SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Tim Blok Wabu yang terdiri dari DPRP, MRP, Tokoh Masyarakat juga mahasiswa akhirnya bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor ESDM RI, Jakarta pada Kamis (2/10/2025).
Ketua Tim Advokasi Blok Wabu, Henes Sondegau menjelaskan pihaknya telah berjumpa langsung dengan Menteri ESDM.
“Ini sangat luar biasa beliau sudah terima kita sebagai sudah sampaikan secara hati ke hati beliau bicara ada dua hal yang kita tanyakan terkait dengan laporan atau aspirasi dari ,” jelasnya.
Dua hal tersebut kata Henes yang pertama adalah mereka menanyakan sudah sejauh mana tentang Blok Wabu dimana beredar informasi Menteri telah menandatangani juga sudah ada sejak dulu.
“Puji Tuhan beliau (Bahlil) menjawab dan dengan hati dia sampaikan sampai detik ini, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) itu belum ada di Intan Jaya dan Papua Tengah, jadi belum ada sama sekali, satupun dia belum keluarkan,” jelasnya.
Ketua Tim Advokasi Blok Wabu, Henes Sondegau. Foto: Istimewa
Poin kedua adalah terkait dengan perndropan pasukan non-organik. Henes mengungkapkan saat ini di Intan Jaya di setiap Kampung sudah ada perndropan pasukan non-organik.
“Kita tanya apakah ini ada kaitannya dengan Blok Wabu, tapi beliau bilang ya kalau soal pasukan non organik sampai hari ini tidak ada sangkut-pautnya dengan Blok Wabu, tidak tau itu mungkin ada hal-hal lain dia (Bahlil) tidak bisa menjawab karena dia khusus pertambangan,” katanya.
Henes mengatakan jawaban yang disampaikan oleh Bahlil sesuai dengan harapan masyarakat Intan Jaya.
“Jadi yang beliau sampaikan sesuai dengan harapan masyarakat Intan Jaya dan mahasiswa selama ini, jadi kami bersyukur beliau sudah sampaikan secara adik kakak, dan kami sudah mendapatkan jawaban dari beliau,” tutur Henes.
Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPD RI pada besok hari, Jumat (3/10/2025).
“Walaupun ada hambatan-hambatan, jujur hari ini kita jalan pakai dana yang ada di DPRP, walaupun ada keterbatasan tapi Puji Tuhan, Tuhan buka jalan semua, kami akan bertemu dengan DPD RI besok rencana pagi dengan kapasitas 25 orang,” pungkasnya.
Mahasiswa Sudah Serahkan Petisi
Jubir Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Menolak Investasi Eksploitasi Blok Wabu Intan Jaya, Onan Kobogau mengatakan pihaknya datang untuk memastikan terkait kejelasan Blok Wabu dan telah menyerahkan petisi dari masyarakat pemilik hal Ulayat.
Jubir Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Menolak Investasi Eksploitasi Blok Wabu Intan Jaya, Onan Kobogau (tengah). (Foto: Istimewa)
“Kami mau pastikan apakah ada IUPK soal Blok Wabu, kami juga menyerahkan aspirasi penolakan mulai dari tahun 2020 sampai 2025, juga serahkan petisi yang sudah ditandatangani oleh masyarakat pemilik hak Ulayat,” jelasnya.
Ia mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat dan telah menegaskan kepada Menteri Bahlil jika ada IUPK soal Blok Wabu maka harus dicabut.
“Poin itu yang kami sudah sampaikan, perjuangan panjang yang dilakukan oleh rakyat,” tuturnya.
Tokoh Masyarakat: Belum Ada IUPK Soal Blok Wabu
Tokoh masyarakat, Martinus Maisini yang juga ikut menyaksikan pertemuan dengan Bahlil mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Pansus Penolakan Blok Wabu yang telah membantu mengantarkan aspirasi masyarakat hingga sampai di Jakarta hari ini 2 Oktober 2025.
“Kita telah pertemuan, audiensi, ketemu dengan bapak menteri. Beliau sampaikan bahwa sepanjang ini beliau tidak pernah menandatangani atau memberikan ijin kepada Investor siapapun, ini yang kita garisbawahi,” terangnya.
Ia menjelaskan Bahlil juga menganalogikan seperti sebuah adat prose perkawinan menurut masyarakat Papua.
“Beliau (Bahlil) sampaikan bahwa jika orang mau melamar perempuan atau meminang perempuan Papua, saya sebagai orang adat pergi ke orang tua untuk menyampaikan bahwa perempuan ini orang mau kawin itu yang beliau sampaikan, sehingga ini yang harus kita garisbawahi,” ucapnya.
Tokoh masyarakat, Martinus Maisini. (Foto: Istimewa)
Ia berterimakasih kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang telah bertemu dan menyampaikan bahwa untuk penambangan Blok Wabu hingga hari ini tidak ada ijin atau IUPK yang keluar.
“Terimakasih aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat Papua Tengah delapan Kabupaten kami sudah berjuang dan sudah sampaikan bahwa intinya penolakan Blok Wabu telah kita sampaikan kepada kementerian, dan menteri sudah terima dan menteri sudah menjawab aspirasi-aspirasi masyarakat dan beliau menyampaikan bahwa ESDM tidak pernah memberikan ijin IUPK kepada investor siapapun ini yang kita pegang dan hasilnya,” pungkasnya.
MRP: Masyarakat Adat Harus Kuat
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulianus Wandagau memberikan apresiasi kepada DPRP Papua Tengah yang telah membentuk Pansus penolakan terhadap Blok Wabu.
Dimana kata dia aksi penolakan terhadap Blok Wabu telah disampaikan selama dua kali dalam bentuk demo, jilid pertama saat kepemimpinan Gubernur Papua Tengah, PJ Ribka Haluk, dan kedua adalah saat kepemimpinan Gubernur Definitif yaitu Meki Nawipa.
“Teman-teman DPR Papua Tengah mereka sangat respon dan membentuk pansus dan kami datang kesini. Saya melihat memang tadi pak menteri sendiri sampaikan bahwa ijin usaha pertambangan sampai hari ini belum dikeluarkan,” ungkapnya.
“Maka hal ini juga kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Intan Jaya lebih khususnya dan Papua Tengah pada umumnya, bahwa sementara terkait dengan masalah blok wabu, belum ada ijin usaha pertambangan,” lanjutnya.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulianus Wandagau. Foto: Istimewa
Tidak hanya sampai disini kata Yulianus, pihaknya akan terus mengkawal.
“Karena ini kepentingan negara jadi kita harus tetap antisipasi masyarakat adat juga harus kuat terhadap penolakan-penolakan perusahaan atau investor yang masuk di Papua Tengah,” ungkapnya.
Dikatakan saat ini, bukan hanya bicara soal Blok Wabu tapi juga ada di beberapa tempat yang ada di perbatasan antara Kabupaten Waropen dan Intan Jaya, kemudian di beberapa tempat lainnya yang disebutkan oleh Yulianus.
“Jadi memang di Papua Tengah banyak potensi terutama pertambangan sehingga banyak investor dalam negeri maupun luar negeri akan datang berbondong-bondong ke Papua Tengah dan ini tetap kita kawal, pada prinsipnya menang pak menteri sampaikan bahwa sampai detik ini belum ada ijin usaha pertambangan,” pungkasnya.
