SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan menyambangi Timika dan Nabire.
Di Nabire, Yan Mandenas melaksanakan kunjungan pada Senin (4/5/2026) dimana dirinya melakukan kunjungan ke salah satu SPPG, ke Sekolah SMPN 1 untuk memastikan terkait program MBG, mengunjungi Bulog untuk mengecek ketersediaan beras, juga mengunjungi Lapas Kelas IIB Nabire.
Usai melakukan kunjungan di Lapas Kelas IIB Nabire, ketika diwawancarai awak media Politisi Partai Gerindra ini menyoroti secara tajam kondisi keamanan di wilayah pegunungan dan menuntut perubahan paradigma penanganan konflik yang selama ini dinilai terlalu represif. Dimana ia juga sempat mengunjungi Intan Jaya beberapa waktu lalu.
Mandenas menegaskan negara harus segera beralih ke pendekatan teritorial yang mengedepankan interaksi sosial dengan masyarakat.
Menurutnya, pola operasi tempur yang berlebihan hanya akan menambah daftar panjang jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil yang tidak bersalah.
“Untuk pola-pola operasi itu harus menggunakan pendekatan teritorial, jangan sampai menggunakan pendekatan operasi. Kasihan masyarakat kita yang tidak tahu apa-apa akan jadi korban; korban dari KKB, korban juga dari aparat TNI-Polri. Nah, itu yang harus kita hindari karena kita harus hentikan. Pokoknya negara sebesar ini harus punya kemampuan untuk melakukan evaluasi dan standarisasi penanganan keamanan di Papua. Tidak boleh dengan pola-pola operasi yang berlebihan,” ujar Yan Mandenas.
Menanggapi situasi keamanan di Kabupaten Puncak yang sempat memanas, Mandenas secara blak-blakan menilai bahwa tindakan yang diambil sebelumnya merupakan bentuk operasi yang tidak proporsional. Ia memastikan akan terus mengawal penanganan kasus di Puncak dari sisi kemanusiaan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
“Iya, saya pikir Puncak itu kan operasi berlebihan juga. Jadi kita tetap operasi dan kita tangani secara rutin, namun tetap melakukan evaluasi total. Ke depannya nanti kita akan mendorong supaya pendekatan teritorial, komunikasi antara Pemerintah Daerah, aparat organik, polisi, dan TNI yang ada di sini berjalan terus dengan masyarakat. Harus ada interaksi sosial yang bisa membangun kepercayaan antara masyarakat dan juga aparat TNI-Polri dalam menerapkan standarisasi pengamanan di daerah-daerah konflik,” lanjutnya.
Dalam upayanya memastikan perubahan kebijakan di tingkat pusat, Mandenas mengaku telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri HAM agar lebih proaktif melihat kondisi di Papua secara langsung daripada sekadar menerima laporan di ibu kota.
“Kasus Puncak kan saya kawal dari sisi HAM-nya. Saya sudah bilang Menteri HAM nanti minta untuk dia harus rapat khusus dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk coba merubah pola-pola penanganan keamanan di Papua. Dan nanti saya desak Menteri HAM supaya tidak tinggal-tinggal di Jakarta saja, harus turun ke Papua. Masa saya mengunjungi lebih aktif daripada Menteri HAM? Makanya saya suruh dia harus datang, urusin masyarakat dengan baik. Sudah dikasih tanggung jawab Presiden, harus mampu menyelesaikan tugas,” ungkapnya.
Selain masalah keamanan, Mandenas juga menyinggung soal konsistensi para tokoh daerah dalam melakukan dialog dengan Pemerintah Pusat. Ia meminta agar para pemimpin lokal berani menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada Presiden atau pejabat pusat tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Saya pikir dialog sudah sering terjadi. Tapi tokoh-tokoh kita ini kadang-kadang kalau Presiden datang ngomongnya lain, nanti pulang ngomong lain lagi. Harusnya begitu dikasih ruang, kasih tahu yang sebenar-benarnya supaya Pusat tangkap maksud tujuan daerah dan apa yang masyarakat inginkan. Jangan datang kemari ngomongnya A, mereka pulang ngomong B, akhirnya ribut lagi. Sampaikan secara terbuka supaya Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terkait dengan pelayanan serta penanganan keamanan di Papua,” tambahnya.
Mandenas memberikan peringatan keras kepada para Kepala Daerah di wilayah Papua Tengah agar tetap berada di tempat tugas masing-masing dan tidak lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerah, yang menurutnya menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan sosial.
“Masalahnya kita ini salah penanganan. Karena kadang-kadang kalau saya temukan di daerah, ya seperti Intan Jaya, kalau ribut-ribut ya gimana enggak ribut orang bupatinya tinggal di Nabire, masyarakatnya tinggal di sana enggak ada yang urus? Jadi kesadaran dari Pemerintah Daerah juga perlu. Teman-teman wartawan juga harus tanyakan itu ke bupati-bupati supaya koreksi. Jangan bupati menjabat di Dogiyai, Deiyai, atau Intan Jaya, tahu-tahu tinggal di Nabire atau Jayapura lebih lama daripada di daerah urus masyarakat. Itu tidak boleh,” pungkasnya.
