Menu

Mode Gelap

Lingkungan · 9 Jul 2025 20:56 WIT

WALHI Papua: Cycloop Bukan untuk Digali


Pemandangan Gunung Cycloop Jayapura dari Danau Sentani. (Foto: Edwin Rumanasen/Sasagupapua.com) Perbesar

Pemandangan Gunung Cycloop Jayapura dari Danau Sentani. (Foto: Edwin Rumanasen/Sasagupapua.com)

SASAGUPAPUA.COM, JAYAPURA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua angkat bicara soal rencana penambangan nikel di gunung Cycloop.

Dalam akun resminya WALHI menuliskan tentang gunung Cycloop.

Pihak WALHI yang dipimpin oleh Maikel Peuki ini mengatakan dibalik megahnya Gunung Cycloop, bentang alam sakral yang membentengi kehidupan masyarakat adat Tabi, kini mengintai ancaman pengrusakan atas nama investasi.

Dikatakan rencana pengolahan tambang nikel oleh PT. Bukit Iriana Sentani dan aktivitas eksplorasi oleh PT Danmar Explorindo merupakan bentuk nyata bagaimana negara dan korporasi terus mengabaikan prinsip keberlanjutan, kearifan lokal, dan hak konstitusional masyarakat adat.

- Advertising -
- Advertising -

“Ironis, di tengah krisis iklim global dan terus meluasnya deforestasi, negara justru membuka jalan bagi penghancuran sumber kehidupan masyarakat adat yang telah menjaga kawasan Cycloop selama ratusan tahun. Alih-alih dilindungi sebagai kawasan penyangga ekologi dan kultural, Cycloop malah dikapling jadi komoditas tambang yang siap dieksploitasi,” tulis WALHI.

Mereka juga mengatakan, bukan sekali ini terjadi. Banyak kasus terdahulu membuktikan, kehadiran tambang bukan membawa kesejahteraan, melainkan kehancuran. Masyarakat adat kehilangan tanah, air tercemar, konflik horizontal merebak, dan hak-hak dasar terkikis secara perlahan namun pasti.

“Pernyataan tegas dari AMAN Jayapura yang menolak pengolahan nikel di wilayah Cycloop dan Sarmi adalah suara dari akar rumput yang harus didengar dan dihormati. Ketika masyarakat adat berkata “tidak”, itu bukan sekadar sikap politis. Itu adalah bentuk pertahanan diri atas ruang hidup, warisan leluhur, dan masa depan anak cucu mereka,” kata WALHI.

Mereka tegas meminta agar pemerintah harus menghentikan segala bentuk kontrak karya, eksplorasi, dan rencana industri ekstraktif di wilayah Cycloop. Lebih dari itu, pemerintah wajib mengakui dan melindungi wilayah adat secara hukum melalui pemetaan partisipatif dan penetapan resmi hak ulayat.

“Papua tidak butuh tambang. Papua butuh keadilan ekologis, pengakuan atas masyarakat adat, dan keberpihakan pada kehidupan. Kita tidak boleh membiarkan Gunung Cycloop jadi korban baru dari kerakusan yang terus mencari tanah untuk digali dan rakyat untuk dikorbankan,” tutup WALHI dalam website resmi mereka.

Berikan Komentar
penulis : Edwin Rumanasen
Artikel ini telah dibaca 80 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gugat Menteri Kehutanan, Masyarakat Adat Papua Selatan Tuntut Pembatalan Alih Fungsi Hutan

12 Februari 2026 - 20:51 WIT

Jeritan dari Biak : Suara Hati GKI dan Masyarakat Adat Menjaga Ruang Hidup -Menolak Menjadi Asing di Tanah Sendiri

6 Februari 2026 - 18:04 WIT

Dukungan Penuh LBH Papua atas Sikap PGI: Abaikan Hasil Sidang PGI Berarti Mengabaikan Hak Asasi di Papua

5 Februari 2026 - 14:41 WIT

Goa Sejarah Perang Kedua: Benteng Alam Knasaimos yang Terancam Deru Senso

4 Februari 2026 - 17:52 WIT

Deklarasi Sidang MPL di Merauke: PGI Sepakat Tolak PSN dan Militerisme di Tanah Papua

2 Februari 2026 - 23:23 WIT

Antar Surat ke Jakarta, Marga Klagilit Maburu Desak PT IKSJ Jangan Hasut Warga Serahkan Tanah Adat Untuk Sawit

2 Februari 2026 - 07:54 WIT

Trending di Lingkungan