SASAGUPAPUA.COM, Nabire – Suasana sore di salah satu ruang di SMK Negeri 2 Nabire, Papua Tengah, mendadak hening ketika sorot proyektor mulai meredup, menandai berakhirnya pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Ruangan yang dipenuhi oleh berbagai elemen masyarakat adat itu menyisakan riak kegelisahan yang mendalam.
Film yang menggambarkan bagaimana bentang alam Merauke dan Boven Digoel dikoyak oleh kepentingan pemodal, di mana tanah-tanah adat berubah menjadi hamparan sawit dan tebu sementara masyarakat aslinya terpinggirkan di bawah bayang-bayang moncong senjata, seketika berubah menjadi cermin raksasa bagi mereka yang hadir.
Melalui film itu, Natalis Iyai selaku moderator yang memandu jalannya sesi diskusi menyampaikan maksud mendalam dari agenda tersebut.
“Pemutaran film Pesta Babi bertujuan supaya masyarakat adat bisa menonton bersama dan mendiskusikan berbagai persoalan yang diangkat dalam film tersebut. Melalui film itu, masyarakat diajak bercermin dan melihat apakah pola-pola yang terjadi di wilayah lain, seperti dalam film itu, dapat terjadi juga di Totaa Mapihaa,” jelas Natalis di hadapan para peserta.
Suasana nobar film Pesta babi. (Foto: Ist)
Ia juga menekankan bahwa forum ini didesain sebagai ruang refleksi bersama yang sangat mendesak.
“Diskusi ini penting untuk membahas kemungkinan masuknya perusahaan maupun kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat adat dan lingkungan hidup Totaa Mapihaa. Selain itu, panitia juga menyediakan kotak sumbangan sukarela. Peserta yang membawa seribu, dua ribu atau berapa pun bisa menyumbang secara sukarela untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa Totaa Mapihaa yang sedang dipersiapkan,” tambah Natalis.
Memori Geopolitik dan Pintu Masuk Korporasi
Sebagai pembuka pemantik diskusi, Stevanus Petege, seorang senior dari Totaa Mapihaa, berdiri dan menguraikan memori kolektif mengenai perubahan geopolitik lokal yang perlahan mengikis ikatan persatuan mereka.
“Dari Kogekoto, Unito, Sukikai, Bokaipa sampai Promko, dulu semuanya masih berada dalam satu wilayah Mapia yang utuh. Setelah pemekaran kampung dan distrik, wilayah-wilayah itu terpecah menjadi beberapa distrik dan wilayah administrasi yang berbeda,” ujarnya.
Stevanus mengingatkan meski wilayah Mapia utara tidak memiliki hamparan rawa luas seperti Merauke untuk industri tebu atau padi skala besar, pemekaran wilayah telah membuka pintu gerbang bagi penetrasi luar.
“Wilayah Mapia bagian utara tidak punya hamparan rawa dan dataran luas seperti Merauke yang bisa digunakan untuk sawit, tebu atau padi dalam skala besar, kecuali beberapa kawasan lembah di belakang Kampung Atou dan Putaapa, distrik Mapia Tengah. Tetapi, pemekaran membuka pintu masuk berbagai hal, mulai dari pemerintah, tentara, polisi, berbagai bentuk modernitas, sampai perusahaan-perusahaan,” paparnya.
Suasana diskusi usai nobar Film Pesta Babi. (Foto: Ist)
Ia juga mengingatkan pesan mendalam dari para leluhur yang kini menjelma menjadi kenyataan pahit di atas tanah Papua.
“Orang tua dulu sudah bilang bahwa suatu saat jalan trans akan masuk melalui Degeuwo. Jalan itu membawa banyak hal, ada yang baik tetapi juga banyak yang buruk. Salah satunya adalah masuknya perusahaan-perusahaan yang merusak tanah, hutan dan manusia Mee. Dalam film tadi kita lihat bagaimana negara dan pemodal masuk ke wilayah masyarakat Merauke dan Boven Digoel, mengambil tanah mereka untuk padi, sawit dan tebu, lalu membawa militer dan meminggirkan masyarakat asli Papua. Semua itu dilakukan demi keuntungan besar,” tegas Stevanus.
