SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 Provinsi Papua Tengah resmi berakhir pada Kamis sore.
Penutupan agenda strategis yang telah berlangsung sejak 28 April 2026 ini dilaksanakan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, untuk menutup secara resmi rangkaian kegiatan tersebut.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh PJ Sekda, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan rasa syukur atas kelancaran forum tersebut.
Gubernur mengatakan Musrenbang selama tiga hari ini merupakan wadah strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pusat.
Dikatakan identifikasi masalah dan penyusunan prioritas yang telah dilakukan harus menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan daerah di masa depan.
Terkait tema besar kegiatan yakni Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah Adat, Gubernur memberikan penegasan khusus. Gubernur menyatakan, “Tema pembangunan tahun 2027 ini menjadi komitmen bersama untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal, kearifan budaya, serta potensi sumber daya alam yang kita miliki sendiri di tanah ini.”
Gubernur juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus agar tepat sasaran bagi masyarakat adat.
“Pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus dilakukan secara optimal, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar,” ucap Gubernur.
Lebih lanjut, Meki Nawipa mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak bekerja secara asal-asalan.
Pihaknya berharap ada hasil yang nyata dan transparan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan pemerintah.
“Saya menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ke depan harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Sebelum mengakhiri sambutan, Gubernur menyampaikan pesan kuat agar hasil kesepakatan ini segera diimplementasikan. Gubernur tidak ingin dokumen yang disusun hanya menjadi pajangan.
“Apa yang telah kita sepakati dalam forum ini, tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Tetapi harus menjadi kerja nyata, langkah nyata, dan hasil nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil,” pesan Gubernur menutup pidato tersebut.
Acara penutupan ini dihadiri oleh pimpinan DPRP dan MRP Provinsi Papua Tengah, Forkopimda, para bupati dari delapan kabupaten, akademisi, hingga tokoh adat dan masyarakat.
Dengan resmi ditutupnya Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini bersiap untuk mengintegrasikan seluruh masukan ke dalam dokumen final RKPD 2027.
