SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Theo Hesegem Pembela HAM Papua dan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menilai pemerintah pusat tidak serius dalam penanganan konflik bersenjata di Tanah Papua.
Sebagai pemerhati HAM ia mengucapkan rasa dukacitanya atas kejadian yang dialami para guru dan tenaga kesehatan hingga satu orang guru yang mengabdi salah satu SD YPK di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan meninggal dunia.
Ia menjelaskan, Anggruk adalah kota pekabaran injil Gereja Injili di Tanah Papua daerah Yali. Kejadian pembunuhan terhadap seorang Guru adalah peristiwa yang pertama di Daerah Anggruk.
“Dan hal ini tidak bisa diterima dengan baik, karena Guru tersebut mendidik anak-anak yang berada daerah-daerah terbelakang selamat kurang lebih 4 tahun dengan tujuan anak-anak menjadi pintar seperti daerah lain di Indonesia,” kata Theo dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (28/3/2025).
Ia menjelaskan peristiwa pembunuhan satu orang guru hingga tiga orang mengalami luka berat dan tiga orang mengalami luka ringan telah dikunjungi oleh Bupati Kabupaten Yahukimo.
Menurutnya Kejadian pembunuhan dan melukai Guru-guru bukan sesuatu hal yang baru, di Papua, pembunuhan selalu terjadi di tanah Papua yang dilakukan oleh TPNPB, setelah mereka di duga sebagai anggota TNI atau intelijen, yang menurut TPNPB adalah mata-mata.
Kejadian Pembunuhan serupa kata dia, telah terjadi di mana-mana di tanah Papua sejak terjadinya pembantaian di Kabupaten Nduga, Gunung Kabo pada tahun 2018 silam.
Sejak itu, mulai terjadi di beberapa Kabupatn diantara Kabupaten. Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Maibrat, dan beberapa tempat di daerah Konflik, di tanah Papua, terakhir terjadi di Anggruk pada tanggal 22 Maret 2025.
Ia menjelaskan, kejadian pada tanggal 22 Maret 2025, di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo, TPNPB membunuh 1 orang 3 orang mengalami luka berat dan 3 orang mengalami luka ringan, sedangkan SD YPK Anggruk dan beberapa rumah Guru di bakar, atas kejadian ini, bagi masyarakat yang berada di Anggruk tidak tenang dan mereka mengalami rasa trauma.
“Saya mengharapkan kepada anggota TPNPB untuk tidak melakukan tindakan yang sama, karena tindakan pembunuhan meresahkan warga masyarakat setempat. Sehingga mereka tidak bisa beraktifitas dengan tenang, dan merugikan anak-anak kami, sehingga mereka tidak bisa belajar dengan baik,” harapnya.
Theo mengatakan ia selalu mendengar bahwa anggota TPNPB selalu mengatakan mereka yang di bunuh atau dieksekusi adalah anggota intelijen Mata-mata atau TNI/POLRI.
Dikatakan jika di duga seperti demikian (mata-mata), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat wajib menyertakan dengan barang bukti, misalnya kartu anggota atau senjata yang dimilikinya.
“Apabila tidak dapat membuktikan pembuktian yang dimaksud, maka saya sebagai Pembela HAM, dapat mengatakan bahwa mereka itu adalah masyarakat sipil, yang wajib dilindungi oleh TPNPB termasuk masyarakat orang Asli Papua. Sehingga yang bisa berhadapan adalah anggota TNI/POLRI dan TPNPB tidak berhadapan dengan masyarakat sipil,” ucapnya.
Sebagai Pembela HAM ia merasa sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di tanah Papua, dimana pembunuhan terjadi di mana-mana di seluruh tanah Papua, terhadap masyarakat orang asli Papua warga Non Papua TNI/ POLRI.
Namun ia menilai hingga kini Pemerintah Republik Indonesia menganggap biasa-biasa sehingga tidak serius menyelesaikan masalah Papua dengan serius.
“Mungkin karena mereka tidak paham dan mengerti akar penyelesaian konflik Kekerasan bersenjata di tanah Papua dengan sesungguhnya,” ujarnya.
Menurutnya,pengambil kebijakan di Jakarta selalu gagal menyampaikan informasi yang sebenarnya dan tidak mempertimbangkan dengan situasi daerah.
“Pemerintah pusat selalu menyampaikan statemen yang keliru, sehingga Guru-guru dan petugas kesehatan sering mengalami kekerasan fisik hingga sampai mereka di bunuh dengan cara yang tidak manusiawi,” kata Theo.