Kekayaan alam Totaa Mapihaa yang melimpah justru memicu kekhawatiran besar di hatinya akan ancaman perburuan ruang hidup di masa depan.
“Di wilayah Totaa Mapihaa juga ada emas, tembaga dan berbagai sumber daya alam lainnya. Pohon-pohon dan kekayaan alam yang ada mulai berkurang sehingga wilayah ini akan semakin diincar. Karena emas, tembaga dan tambang nilainya besar. Sementara kita seperti tidak memiliki ruang bersama. Seperti tidak ada kepala suku, kepala distrik atau para tetua adat, yang bisa mengumpulkan masyarakat untuk membahas persoalan ini secara serius,” ucapnya.
Ia menutup pandangannya dengan sebuah peringatan keras.
“Sebagian masyarakat karena kebutuhan ekonomi, kadang, menerima berbagai tawaran perusahaan tanpa berpikir jauh mengenai dampaknya bagi tanah, hutan dan masyarakat adat. Karena itu kita perlu duduk bersama membahas dampak baik dan buruk perusahaan sebelum mengambil keputusan,” ajak Stevanus.
Gugatan Terhadap Rasa Aman yang Semu
Kekhawatiran itu diperkuat oleh Rudolf Anouw, Anggota DPRK Dogiyai Jalur Otonomi Khusus, yang melihat adanya ilusi rasa aman yang berbahaya di tengah masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada panitia dan tim kecil yang telah membuat ruang pertemuan dan diskusi ini. Informasi kegiatan ini sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya, tetapi yang datang masih sedikit. Ini sangat disayangkan,” kritik Rudolf.
Suasana diskusi usai nobar film Pesta Babi. (Foto: Ist)
Ia menggugat cara pandang naif yang menganggap wilayah mereka terisolasi dari konflik agraria.
“Banyak orang menganggap Totaa Mapihaa sebagai wilayah yang aman-aman saja. Padahal wilayah mulai dari Wanggar, Topo, Siriwo, Mapia, Piyaiye, Menou hingga Dipa bukan tanah kosong. Papua juga bukan tanah kosong. Jangan kita hanya ikut ramai dengan situasi yang sedang terjadi. Dari film Pesta Babi ini kita harus belajar dan berpikir bagaimana mempertahankan wilayah besar Totaa Mapihaa,” seru Rudolf.
Menurutnya, keberanian kolektif adalah kunci utama dalam menghadapi kepungan modal.
“Jangan takut menyatakan kebenaran dan mempertahankan tanah serta hutan adat. Karena kita sendiri yang menentukan masa depan wilayah ini. Modal terbesar anak-anak muda adalah persatuan. Kita harus duduk membaca situasi, berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Menjelang Musyawarah Besar Luar Biasa Totaa Mapihaa, kita perlu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelamatan manusia dan hutan Papua,” lanjutnya.
Rudolf juga menyoroti bagaimana watak kebijakan regulasi hari ini sering kali mengorbankan eksistensi masyarakat hukum adat.
“Hari ini pemerintah sering memperlihatkan dirinya melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat dan lingkungan. Karena itu kita harus jeli melihat mana yang baik dan mana yang merugikan. Siapa musuh siapa kawan,” tekannya.
Ia pun menantang generasi muda untuk mengubah taktik pergerakan di era modern.
“Sekarang perjuangan anak muda Papua bukan lagi dengan perang dan panah, tetapi dengan tulisan, data dan kemampuan berbicara. Kita harus menulis dan juga berbicara tentang tanah yang dirampas, hutan yang rusak, sungai yang tercemar, dan berbagai persoalan yang terjadi di Papua,” tantang Rudolf.
Kritik senada terhadap absennya sejumlah elite birokrasi dan kepala suku dalam forum krusial tersebut dilayangkan oleh Bernadetha Tekege selaku Ketua Pokja Khusus DPRK Dogiyai.
