Menu

Mode Gelap

Peristiwa · 1 Jul 2026 19:47 WIT

Okto Tigau Ditemukan Tewas, Bupati Intan Jaya Murka: Presiden Harus Evaluasi Total Satuan Nonorganik!


Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, Wakil Bupati Intan Jaya, Elias Igapa, Tim penanganan Konflik, bersama masyarakat saat mengevakuasi jenazah Okto Tigau di belakang Pos Habema. (Foto: Istimewa) Perbesar

Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, Wakil Bupati Intan Jaya, Elias Igapa, Tim penanganan Konflik, bersama masyarakat saat mengevakuasi jenazah Okto Tigau di belakang Pos Habema. (Foto: Istimewa)

SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Dugaan tewasnya Okto Tigau (19), warga yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin (29/6/2026), mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Menyikapi peristiwa tersebut, Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, mengaku kecewa dan mendesak Presiden segera mengevaluasi satuan nonorganik yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya.

Saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (1/7/2026), Aner mengatakan penemuan jenazah Okto terjadi ketika masyarakat Intan Jaya tengah memakamkan seorang gembala yang menjadi korban penembakan. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama DPR dan tim penanganan kemudian langsung mengevakuasi jenazah sebelum memakamkan korban pada hari yang sama.

“Tadi kami memakamkan gembala yang ditembak. Di saat yang sama kami mendapat informasi bahwa jenazah Okto ditemukan di belakang pos habema. Jadi kami pemerintah daerah bersama masyarakat, DPR dan tim penanganan langsung melakukan evakuasi, kemudian korban dimakamkan hari ini,” katanya.

Aner menjelaskan, peristiwa yang menimpa Okto bermula pada Senin (29/6/2026). Saat itu, Okto bersama seorang pengojek melintas menggunakan sepeda motor di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Intan Jaya sebelum dihentikan dan ditahan aparat.

- Advertising -
- Advertising -

“Setelah menjalani pemeriksaan, ojek itu dilepaskan, sedangkan Okto ditahan untuk diinterogasi. Setelah itu siapapun tidak tau keberadaan okto sampai tadi mayatnya ditemukan, jelas Bupati.

Berdasarkan kronologi yang dikutip suarapapua.com, Okto sebelumnya berada di Kampung Mamba untuk menghadiri sekaligus memakamkan anggota keluarganya. Setelah prosesi pemakaman tersebut, ia berencana menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Intan Jaya untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam perjalanan menuju kantor Dukcapil, Okto bertemu seorang pengojek dari arah Muara dan menumpang sepeda motor yang dikendarainya. Saat melintas di kawasan perkantoran pemerintah di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, keduanya diduga dihentikan, ditahan, dan dipukul oleh aparat TNI.

Okto kemudian diduga dibawa ke salah satu pos aparat, sedangkan pengojek yang bersamanya dibawa ke pos lain yang berada tidak jauh dari lokasi. Setelah menjalani interogasi dan intimidasi, pengojek tersebut dilepaskan, lalu menyampaikan informasi mengenai kejadian itu kepada keluarga korban.

Sejak saat itu, Okto dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada Rabu siang (1/7/2026) di belakang Pos Rajawali Habema, kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Korban diduga meninggal dunia setelah mengalami penyiksaan.

Aner mengaku sangat kecewa atas peristiwa tersebut. Menurutnya, aparat keamanan seharusnya menjalankan amanat negara untuk melindungi masyarakat, bukan justru menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran.

“Kami pemerintah sangat kecewa. TNI dan Polri menjalankan amanat negara untuk melindungi masyarakat. Tetapi kenapa masyarakat justru menjadi sasaran?” tegasnya.

Ia menegaskan, apabila seseorang diduga terlibat dengan kelompok tertentu, aparat tetap harus mengedepankan proses hukum.

“Kalau memang diduga terlibat, apalagi tidak memegang senjata, proses sesuai jalur hukum. Jangan langsung dibunuh. Apalagi okto itu masyarakat sipil dan semua ada proses hukumnya,” katanya.

Karena itu, Aner meminta Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI segera mengevaluasi satuan nonorganik yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya agar penanganan terhadap masyarakat dilakukan secara terukur dan sesuai aturan hukum.

“Saya minta Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI mengevaluasi satuan nonorganik di Intan Jaya. Kalaupun seseorang diduga simpatisan, tetap ada proses hukum. Jangan sampai nyawa masyarakat dihilangkan begitu saja,” pungkasnya.

Penulis: Kristin Rejang

Artikel ini telah dibaca 45 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemuda Katolik Komda Papua Tengah Desak Evaluasi Penanganan Konflik di Intan Jaya

1 Juli 2026 - 21:22 WIT

“Evaluasi Total atau Rakyat Papua Habis di Intan Jaya” – MRP Papua Tengah Desak Tarik Pasukan Non-Organik

1 Juli 2026 - 20:33 WIT

Mobil Pastoran Jadi Sasaran Tembakan di Intan Jaya, Gereja Katolik Minta Pelaku Bertanggung Jawab

1 Juli 2026 - 17:25 WIT

Mahasiswa Intan Jaya Desak Pembentukan Pansus dan Tarik Aparat Non-Organik Pasca Tewasnya Elianus Agimbau

1 Juli 2026 - 15:18 WIT

Partai Buruh PPT Dukung Pansus DPRK Mimika Tuntaskan Kasus 8.300 Karyawan Moker, ini Kata Said Iqbal

27 Juni 2026 - 19:56 WIT

LBH Papua Adukan Polda ke Komnas HAM Atas Penundaan Kasus Penembakan Mahasiswa

27 Juni 2026 - 19:21 WIT

Trending di Peristiwa