SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) jalur Otsus, Elias Mirip menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang akan membangun puluhan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya langkah yang diambil oleh Pemkab Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan mendukung program tersebut.
“Saya rasa ini saya mendukung dalam hal ini sebagai wakil rakyat dan saya rasa respon positif kepada dinas perumahan dan pemukiman,” katanya.
Elias menuturkan pembangunan rumah layak huni di Mimika harusnya menjadi prioritas utama.
“Karena masyarakat Mimika ini kebanyakan masyarakat OAP tinggal menumpuk didalam satu rumah itu luar biasa dan terutama kami dapat sorotan publik baik dari media baik dari luar Papua kritikan itu kita dapat sangat luar biasa terkait Mimika kenapa masyarakat Kamoro masih ada dalam rumah rumah kayu dan masih pakai atap daun sagu ini kita Mimika ini memalukan kalau kita bicara,” kata Elias, Selasa (4/3/2025).
Ia juga menegaskan dana yang bersumber dari Otsus dan APBD yang nantinya digunakan untuk pembangunan layak huni harusnya diberikan banyak untuk pembangunan rumah dibanding membangun kantor yang mewah.
“Lebih baik kita bangun rumah masyarakat yang lebih banyak dari pada kita bangun kantor kantor mewah di kabupaten ini. Kantor mewah ini buat apa ? Sementara kita punya kantor mewah sudah ada di sentra pendidikan tapi sekarang kita lihat banyak kantor OPD yang bangun kantor diluar. Padahal sebenarnya anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, jika rumah layak huni sudah terbangun maka pendidikan akan lebih baik, begitupun kesehatan dan ekonomi.
“Semua berawal dari rumah, kalau rumah tidak layak, berantakan, dia mau bangun ekonomi seperti apa memang susah, pendidikan susah, kesehatan juga susah,” ungkap.
Ia mengatakan saat ini negara sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Papua untuk mencerdaskan generasi bangsa, memperbaiki kesehatan dan ekonomi Orang Asli Papua melalui dana Otsus
“Dana Otsus itu kalau boleh tahun ini bangun rumah saja dulu jangan pikir yang lain,” ujarnya.
Ia juga berharap agar semua pihak bekerjasama untuk memperbaiki dan mengubah ketertinggalan yang ada di Mimika agar lebih baik untuk masyarakat yang ada di pesisir maupun di pegunungan.
“Orang Papua tinggal masih di rumah kos itu memalukan, apalagi masyarakat Kamoro di kos, atau Amungme di kos. Memalukan Pemerintah Kabupaten Mimika. Mari kita sama sama memperbaiki, lihat bersama, kita layani masyarakat dengan terbuka, baik dan layani mereka dengan kasih Tuhan,” tegasnya.
Ia juga berharap pembangunan rumah layak huni harus tepat sasaran kepada masyarakat OAP yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau kita bicara mau perbaiki OAP , bangunkan rumah untuk OAP betul betul kita lakukan jangan hanya sebatas kata-kata Saya harap itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRK Jalur Otsus Anton N. Alom mengatakan pemerintah daerah harusnya memiliki dara, atau mendata dengan real terkait berapa OAP. yang tidak memiliki rumah.
“Pemerintah harus data dulu setiap lokasi yang konsentrasinya adalah tempat tinggal masyarakat asli Papua,” katanya.
Ia juga mengatakan pihak DPRK juga tentu membantu untuk menginformasikan lokasi masyarakat sebab mereka yang lebih mengetahui kondisi masyarakat mereka di disetiap dapil.
Menurutnya, selama ini memang pemerintah sudah membangun rumah layak huni bagi masyarakat Papua namun tidak merata.
“Kali ini kalau ada program perumahan saya setuju sekali terutama masyarakat asli. Tapi jangan hitung-hitung hanya puluhan rumah saja, bila perlu ratusan atau ribuan rumah yang harus dibangun, kan katanya Timika mau kota madya, terus pemekaran kabupaten juga. Mudah-mudahan kita (Pemkab dan DPRK) bisa connect karena kita lebih tau di lapangan kondisi masyarakat,” pungkasnya