“Saya menyesalkan karena banyak senior, kepala suku, kepala distrik, anggota MRP dan pejabat asal Totaa Mapihaa tidak hadir. Padahal forum seperti ini sangat penting untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” cetus Bernadetha.
Ia membedah adanya jurang pemisah antara klaim sosiologis masyarakat dengan realitas hukum formal negara.
“Kita sering menyebut Papua sebagai tanah adat. Tetapi negara punya cara pandang yang berbeda melalui berbagai peraturan yang ada. Karena itu kita harus menentukan batas wilayah adat secara jelas. Harus ada pemetaan berdasarkan marga, sub-suku dan silsilah keluarga. Wilayah adat harus didokumentasikan dan diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengakuan. Itu tuh yang menjadi pagar budaya dan benteng perlindungan bagi masyarakat adat,” urai Bernadetha.
Suasana diskusi usai nobar film Pesta babi. (Foto: Ist)
Ia mengingatkan instrumen hukum yang ada tidak akan bekerja secara otomatis tanpa adanya gerakan aktif dari akar rumput.
“Otonomi Khusus sebenarnya memberikan ruang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tetapi itu saja tidak cukup, masyarakat juga harus aktif memperjuangkan hak tersebut. Saya pikir kita harus segera melaksanakan Mubeslub. Kegiatan ini penting, mendesak dan membutuhkan dukungan bersama. Melalui Mubeslub nanti kita bisa membicarakan berbagai persoalan masyarakat Totaa Mapihaa dan menyepakati langkah-langkah untuk melindungi tanah, hutan, air, gunung dan seluruh ruang hidup masyarakat adat,” pungkas Bernadetha.
“Tanah Adalah Mama” dan Ancaman Kepungan dari Dua Arah
Ancaman agresi kapital yang sudah merayap masuk dipaparkan secara empiris oleh Mudestus Boma, seorang pemuda sekaligus aktivis lingkungan Mapia yang telah menjelajahi bentang alam tersebut.
“Dalam film Pesta Babi kita melihat bagaimana masyarakat bisa melakukan perlawanan karena mereka bersatu. Ada pemuda, mama-mama, tetua adat dan seluruh masyarakat yang bergerak bersama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan persatuan kita di Totaa Mapihaa? Banyak orang bisa bicara dan berdiskusi, tetapi tindakan nyata sering kali tidak ada,” ungkapnya.
Ia membeberkan bukti lapangan yang ditemuinya selama melakukan perjalanan investigatif di wilayah adat mereka.
“Saya sudah berkeliling wilayah Mapia untuk melihat langsung situasi yang terjadi. Dari Kilo 21 jalan trans Nabire-Ilaga sampai kawasan kaki Gunung Weyland, saya melihat ancaman terhadap tanah adat semakin nyata. Negara dan pemodal berdasi sudah mulai masuk ambil kayu dan emas. Pertanyaannya, apakah masyarakat Topo, Siriwo, Dipa dan wilayah lain siap mempertahankan tanah adatnya? Saya kecewa karena banyak pemuda terpelajar, kepala kampung, kepala distrik, kepala suku dan tokoh adat tidak hadir dalam forum penting seperti ini,” sesalnya.
Suasana diskusi usai nobar film Pesta babi. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua.com)
Mudestus pun menyampaikan analogi sakral mengenai kedudukan tanah bagi eksistensi manusia Papua.
“Jangan jual tanah dan jangan serahkan tanah kepada perusahaan. Kalau tanah hilang, maka ruang hidup masyarakat juga hilang. Perusahaan biasanya datang dengan cara yang licik. Awalnya mereka datang membawa uang, rokok, kopi dan berbagai bantuan lainnya. Tetapi tujuan akhirnya adalah mereka mau ambil tanah. Tanah adalah mama. Kalau kita menjual tanah, berarti kita menjual mama. Kita menjual masa depan anak cucu kita. Orang Totaa Mapihaa lahir di tanah ini, hidup di tanah ini dan suatu hari akan dikuburkan di tanah ini. Karena itu jangan mudah menyerahkan tanah kepada siapa pun,” seru Mudestus.
