SASAGUPAPUA.COM, Sorong – Gelombang penolakan terhadap program percepatan cetak sawah yang direncanakan pemerintah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terus bergulir.
Sejumlah pemuda adat, mahasiswa, aktivis, perempuan adat, dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Adat Papua Bersama Sagu melakukan aksi protes langsung saat kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi program cetak sawah Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Vega Prime Hotel & Convention, Kota Sorong, Selasa (2/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan ketika Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian serta Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Jayapura sedang melaksanakan sosialisasi terkait rencana program cetak sawah seluas sekitar 12.000 hektare di Kabupaten Sorong.
Dalam aksi itu, massa membentangkan berbagai pesan penolakan, di antaranya bertuliskan “Stop Cetak Sawah”, “Ketahanan Pangan Bukan Hanya Padi”, “Sagu Itu Makanan Pokok”, “Sagu Itu Ketahanan Pangan Kami”, “Sagu Itu Masa Depan Kami”, “Sagu Adalah Identitas Kami”, “Tolak Program Cetak Sawah di Atas Tanah Adat”, dan “Padi Bukan Makanan Pokok Kami”.
Koordinator aksi, Wespa P. Gombo, yang juga merupakan perwakilan Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme, menegaskan bahwa program percepatan cetak sawah mengancam ruang hidup masyarakat adat serta mengabaikan keberadaan pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Melalui aksi ini kami mengajak seluruh masyarakat adat Papua untuk mengorganisir diri dan menolak program cetak sawah yang tidak menghormati pangan lokal yang telah lama ada di Tanah Papua sebelum beras diperkenalkan. Program ini tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat yang menjadi sasaran program,” ujar Wespa.
Pemuda adat saat melakukan penolakan terhadap proyek cetak sawah di Sorong. (Foto: Istimewa)
Menurutnya, masyarakat adat harus bersikap tegas menolak program yang dinilai berpotensi merampas tanah adat dan mengancam keberlanjutan sumber pangan lokal masyarakat Papua.
Selain menyampaikan penolakan terhadap program cetak sawah, massa aksi juga mengingatkan pemerintah daerah agar menerjemahkan program ketahanan pangan sesuai konteks Papua dengan mengutamakan penguatan pangan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat selama ratusan tahun.
Senada dengan itu, Juru Kampanye Gerakan Malamoi, Ronal Timle, mengatakan program cetak sawah merupakan kebijakan yang berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat adat. Ia menilai pemerintah tidak belajar dari berbagai program serupa yang dinilai gagal di sejumlah wilayah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.
“Sebagai generasi muda Suku Moi, kami sangat kecewa dengan ambisi pemerintah terkait program cetak sawah. Karena itu kami memilih melakukan aksi protes langsung dalam kegiatan sosialisasi ini. Kami terancam kehilangan sekitar 12.000 hektare tanah adat untuk program tersebut,” katanya.
Menurut Ronal Timle, ancaman yang dihadapi bukan hanya hilangnya tanah adat, tetapi juga potensi hilangnya sistem pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa masyarakat Moi telah lama mengandalkan sagu, petatas, keladi, pisang, dan berbagai hasil kebun tradisional lainnya sebagai sumber pangan utama.
“Kami dibesarkan dari sungai, hutan, petatas, keladi, pisang, dan sagu. Orang tua kami tidak mengenal sistem persawahan, tidak menanam padi, dan tidak memproses gabah menjadi beras. Karena itu kami meminta pemerintah menghormati pengetahuan tradisional masyarakat adat Papua dan tidak memaksakan sistem pangan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya kami,” tegasnya.
Ronal menambahkan, ketahanan pangan di Papua tidak seharusnya dibangun dengan memaksakan beras sebagai satu-satunya sumber pangan utama. Menurutnya, sagu dan berbagai pangan lokal lainnya telah terbukti menopang kehidupan masyarakat Papua jauh sebelum hadirnya program-program pangan modern.
“Kami mendesak pemerintah menghormati pengetahuan tradisional masyarakat adat dan mengedepankan pelestarian pangan lokal yang sudah ada di Tanah Papua. Cetak sawah bukan satu-satunya solusi ketahanan pangan. Kami masyarakat Papua sudah lama hidup bersama sagu dan pangan lokal lainnya,” ujarnya.
Selain menolak program cetak sawah, massa aksi juga menyoroti keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah di Papua Barat Daya. Menurut mereka, kehadiran institusi militer dalam proyek yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan wilayah adat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Juru Kampanye Gerakan Malamoi menilai pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program cetak sawah lebih menonjolkan mobilisasi aparatur negara dibandingkan dialog yang bermakna dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Kami mempertanyakan mengapa proyek yang menyangkut masa depan tanah adat dan pangan masyarakat justru melibatkan institusi militer secara begitu kuat. Ketahanan pangan seharusnya dibangun melalui penguatan petani dan masyarakat adat, bukan dengan pendekatan yang membuat warga merasa tertekan atau kehilangan ruang untuk menyampaikan penolakan,” ujar Ronal.
Menurutnya, masyarakat adat membutuhkan perlindungan terhadap wilayah adat dan pengakuan atas sistem pangan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, bukan proyek-proyek besar yang berpotensi mengubah bentang alam dan ruang hidup masyarakat.
Massa aksi mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi seluruh bentuk keterlibatan aparat keamanan dalam proyek cetak sawah di Papua Barat Daya serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut tanah adat dijalankan secara transparan, partisipatif, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
Pemuda adat saat melakukan penolakan terhadap proyek cetak sawah di Sorong. (Foto: Istimewa)
Pernyataan Sikap
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan usai aksi, Pemuda Adat Papua Bersama Sagu menegaskan penolakan terhadap Program Percepatan Cetak Sawah Tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya.
Mereka menilai tanah, hutan, rawa, dan hamparan sagu merupakan ruang hidup yang tidak terpisahkan dari identitas, budaya, ekonomi, serta keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Selain itu, program cetak sawah dinilai berpotensi mengalihfungsikan kawasan hutan, lahan basah, dan hutan sagu yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.
Dalam pernyataan tersebut, mereka menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:
- Menolak Program Percepatan Cetak Sawah Tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya.
- Menuntut pengakuan dan perlindungan hutan sagu sebagai sumber pangan strategis masyarakat adat Papua.
- Menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat.
- Mendesak pemerintah mengembangkan pangan lokal Papua berbasis sagu, petatas, keladi, pisang, dan pangan tradisional lainnya.
- Menolak model pembangunan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan ekosistem.
- Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berpihak kepada masyarakat adat dan melindungi hutan sagu.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia menghentikan program cetak sawah Tahun 2026 di Papua Barat Daya.
Mereka juga menyerukan tiga pesan utama, yakni:
- Sagu adalah identitas kami.
- Sagu adalah ketahanan pangan kami.
- Sagu adalah masa depan kami.
“Atas nama Pemuda Adat Papua Bersama Sagu, kami dengan tegas menolak Program Cetak Sawah Tahun 2026 di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan mendesak seluruh pihak untuk menghormati hak-hak masyarakat adat serta kelestarian lingkunganhidup dan pangan lokal Papua,” tutup Wespa P. Gombo.