Sehingga statement yang disampaikan tidak pernah memikirkan dan menganalisa dengan bijaksana terhadap Guru-guru dan petugas kesehatan yang berada di Daerah konflik, mereka hanya asal omong tidak pernah memikirkan dampak dan resiko yang akan di hadapi oleh Guru’guru dan petugas kesehatan di daerah konflik.
“Saya melihat ada dua Vidio yang sedang beredar di Whatsapp TPNPB dan di Grup-grup di Papua. Vidio yang dimaksud mendorong TPNPB, untuk melakukan tindakan brutal, Keterangan yang disampaikan bahwa TNI dan Polri akan mengambil alih sebagai tugas Guru dan kesehatan, menurut saya kalau memang ke dua Vidio tersebut sudah dimiliki TPNPB saya yakin mereka akan melakukan tindakan brutal tanpa memandang bulu,” jelasnya.
Theo mengatakan, menurut Sebby Sambom Vidio-vidio ini, mendorong dan memberikan legitimasi kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan membunuh Guru-guru dan petugas kesehatan.
Theo menjelaskan, setelah ia mengikuti, statemen Sebby Sambom (juru bicara TPNPB OPM) membuat ia yakin bahwa tindakan yang sama bisa terulang di Kabupaten Lain di Papua.
“Oleh karena itu saya berharap Kepada pimpinan TNI/POLRI menyampaikan statemen melalui Vidio harus berfikir dampaknya, apa yang akan terjadi terhadap nasib Guru-guru dan petugas kesehatan yang bertugas di lapangan? Karena guru-guru yang berada di lapangan melakukan tugas sangat beresiko, sedangkan elit di Jakarta omong tidak sesuai dengan kondisi real yang dihadapi di daerah,” ucapnya.
“Menurut saya orang Jakarta pintar omong tetapi tidak pernah menganalisa sesuatu yang akan terjadi daerah rawan konflik, dengan demikian kira-kira siapa yang akan disalahkan dan siapa yang akan bertanggung jawab?,” tutur Theo.
Setelah dirinya mengikuti dan menerima laporan dari Sebby Sambon sebagai Juru Bicara TPNPB yang mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kejadian pembunuhan terhadap Nakes dan Guru-Guru sebanyak 6 Orang di Anggurk.
“Menurut hemat saya dan analisa saya bahwa, setelah saya mengikuti Kedua Vidio yang tersebut, saya yakin TPNPB akan bergerak melakukan tindakan brutal seperti yang terjadi di beberapa tempat,” katanya.
Sebab vidio yang dimaksud memberikan legitimasi kepada TPNPB untuk melakukan kejahatan pembunuhan terhadap Guru-guru dan Naskes Warga non Papua.
“Kemungkinan bagi TPNPB akan berubah bola operasinya, tidak seperti melakukan perlawanan tetapi akan menghilangkan nyawa Guru -Guru yang bertugas di sana,” ujarnya
Theo berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto agar bisa mengambil langka kongrit terhadap penyelesaian konflik bersenjata, Pelanggaran HAM dan pelanggaran Hukum di Tanah Papua.
“Saya juga sangat prihatin atas kejadian pembunuhan Guru-guru dan Nakes di Angruk Kabupaten Yahukimo
Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan sebagai warga masyarakat sipil, kejadian ini juga meragukan saya, karena TNI dan POLRI mengatakan petugas kesehatan dan Guru-guru adalah anggota dari TNI dan POLRI, lalu bagimana kita mau percaya dengan statement TNI/POLRI dan TPNPB yang beredar di WhatsaAp,” ujarnya.
Sebagai pembela HAM di Papua, mereka selalu memberikan masukan melalui tulisan, untuk menyelesaikan masalah konflik bersenjata di Papua, namun bagi mereka Pemerintah tidak serius dan tidak mampu menyelesaikan masalah di Papua.
“Saya sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua, untuk menarik semua Guru kontrak dan petugas kesehatan yang bertugas di daerah konflik, karena sebagai pembela HAM saya sangat hawatir dengan pernyataan Juru Bicara TPNPB bahwa Guru-guru dan Petugas kesehatan di duga anggota TNI Dan POLRI dan akan di bunuh,” ucapnya.
Sehingga kata dia peristiwa yang sama tidak terulang kembali.