Melengkapi gambaran taktis tersebut, Frans Magai yang mewakili Dewan Adat dari wilayah Siriwo, Dipa, dan Menou, menjabarkan secara gamblang bagaimana wilayah mereka sedang diincar secara terstruktur.
“Dari film ini kita melihat bagaimana masyarakat adat dihancurkan dari berbagai sisi. Tanah dirampas, pohon ditebang, sungai dirusak, dan manusia dicabut dari akar kehidupannya. Tanah ini milik Tuhan yang dititipkan kepada masyarakat Totaa Mapihaa. Karena itu tidak boleh dijual atau diberikan kepada pihak lain,” kata Frans.
Ia membuka fakta pahit mengenai adanya pengkhianatan internal yang terjadi di dalam struktur adat demi keuntungan materi sesaat.
“Saat ini ada orang-orang yang mengatasnamakan masyarakat, pemuda adat atau kepala suku, tetapi diam-diam menjual tanah demi kepentingan pribadi. Mereka tidak memikirkan masyarakat pemilik tanah, tidak memikirkan generasi penerus dan tidak memikirkan alam,” ungkap Frans.
Frans kemudian memaparkan koordinat pergerakan korporasi yang kini tengah mengepung ruang hidup mereka dari dua kutub geografis.
“Berdasarkan berbagai informasi, wilayah Topo dan sekitarnya sedang menjadi sasaran eksplorasi perusahaan. Lain sudah masuk. Dari utara mulai ada aktivitas yang berkaitan dengan emas, sementara dari selatan perusahaan mulai masuk melalui Timika. Artinya wilayah Totaa Mapihaa sedang dikepung dari berbagai arah,” ujarnya.
Ia meminta agar perlawanan diorganisir secara berjenjang dari unit terkecil.
“Karena itu kita harus mengorganisir diri mulai dari keluarga, marga, kampung, distrik sampai kabupaten. Kita harus duduk bersama membaca situasi dan melakukan konsolidasi. Anak muda jangan malas. Jangan hanya tidur dan menonton. Lihat situasi yang sedang terjadi dan bangkit mempertahankan tanah airmu. DPRK dan MRP Papua juga harus menjalankan tugasnya untuk melindungi orang asli Papua dan lingkungan hidup,” ucap Frans.
Sementara itu, Otopianus Tebai selaku Tim Perumus Materi Mubeslub Totaa Mapihaa meluruskan sinisme yang berkembang di luar terkait agenda besar yang sedang mereka rancang.
Suasana diskusi usia monton film Pesta babi. (Foto: Kristin Rejang/Sasagupapua)
“Banyak orang menganggap Mubeslub sebagai kendaraan politik. Padahal tujuan utamanya adalah membicarakan persoalan masyarakat Totaa Mapihaa. Kita punya banyak sumber daya manusia, mulai dari kepala daerah, kepala dinas, akademisi, dan tenaga ahli. Tetapi sayangnya kita belum memanfaatkan semua potensi itu untuk memikirkan masa depan Totaa Mapihaa,” urai Otopianus.
Ia menjelaskan progres kerja tim dan rencana jangka panjang mereka untuk memperkuat basis pengetahuan masyarakat adat.
“Tim yang ada sekarang masih merupakan tim perumus materi. Kami sedang menyusun berbagai bahan yang nantinya akan dibahas dalam Mubeslub. Mubeslub akan membicarakan persoalan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, masyarakat adat dan berbagai persoalan lainnya. Ke depan, jika dana memungkinkan, kita perlu mengundang organisasi seperti JATAM, WALHI, Yayasan Pusaka dan berbagai pihak lain untuk memberikan materi serta berbagi pengalaman kepada masyarakat,” kata Otopianus.
Jeritan Perempuan dan Filosofi Sakral Suku Mee
Memasuki sesi diskusi peserta, suasana di dalam kelas SMK Negeri 2 Nabire mengalir semakin hangat. Sesi ini diposisikan oleh moderator bukan sebagai ajang tanya jawab kaku, melainkan ruang terbuka bagi peserta untuk memuntahkan kegelisahan sosiologis mereka.
