SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memasuki era baru digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Langkah strategis ini ditandai dengan peluncuran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sebagai upaya nyata mempercepat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel.
Peluncuran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, pada Rabu (1/7/2026) tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), serta para pengelola keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menjelaskan penerapan sistem baru ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan di Papua Tengah.
“Momentum ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mempercepat transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan SIPD RI berbasis SP2D Online dan KKPD, kita membangun sistem pemerintahan yang semakin modern, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Meki Nawipa.
Lebih lanjut, Meki menjelaskan penerapan SP2D Online akan memotong jalur birokrasi yang panjang dan mempercepat proses pencairan dana serta penatausahaan keuangan secara elektronik.
Dimana kata dia dengan begitu, pelayanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipastikan menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
Di sisi lain, kehadiran KKPD dinilai menjadi instrumen penting dalam mendukung transaksi non-tunai yang lebih efisien, aman, sekaligus mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Sebagai provinsi baru yang terus berkembang, Meki menilai Papua Tengah sangat membutuhkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh OPD dan pemerintah kabupaten di Papua Tengah untuk menjadikan transformasi digital ini sebagai momentum perubahan budaya kerja, bukan sekadar pergantian sistem aplikasi semata.
“Keberhasilan implementasi SP2D Online dan KKPD tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen, disiplin, dan integritas seluruh aparatur pengelola keuangan daerah,” tegas Meki.
Ia juga mewanti-wanti seluruh pengelola keuangan agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik.
Hal itu mencakup tertib administrasi, kepatuhan penuh terhadap regulasi, transparansi penggunaan anggaran, penguatan sistem pengendalian internal, hingga pencegahan segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, BPPKAD Provinsi Papua Tengah, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan implementasi digitalisasi ini.
“Kami berharap peluncuran SP2D Online dan KKPD menjadi awal lahirnya sistem keuangan daerah yang profesional, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya Papua Tengah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
