menyurati presiden untuk hal ini,” ucapnya.
Sementara itu untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Meki menuturkan pada prinsipnya Provinsi Papua TengU susah siap, namun ada dinamika yang masih terjadi di beberapa kabupaten.
Dimana kata Meki pihaknya sedang berpikir untuk membagi zonasi, contohnya di Nabire dan Timika ditangani oleh TNI/Polri, namun enam Kabupaten lainnya ditangani oleh pihak gereja.
“Sehingga program yang bagus ini harus sampai di masyarakat, harus sampai di anak sekolah, kalau semua nanti ditangani oleh satu organisasi itu nanti susah. Ini yang kita hadapi hari ini,” ujarnya.
Menurut Meki, jika ditangani oleh Gereja maka uang akan berputar di Gereja, masyarakat lokal juga terkena dampak ekonomi yang baik, juga pendekatan kepada anak sekolah lebih baik.
“Jadi dengan pikiran negatif yang selalu muncul di kalangan kita masyarakat disini, itu akan hilang, mama-mamanya anak sekolah yang tangani masakan. Jadi ini sudah program yang bagus hanya perlu pola yang bisa diterapkan di Papua Tengah,” tuturnya.
Ijin Pertambangan Kembali Ke Provinsi
Dalam kesempatan itu Meki juga mengatakan saat ini banyak orang ingin pindah ke Provinsi Papua Tengah karna kaya akan kekayaan alam dan lainnya.
Ia menuturkan, saat ini seluruh penanganan ijin tambang, migas, minerba semua sudah ditarik di Jakarta.
“Kita ini tidak dapat apa-apa ini bukan hanya di kita tapi seluruh daerah di Indonesia ini mengeluh, teman teman Provinsi, waktu kita Retret, semua mau bicara ini tapi tidak ada waktu untuk kita bicarakannya,” ucapnya.
Akhirnya kata dia terjadi kesenjangan antar kabupaten dan masyarakat lokal di daerah daerah Provinsi dengan Jakarta terlalu jauh.
“Kapan kita mau merdeka (maju dan mandiri) kalau seperti ini ? Jadi harapan saya kedepan kalau komisi II DPR RI bisa menyuarakan undang-undang ini kalau bisa ijinnya dikembalikan ke Gubernur supaya Gubernur Atur mana yang bisa jalan, mana yang tidak bisa jalan,” pungkasnya.
