SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Nabire, Kamis (21/5/2026).
Agenda ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Pratama dan Pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah provinsi, akademisi dari Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, perwakilan PT Freeport Indonesia, Kepala UPT KLHK, serta jajaran pejabat Eselon III dan IV yang tergabung dalam wadah tersebut.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun mengajak seluruh masyarakat untuk melihat wilayah pesisir Papua Tengah yang memiliki potensi besar sekaligus menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan.
“Saat ini, ekosistem mangrove masih menjadi kekuatan utama serta penyangga kehidupan yang sangat vital bagi masyarakat pesisir, “Ungkapnya.
Viktor menjelaskan, hutan mangrove memegang fungsi krusial dalam melindungi kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut.
“Selain menjaga kualitas lingkungan, mangrove menjadi tempat hidup berbagai biota laut yang menjadi sumber penghidupan warga, sekaligus berperan penting dalam memitigasi perubahan iklim melalui kemampuan penyerapan karbon dalam jumlah besar, “Jelas Viktor.
Kendati demikian, kelestarian ekosistem ini tengah menghadapi tekanan akibat aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata, serta minimnya pengawasan.
“Kondisi ini menyebabkan sebagian wilayah mangrove mengalami kerusakan yang jika dibiarkan akan berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut,”Ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, kata Viktor, pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi total dari pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, hingga komunitas lingkungan.
“Oleh karena itu, KKMD dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor agar seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama, “kata Viktor .
Lebih lanjut, ia berharap, seluruh anggota KKMD segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan, di mana kemajuan ekonomi dan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan menjaga kualitas lingkungan demi generasi masa depan, “Tutupnya.
Melalui wadah sinergi ini, terdapat tiga poin utama yang diamanatkan, antara lain:
Pertama, KKMD diharapkan mampu menyusun kebijakan terpadu guna menghadirkan satu peta dan perencanaan yang jelas dalam pengelolaan mangrove di Provinsi Papua Tengah.
Kedua, kelompok kerja ini diminta mempercepat rehabilitasi melalui aksi nyata penanaman kembali di kawasan yang telah rusak.
Ketiga, wadah ini harus mendorong ekonomi berkelanjutan demi memastikan kelestarian lingkungan berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan warga, baik melalui ekowisata maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