Pada sesi pertama, Vinsensius Tekege melempar pandangan tajam mengenai strategi pecah belah yang kerap dimainkan oleh para pemodal sebelum menguasai sebuah wilayah.
“Kita sudah mengetahui berbagai bentuk eksploitasi dan ekspansi yang terjadi di Papua. Karena itu kita juga perlu membicarakan reforma agraria dan persoalan pertanahan secara lebih serius. Bagi masyarakat adat, tanah bukan cuma aset. Di atas tanah itulah masyarakat berburu, berkebun, cari makan, dan bangun kehidupan,” sebut Vinsensius.
Ia mengingatkan pola-pola adu domba horizontal yang sering kali mendahului kedatangan alat-alat berat perusahaan.
“Kalau perusahaan masuk dan masyarakat menyerahkan tanah kepada perusahaan, maka masyarakat akan kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka. Saya memberikan apresiasi kepada tim kerja kegiatan ini, yang sudah mulai membangun kesadaran dan ruang diskusi seperti ini. Sebelum perusahaan masuk, biasanya ada berbagai upaya menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat. Mereka menciptakan kondisi agar masyarakat terpecah dan mudah dikuasai. Dari film yang kita tonton hari ini, saya semakin yakin bahwa Papua bukan tanah kosong dan bukan bagian dari Indonesia,” tegas Vinsensius.
Dimensi keadilan gender yang selama ini kerap terpinggirkan dalam struktur pengambilan keputusan adat disuarakan secara lantang oleh Theresia Tekege.
“Kalau perusahaan masuk dan merusak alam, perempuan dan anak-anak akan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Selama ini perempuan dibesarkan oleh alam. Mereka ambil air, bikin kebun, cari makan dan membesarkan anak-anak dari hasil alam yang tersedia. Ketika hutan rusak dan tanah hilang, perempuanlah yang pertama merasakan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Theresia membentangkan realitas domestik perempuan Papua.
Ia menggugat dominasi maskulin dalam ruang-ruang negosiasi agraria yang sering kali mengabaikan suara perempuan.
“Buta dalam berbagai rapat dan forum, perempuan sering kali tidak dilibatkan secara serius dalam pengambilan keputusan. Padahal perempuan juga memiliki pengalaman, pemikiran, dan pandangan yang penting untuk didengar. Karena itu ke depan perempuan harus diberikan ruang yang lebih besar untuk berbicara dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan tanah adat,” tuntut Theresia.
Berlanjut ke sesi kedua, Abet Gobai mengembalikan memori kolektif peserta pada akar teologis dan hukum adat suku Mee dalam memperlakukan alam semesta.
“Dalam tradisi orang Mee dan masyarakat Papua pada umumnya, ketika seseorang ingin mengambil sesuatu dari alam, ada mekanisme adat yang harus dihormati. Alam tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ada aturan, ada etika, dan ada semacam hubungan spiritual antara manusia dengan alam. Orang Papua diciptakan untuk memelihara dan menghidupi alam, bukan menghancurkannya,” kata Abet
Abet memandang eksploitasi yang mengincar kawasan sakral mereka harus dilawan dengan benteng kesadaran kolektif dari bawah.
Tulisan harapan untuk Totaa Mapihaa dalam momen nobar dan diskusi Film Pesta Babi. (Foto: Ist)
“Hari ini keadaan berubah. Gunung Weyland dan wilayah-wilayah lain mulai menjadi sasaran perusahaan yang ingin mengambil kekayaan alam. Karena itu masyarakat harus memperkuat konsolidasi dari bawah dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga tanah dan hutan adat. Kekuatan masyarakat harus dibangun melalui baku ingatkan, saling memberi pemahaman dan baku jaga satu sama lain,” ajak Abet.
Gugatan terhadap subordinasi peran perempuan kembali dipertegas oleh Fransiska Edowai yang meminta adanya dekonstruksi cara pandang budaya yang bias gender.
