SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melakukan kunjungan kerja ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah pada Senin (17/8/2026). Kunjungan ini diisi dengan dialog terbuka bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari Anggota DPRK dari delapan kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, jajaran kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga perwakilan pemuda.
Jalannya dialog berlangsung alot namun hangat, membahas berbagai isu strategis mulai dari wilayah adat hingga situasi konflik bersenjata yang melanda sejumlah daerah di Papua Tengah. Kesimpulan serta poin-poin utama aspirasi tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai.
Dalam penyampaiannya, John Gobai menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat mengenai warga terdampak konflik bersenjata.
“Pertama adalah pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan data pengungsi yang valid agar dapat menjadi dasar untuk pemerintah pusat mengambil langkah-langkah, melaksanakan program-program pemerintah demi kepentingan pengungsi,” kata John Gobai.
John Gobai juga menyampaikan dorongan agar masyarakat adat dan para aktivis mendapatkan ruang advokasi hukum yang memadai dalam menangani berbagai permasalahan di wilayah tersebut.
“Bagi masyarakat adat, LSM, dan juga para aktivis untuk dapat melakukan upaya-upaya hukum terhadap kasus. Upaya hukum berupa advokasi kasus-kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Tengah,” ujar John Gobai.
Mengenai kondisi keamanan, John Gobai menyampaikan harapan masyarakat agar dilakukan evaluasi pendekatan keamanan, dengan mengedepankan pembentukan satuan organik serta keterlibatan putra daerah.
“Pak Menteri, masyarakat mengharapkan agar dapat dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan dengan menarik pasukan non-organik, memperbanyak pasukan organik, dalam hal ini pembentukan Polsek, Koramil di daerah-daerah konflik dan pengangkatan anak-anak asli sebagai anggota Polisi dan anggota Tentara agar mereka yang menjaga daerahnya. Sama-sama mereka akan menjaga bingkai NKRI sebagaimana harapan tadi,” tutur John Gobai.
Di akhir pembacaan kesimpulan, John Gobai meminta agar Menteri HAM memediasi pertemuan antara pemerintah daerah di Papua dengan Presiden Republik Indonesia untuk membicarakan arah pembangunan yang kondusif.
“Kami meminta Bapak Menteri untuk dapat mengatur, meminta agar dapat memediasi kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Tanah Papua bertemu dengan Presiden untuk mendiskusikan pembangunan yang baik di Tanah Papua yang jauh dari kekerasan. Karena daerah otonom baru ini rumusnya percepatan pembangunan, bukan kekerasan tiap hari. Terima kasih, Pak Menteri. Itu yang kami sampaikan,” pungkas John Gobai.
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan apresiasinya terhadap seluruh masukan yang telah dirangkum oleh DPR Papua Tengah.
“Semua usulan dari masyarakat sebagaimana yang dirangkum oleh pimpinan DPR Provinsi Papua Tengah, saya hargai. Dan saya hargai ya, saya menghargai,” ujar Natalius Pigai.
Meski demikian, Natalius Pigai memberikan batas terkait hal-hal yang dapat dicarikan jalan keluar bersama pemerintah pusat.
“Yang penting cuma satu yang tadi saya bilang, Jakarta juga susah. Yaitu kalau kamu minta Papua merdeka. Kalau yang lain, semua kita hargai. Kalau bicara cari solusi, kita carikan solusi. Ya, semua adalah keputusan dari pemerintah pusat dan juga keputusan dari pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat,” tegas Natalius Pigai.
Penulis: Kristin Rejang
