SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar kegiatan Monitoring Meja Semester I Tahun 2026 di Aula RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (14/8/2026) ini dihadiri oleh perwakilan 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Tengah guna mengendalikan serta mengintervensi pelaksanaan program pembangunan sedini mungkin.
Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, menegaskan bahwa monitoring meja ini sangat penting untuk memastikan seluruh program kerja yang tertuang dalam APBD maupun RKPD OPD dapat berjalan sesuai rencana.
“Bapperida mempunyai fungsi pengendalian untuk mengambil tindakan korektif sedini mungkin dalam perbaikan masalah yang terjadi di lapangan agar pelaksanaan program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan,” ujar Eliezer Yogi.
Ia menjelaskan bahwa hasil monitoring ini menjadi landasan penyusunan RKPD dan APBD Perubahan 2026, khususnya pada BAB II yang memuat evaluasi kinerja tahun berjalan. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk merapikan pelaporan data pada aplikasi e-Monev sebelum dilanjutkan ke tahap evaluasi bersama pimpinan.
“Setelah ini, di akhir Agustus, kami akan melaksanakan monitoring pimpinan khusus untuk melihat progres pencapaian program-program prioritas Pak Gubernur di masing-masing OPD. Kami menggunakan aplikasi e-Monev, jadi tidak ada lagi evaluasi secara manual. Kesempatan ini kita pakai untuk diskusi dan latihan agar saat presentasi di depan Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekda, seluruh data dan dokumentasi sudah siap serta tidak kaku,” tambah Eliezer.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, yang membacakan sambutan Gubernur sekaligus memberikan pengarahan mendalam terkait realisasi anggaran dan tata kelola administrasi daerah.
“Perencanaan tidak berhenti sebagai dokumen saja, tetapi benar-benar ditelaah dan diterjemahkan menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Monitoring meja adalah ruang di mana kita secara teliti membaca kemajuan program kegiatan secara jujur untuk menemukan hambatan secara dini,” tegas Silwanus Sumule saat membuka acara.
Silwanus membeberkan bahwa angka serapan anggaran Pemprov Papua Tengah saat ini berada di posisi 33,7 persen. Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan tim TAPD memberikan perhatian khusus agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun yang berpotensi memicu timbulnya maladministrasi.
“Saya sedikit dag-dig-dug dengan angka 33,7 persen ini. Harusnya di bulan ini kita sudah berada di angka 50 persen agar lebih tenang. Kalau kita kesusu menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun, potensi maladministrasi menjadi besar. Sistem di Kementerian Dalam Negeri memantau kita secara terus-menerus,” ungkapnya.
Pj Sekda juga menyoroti pentingnya penyelesaian pekerjaan fisik secara tepat waktu, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), agar tidak melewati tahun anggaran seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Ia menekankan agar seluruh proyek dapat tuntas pada minggu kedua atau ketiga Desember 2026. Selain itu, percepatan distribusi dana Otonomi Khusus (Otsus) turut menjadi catatan penting agar tidak memicu SiLPA tinggi yang dapat berdampak pada alokasi penganggaran di tahun 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Silwanus memperingatkan jajaran OPD untuk lebih cermat dalam penyusunan dokumen kontrak dan tidak menyerahkan pembuatannya kepada pihak ketiga.
“Warning saya jelas, jangan kontrak itu dibuat oleh pihak ketiga yang memasukkan hal-hal salah. Sekretaris OPD, PPK, dan pejabat pengadaan punya peran penting untuk memastikan seluruh isi kontrak itu benar. Namun, jangan juga karena ketakutan lalu program menjadi tidak jalan. Ruangan kami selalu terbuka untuk berdiskusi mencari solusi atas kendala yang dihadapi,” pungkas Silwanus.
Melalui pelaksanaan monitoring meja ini, Pemprov Papua Tengah berharap seluruh OPD dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi penggunaan anggaran demi percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