“Di Totaa Mapihaa, saya lihat, masih ada pandangan bahwa perempuan hanya tinggal di rumah dan tidak perlu terlibat dalam urusan-urusan penting. Pandangan seperti itu perlu diubah karena laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Selama ini hanya konstruksi sosial yang membuat laki-laki dianggap lebih tinggi sementara perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Yang harus kita lakukan adalah menghargai perempuan dan memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara. Perempuan juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan karena mereka punya pengalaman dan pengetahuan yang penting,” urai Fransiska.
Sementara itu, Yonas Magai mengungkapkan rasa emosionalnya setelah menyaksikan visualisasi kehancuran alam dalam tayangan dokumenter tersebut.
“Saya rasa sedih setelah menonton film ini karena apa yang terjadi di banyak tempat bisa juga terjadi di wilayah kita. Saya berterima kasih kepada tim kerja yang telah membuat ruang diskusi seperti ini. Kalau nanti Mubeslub dilaksanakan, saya berharap organisasi-organisasi lain juga diundang agar diskusi menjadi lebih terbuka dan lebih kaya. Kita butuh banyak pandangan dan pengalaman dari berbagai pihak untuk memperkuat perjuangan masyarakat adat,” ungkap Yonas.
Alarm Keras Ekspansi Bisnis di Papua Tengah
Ketakutan akan masa depan peradaban akibat efek domino ekspansi industri ekstraktif dipetakan secara makro oleh Natan Tebai, selaku Pemuda Katolik Komda Papua Tengah.
“Persoalan yang dulu terjadi di Jayapura, hari ini terjadi di Merauke, yang di Merauke, bisa menjadi persoalan yang akan terjadi di Totaa Mapihaa di masa depan. Karena itu kita harus belajar dari berbagai pengalaman yang sudah terjadi di tempat lain,” seru Natan.
Ia menawarkan serangkaian langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diadopsi oleh tim perumus.
Seorang peserta saat menuliskan ungkapan harapan untuk tanah Totaa Mapihaa pada momen nobar dan diskusi pesta babi. (Foto: Ist)
“Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperjelas batas-batas wilayah adat. Setiap keluarga perlu mengetahui dan mendokumentasikan silsilah mereka, sekaligus mengajarkannya kepada generasi muda. Kita juga perlu melakukan rekonsiliasi adat dan memperkuat persatuan di antara organisasi-organisasi adat yang ada. Gereja harus bergerak, intelektual harus bergerak, pemuda harus bergerak. Semua harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga tanah adat,” ungkapnya.
Natan juga mengingatkan agar para intelektual muda tidak bersikap jemawa dan melupakan kearifan lokal para penjaga rimba yang sesungguhnya.
“Jangan membawa cara berpikir dari luar ketika pulang ke kampung. Dengarkan orang-orang tua yang selama ini hidup dan menjaga wilayah adat. Mereka lebih paham sejarah, batas wilayah, dan juga berbagai pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Saya mengusulkan agar setelah Mubeslub dilaksanakan, dilakukan pelatihan pemetaan wilayah adat berdasarkan marga dan silsilah keluarga. Di Jayapura dan berbagai daerah lain ada banyak lembaga yang memiliki kemampuan mendampingi proses pemetaan wilayah adat. Itu bisa menjadi salah satu program yang perlu diperjuangkan,” usul Natan.
Guncangan psikologis pasca-pemutaran film juga diakui oleh Alex Magai sebagai sebuah tamparan keras bagi kepedulian kolektif mereka yang selama ini pasif.
“Film ini membangunkan kesadaran kita yang selama ini tertidur. Pertanyaannya sekarang adalah apakah setelah menonton film ini kita akan pulang begitu saja, atau akan melakukan sesuatu untuk menindaklanjutinya? Selama ini orang Totaa Mapihaa sering mengetahui persoalan yang sedang terjadi, tetapi kurang memiliki kesadaran kolektif untuk bertindak bersama. Karena itu diskusi seperti ini harus menjadi awal untuk melakukan langkah-langkah yang lebih nyata,” kata Alex.
Diskusi ditutup secara apik oleh Efen Minai yang menyajikan data faktual berupa angka-angka statistik ekspansi korporasi di wilayah mereka sebagai pengingat bahwa ancaman tersebut bukan sekadar fiksi di atas layar kaca.
