SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa (28/4/2026) hingga Kamis (30/4/2026) ini, dipusatkan di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Nabire.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, serta dihadiri para Bupati dari delapan kabupaten, Forkopimda, dan jajaran perwakilan lainnya.
Visi Meki Nawipa: Wajib Makan Ubi dan Keladi
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa memberikan arahan tajam mengenai kemandirian pangan. Meki Nawipa ingin agar masyarakat Papua kembali ke akar budayanya dalam hal konsumsi pangan.
“Saya berharap Provinsi Papua Tengah membuat penguatan ekonomi lokal. Jadi Pak Bupati semua, kita atur supaya tanam ubi, tanam keladi, tanam sagu, ternak babi, yang lokal punya kita lakukan. Bagaimana Perda sudah ada, terimakasih DPR tinggal kita implementasikan supaya Pemda Provinsi dan Kabupaten wajib makan ubi, wajib makan keladi, wajib makan ikan bakar, wajib makan makanan lokal,” ujar Meki Nawipa.
Meki Nawipa juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara Gubernur dan Bupati.
“Harus ada indikator, oh ini Bupati kerja dia maju berarti ini Bupati yang kerja, yang ini Gubernur yang kerja. Jadi kita sekarang back to nature, back to the basic. Nasi nanti ada yang bilang asam urat lagi, gula, dan segala macam,” tambahnya.
Pendidikan Gratis dan Sekolah Sepanjang Hari
Di sektor pendidikan, Meki Nawipa mengapresiasi kenaikan IPM Papua Tengah yang kini mencapai 60,64 poin. Meki Nawipa menantang para Bupati untuk lebih serius mengelola dana Otsus untuk sekolah.
“Kenapa saya suruh tepuk tangan? Karena ini luar biasa. Di dunia ini, orang akan hebat kalau orang sekolah dan orang itu pintar. Sekarang kita buat SSH (Sekolah Sepanjang Hari), di Puncak saja itu kita anggarkan 20 miliar untuk satu sekolah. Sekarang bupati-bupati ambil satu sekolah lagi, jadi Gubernur bantu satu, Bupati bantu satu SSH, karena ada otonomi khusus, khusus untuk orang asli Papua. Bisa toh?” tantang Meki Nawipa.
Kemandirian Tanpa Bergantung pada Freeport
Terkait keberadaan perusahaan tambang besar, Meki Nawipa menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Meki Nawipa mengingatkan bahwa martabat orang Papua tidak boleh direndahkan.
Dikatakan, apapun itu Freeport memiliki kewajiban untuk membantu daerah.
“Saya sih tidak pusing dengan Freeport, dia mau dukung kah tidak kah, itu kewajiban dia. Kita orang Papua enough is enough, tidak boleh kita minta-minta seperti pengemis. Dia mau dukung silakan,kau ambil saya punya gunung kan gitu.,” tegas Meki Nawipa.
Meki Nawipa juga mengklarifikasi isu pertumbuhan ekonomi yang sempat disebut minus.
“Kadang-kadang BPS rilis Papua Tengah pertumbuhan ekonomi minus 6%, ya minusnya karena kita mayoritas 70% pertumbuhan ekonomi itu datang dari sektor tambang. Sekarang dengan masalah di Tembagapura, itu kita minus 6%, tapi dari sektor lain kita bertumbuh 2%. Jadi jangan hanya dengar media sosial, baca baik-baik supaya benar datanya,” ucapnya.
Tuntaskan Data OAP dan Pengangguran
Gubernur juga menaruh perhatian serius pada validasi data penduduk untuk menekan angka kemiskinan yang menyentuh 29,45%. Meki Nawipa mewajibkan seluruh jajaran untuk membereskan data Orang Asli Papua (OAP).
“Saya berharap Pak Bupati semua nanti di RKPD tolong masukkan supaya pendataan orang asli Papua by name by address supaya kita beresin 29% ini. Orang asli Papua itu jumlahnya sedikit. Kalau kita bisa beresin datanya, kemiskinan akan turun karena kita akan membuat kebijakan langsung tepat sasaran,” jelas Meki Nawipa.
Selain itu, program pengiriman 250 anak daerah ke sekolah kedinasan menjadi langkah konkret mengatasi pengangguran.
“Di 2030 kita sudah punya hampir 1.800 sampai 2.000 orang Papua Tengah pegawai negeri langsung keluar dari kampus. Kita kirim 500-an orang satu tahun, berarti tiga tahun ke depan 1.500 orang Papua Tengah kerja di kementerian-kementerian dan kita bangga,” katanya.
Agenda Penting di Mimika dan Penutup
Meki Nawipa juga mewajibkan para Bupati hadir dalam pertemuan di Mimika pada 11-12 Mei mendatang untuk membahas sinkronisasi dana Otsus dengan pusat.
“Pertemuan di Mimika itu untuk kalau bisa kita rubah PMK. Selama ini kan komplain, jadi kita berjuang agar dana Otsus itu sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Saya sudah berteriak luar biasa supaya mau kasih tambah-tambah itu. Jadi mulai sekarang catat apa daerah itu perlu apa, kita sudah punya regulasi untuk bebas mengatur dana Otsus sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ungkapnya.
Meki Nawipa juga memberikan pesan menyentuh, ia mengingatkan bahwa waktu yang diberikan Tuhan tidak akan datang dua kali.
“Waktu Tuhan kasih kita kesempatan jangan sia-siakan, karena kesempatan itu dia tidak akan datang kedua kali. Apa yang kita sudah letakkan kerja nyata tetap terlihat selamanya karena itulah yang akan menjadi saksi meletakkan pondasi pembangunan negeri ini ke depan,” pungkasnya.
