SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Setelah menyelesaikan peninjauan di Bandara Douw Aturure, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melanjutkan agenda kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Samabusa, yang terletak di Kampung Samabusa, Distrik Tuluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada hari Senin, (20/4/2026) sekitar pukul 12.35 WIT.
Kedatangan Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH, Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Intan Jaya Aner Maisini serta jajaran Forkopimda setempat dan pejabat terkait pelabuhan. Dalam kunjungan ini, Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Di lokasi, Wapres Gibran langsung meninjau kondisi Dermaga Niaga dan Dermaga Penumpang yang menjadi fasilitas utama di Pelabuhan Samabusa. Ia mendengarkan penjelasan mendalam mengenai fungsi, kapasitas, serta rencana pengembangan pelabuhan tersebut sebagai salah satu jalur distribusi logistik vital yang menghubungkan Papua Tengah dengan wilayah lain di Indonesia.
Pelabuhan Samabusa memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Wapres menekankan pentingnya pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pelabuhan agar dapat beroperasi secara optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mempercepat pemerataan pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi serta peran strategis Pelabuhan Nabire sebagai salah satu pintu gerbang utama konektivitas transportasi laut yang melayani delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kogoya, dalam pemaparannya kepada Wakil Presiden menjelaskan bahwa Pelabuhan Nabire memiliki luas lahan mencapai 143.110 meter persegi dan menjadi salah satu pelabuhan terluas di Papua.
“Fasilitas yang tersedia di pelabuhan ini cukup lengkap, di antaranya terminal penumpang seluas 6.120 meter persegi serta lapangan penumpukan barang seluas 25.879 meter persegi yang dapat dikembangkan hingga 36.705 meter persegi,” ujarnya kepada Wapres Gibran.
Selain melihat langsung kondisi fisik dermaga, Wapres juga berinteraksi dengan petugas pelabuhan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi, menyerap aspirasi serta mendengar langsung tantangan yang dihadapi dalam operasional pelabuhan sehari-hari.
Kunjungan ke Pelabuhan Samabusa ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan proyek strategis di Nabire, yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan progres pembangunan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Wanggar, termasuk rumah susun ASN, sebelum akhirnya Wapres bertolak ke Kabupaten Mimika untuk melanjutkan agenda selanjutnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas pelabuhan saat ini.
“Pada saat kapal masuk, kami mengalami kalau dua sampai tiga kapal bersandar, kapasitas pelabuhan masih terbatas,” katanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi berencana melakukan pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan.
“Maka kami dari pemerintah provinsi juga ingin menambahkan pelabuhan di bagian belakang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan,” jelasnya.
Pelabuhan yang terletak di Distrik Teluk Kimi ini dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Nabire.
Sementara itu, Petugas Fasilitas Pelabuhan, Jackson Banjarnahor, menjelaskan kondisi teknis pelabuhan yang saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aktivitas kapal secara bersamaan.
“Panjang dermaga kita saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sementara kapal yang dilayani bisa mencapai panjang 177 meter. Sehingga ketika kapal penumpang sandar, kapal kargo harus menunggu di area labuh,” katanya.
Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas trestle yang menjadi kendala dalam proses bongkar muat.
“Untuk itu kami mengusulkan penambahan dermaga sekitar 250 meter lengkap dengan trestle agar terhubung langsung ke area penumpukan barang, sehingga pelayanan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Pelabuhan Nabire memiliki peran vital dalam mendukung distribusi logistik di Papua Tengah.
“Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama yang melayani delapan kabupaten, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan ini,” katanya.