“Film ini sebenarnya menjadi besar karena berhasil menarik perhatian banyak orang terhadap persoalan yang sedang terjadi di Papua. Yang lebih penting bukan filmnya, tetapi pesan yang disampaikan melalui film tersebut. Banyak anak-anak asli Papua hari ini terlalu sibuk dengan berbagai hal lain sehingga kurang memperhatikan ancaman terhadap tanah adat,” ungkap Efen.
Ia kemudian membeberkan ada dugaan bisnis korporasi yang bergerak masif di provinsi baru tersebut.
“Berdasarkan berbagai data yang pernah dipublikasikan, jumlah perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah terus bertambah. Misalnya laporan KPK tahun lalu bahwa lima puluh dua perusahaan di Papua Tengah. Ini harus menjadi alarm bagi masyarakat adat karena yang dipertaruhkan bukan hanya tanah, tetapi juga masa depan manusia Papua,” tegas Efen.
Konsensus Historis Lahirnya “Totaa Mapihaa”
Sebagai bentuk konsensus bersama di penghujung acara, forum diskusi indepth ini berhasil merumuskan sejumlah resolusi historis yang akan menjadi hukum adat tertinggi bagi pergerakan mereka ke depan. Salah satu keputusan politik kebudayaan yang paling mendasar adalah perubahan nomenklatur wilayah dari istilah “Simapitowa” menjadi “Totaa Mapihaa” demi menegaskan asas inklusivitas wilayah Menou dan Dipa yang selama ini terpinggirkan secara akronim.
Suasana foto bersama usai nobar dan diskusi film Pesta babi. (Foto: Ist)
Secara kolektif, forum menyepakati butir-butir kesimpulan akhir:
- Mengganti istilah “Simapitowa” menjadi “Totaa Mapihaa” yang mencakup wilayah Wanggar, Topo, Siriwo, Mapia, Piyaiye, Menou, dan Dipa karena Menou dan Dipa tidak termasuk dalam akronim lama;
- Mempercepat pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Totaa Mapihaa;
- Melakukan pemetaan wilayah adat berdasarkan marga, sub-suku dan silsilah keluarga;
- Mendokumentasikan sejarah dan batas wilayah adat sebagai dasar perlindungan hak masyarakat adat; meningkatkan peran pemuda, perempuan, gereja, intelektual dan tokoh adat dalam perjuangan menjaga tanah adat;
- Memperkuat konsolidasi masyarakat dari tingkat keluarga, marga, kampung hingga distrik; serta menolak keras praktik-praktik yang berpotensi menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.
Sebelum ruangan SMK Negeri 2 Nabire ditutup dengan doa bersama dan sesi dokumentasi, panitia mengumumkan laporan akuntabilitas kotak sumbangan sukarela yang diedarkan sepanjang acara, di mana solidaritas peserta berhasil mengumpulkan dana tunai sebesar Rp455.000 sebagai modal awal gotong royong menuju Mubeslub.
Solidaritas peserta berhasil mengumpulkan dana tunai sebesar Rp455.000 sebagai modal awal gotong royong menuju Mubeslub saat nobar dan diskusi Pesta Babi. (Foto: Ist)
Sebagai simbol partisipasi radikal, dinding ruang kelas dipenuhi oleh lembaran kertas manila.
Setiap peserta menggunakan dua lembar kertas yang diberikan panitia untuk menumpahkan seluruh refleksi batin, kemarahan, dan manifesto harapan mereka terhadap masa depan Totaa Mapihaa.
Ungkapan harapan masyarakat untuk tanah Totaa Mapihaa pada momen nobar dan diskusi pesta babi. (Foto: Ist)
Tulisan-tulisan yang tertempel rapat di dinding sekolah itu seolah menjadi prasasti hidup bahwa kesadaran kolektif rakyat Totaa Mapihaa kini telah resmi terbangun dan siap menjaga setiap jengkal tanah air mereka dari ketamakan luar.
Penulis: Kristin Rejang
