SASAGUPAPUA.COM, Timika — Anggota DPRK Mimika, Dolfin Beanal, mengkritisi penutupan akses menuju Kampung Banti – Tembagapura, yang dinilai berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Menurut Dolfin, kebijakan pengamanan pasca insiden kontak tembak di Mile 50, area PT Freeport Indonesia, sejak 11 Februari lalu, telah membuat warga di wilayah Waa dan Banti mengalami keterisolasian sehingga kelaparan.
“Dampaknya warga asli Banti kelaparan. Akses kendaraan ke Banti sudah tidak ada lagi. Saya minta akses jalan segera dibuka supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” tegasnya.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat tertutupnya akses transportasi.
Dolfin menekankan bahwa fungsi utama pengamanan adalah melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan dan membatasi aktivitas warga.
“Keamanan itu untuk melindungi masyarakat, bukan membuat masyarakat trauma. Jangan sampai akses ditutup total,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aktivitas warga selama ini sangat bergantung pada mobilitas dari Banti menuju Tembagapura. Jika akses kendaraan dihentikan, maka distribusi logistik dan kebutuhan pokok otomatis terganggu.
Dolfin meminta agar pengamanan tetap berjalan, namun akses jalan bagi masyarakat tetap dibuka.
“Pengamanan silakan jalan, tapi akses masyarakat jangan diblokir. Harus beriringan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti laporan dugaan penggunaan kendaraan ambulans oleh aparat keamanan. Menurutnya, hal tersebut tidak dibenarkan jika benar terjadi.
“Saya terima laporan dari warga di kampung, mobil rumah sakit itu dipakai oleh aparat, itu tidak boleh. itu untuk pelayanan masyarakat. Apalagi banyak warga yang bergantung pada fasilitas tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Banti tidak terlibat dalam konflik yang terjadi di Mile 50, sehingga tidak seharusnya ikut menanggung dampaknya.
“Konflik itu bukan dari warga Banti, itu dari Kali Kabur sana. Jadi jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa justru jadi korban,” tegasnya.
Dolfin berharap pemerintah dan aparat keamanan segera mengevaluasi kebijakan di lapangan agar penanganan situasi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan.
“Keamanan ada karena masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat justru dikorbankan,” pungkasnya.
