SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) mengambil langkah taktis dengan menggandeng Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika guna membedah berbagai persoalan penting di wilayah pesisir.
Dalam sebuah forum dengar pendapat (hearing) yang digelar di Kabupaten Mimika pada Selasa (5/5/2026), fokus utama diarahkan pada optimalisasi pelayanan kapal perintis hingga tata kelola lingkungan.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua IV DPRPT, John Gobai, jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Bupati Johannes Rettob, serta para akademisi. Diskusi berlangsung hangat, terutama saat membahas kendala pelayanan kapal perintis di Dermaga Sipu-Sipu, Distrik Jita, yang selama ini menjadi urat nadi transportasi masyarakat setempat.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa masyarakat di pelosok, seperti di Jita, tidak lagi merasa terisolasi. Kendala di Dermaga Sipu-Sipu harus segera dicarikan jalan keluarnya agar mobilitas warga dan logistik kembali lancar,” ujar John Gobai.
Selain masalah transportasi, pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia juga menjadi sorotan tajam.
DPRPT menekankan pentingnya solusi yang seimbang antara kepentingan industri dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat adat.
John mengatakan kehadiran STIH Mimika sebagai mitra akademisi diharapkan mampu memberikan tinjauan dari perspektif hukum dan sosial yang mendalam.
“Hearing ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjemput bola demi memastikan aspirasi masyarakat pesisir terjawab dengan tindakan nyata,” ungkapnya.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyambut baik kolaborasi lintas sektor ini. Ia menilai keterlibatan akademisi akan membuat kebijakan yang diambil lebih terukur dan solutif.
“Pemerintah daerah sangat mendukung inisiatif ini. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan akademisi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah kompleks, termasuk penguatan ekonomi warga melalui koperasi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, kesiapan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa Merah Putih turut dibahas sebagai motor penggerak ekonomi pesisir. Melalui pendampingan hukum dan kelembagaan yang tepat, koperasi-koperasi ini diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya alam Mimika secara mandiri dan berkelanjutan.
