SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai terkait penanganan konflik dan pengamanan di Tanah Papua. Hal ini disampaikan Mandenas saat melakukan kunjungan kerja di Nabire, Senin (4/5/2026).
Mandenas mendesak agar Kementerian HAM lebih proaktif dan tidak hanya memantau situasi Papua dari balik meja di Ibu Kota. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat yang terdampak konflik, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak baru-baru ini.
“Saya desak Menteri HAM supaya tidak tinggal-tinggal di Jakarta saja, harus turun ke Papua. Masa saya lebih aktif kunjungi daripada Menteri HAM? Makanya saya suruh dia harus datang, urusin masyarakat yang baik,” tegas Mandenas.
Yan Mandenas juga menyoroti pola penanganan keamanan yang menurutnya masih terlalu mengandalkan operasi militer berlebihan. Ia mendorong adanya perubahan paradigma dari pendekatan operasi menuju pendekatan teritorial yang lebih humanis.
“Negara sebesar ini harus punya kemampuan untuk melakukan evaluasi, standarisasi penanganan keamanan di Papua. Itu tidak boleh dengan pola-pola operasi yang berlebihan. Kasihan masyarakat kita yang tidak tahu apa-apa akan jadi korban. Korban dari KKB, korban juga dari aparat TNI-Polri,” ujarnya.
Terkait insiden di Kabupaten Puncak, Mandenas menilai hal tersebut merupakan contoh nyata dari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.
“Saya pikir Puncak itu kan operasi berlebihan juga. Saya kawal dari sisi HAM-nya. Saya sudah bilang Menteri HAM nanti minta untuk rapat khusus dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk coba merubah pola-pola penanganan keamanan di Papua,” ungkapnya.
Mandenas juga memberikan catatan kepada para bupati di wilayah Papua Tengah agar tetap berada di tempat tugas masing-masing dan tidak lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerahnya, yang menurutnya menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan sosial.
“Masalahnya kita ini salah penanganan. Karena kadang-kadang kalau saya temukan di daerah, ya seperti Intan Jaya, kalau ribut-ribut ya gimana enggak ribut orang bupatinya tinggal di Nabire, masyarakatnya tinggal di sana enggak ada yang urus? Jadi kesadaran dari Pemerintah Daerah juga perlu. Teman-teman wartawan juga harus tanyakan itu ke bupati-bupati supaya koreksi. Jangan bupati menjabat di Dogiyai, Deiyai, atau Intan Jaya, tahu-tahu tinggal di Nabire atau Jayapura lebih lama daripada di daerah urus masyarakat. Itu tidak boleh,” pungkasnya.
Mandenas berharap adanya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri melalui interaksi sosial yang intens guna membangun kembali kepercayaan (trust) masyarakat terhadap aparat negara.
