DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik di salah satu hotel yang ada di Jalan Hasanudin, Jumat (14/7/2023).
Kegiatan yang mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan data kependudukan, juga para tokoh masyarakat dan agama ini dibuka oleh Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito.
Dalam sambutannya, Valentinus mengatakan kependudukan atau administrasi kependudukan merupakan hal yang paling utama dalam proses pelayanan masyarakat.
“Bapak ibu mau bicara kesehatan pendidikan tentang apapun itu, kalau bapak dan ibu tidak memulai dengan data base kependudukan yang akurat dan kuat maka akan ada orang yang merasa dirugikan dan tidak terlayani,” katanya.
Pj Bupati mengagakan, di Papua salah satu kendala dalam melengkapi data kependudukan adalah perekaman data.
Valentinus yang saat ini masih menjadi Direktur Otonomi Khusus Kemendagri menyebut seluruh data yang digunakan Kementerian berasal dari data kependudukan.
“Terkadang kita terkendala dengan kegiatan-kegiatan kita karena tidak mempunyai data base yang kuat,” ucapnya.
Valent juga menyebut perekaman data dan validnya data kependudukan merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari tingkat kampung, distrik hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Disdukcapil Mimika ini, ia menyebut apa yang dilakukan adalah bentuk keterbukaan informasi.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Mimika Slamet Sutedjo mengatakan Forum Konsultasi Publik yang digelar pihaknya bertujuan untuk mendengar masukan dari berbagai pihak, dan evaluasi kinerja dari pelayanan Disdukcapil.
Slamet melaporkan, penduduk Mimika saat ini berjumlah 312.387 orang yang tersebar di 18 distrik, 19 kelurahan dan 133 kampung.
“Namun secara kepadatan (penduduk) terkonsentrasi hampir di pusat kota semuanya, 6 sampai 7 distrik di wilayah kota, tersentral disana,” ujarnya.
Dijelaskan saat ini, pelayanan Dukcapil tidak hanya berpusat di Kantor Dukcapil namun, terhitung sudah tiga tahun, total 7 Distrik sudah melayani perekaman E-KTP dan kepengurusan data kependudukan lainnya.
“Yang terjauh itu bulan lalu kita launching di Kokonao jadi masyarakat wilayah pesisir barat bisa selesai di sana, jadi masyarakat tidak perlu naik perahu dengan biaya banyak dan jauh-jauh ke kota. Pesisir timur juga sudah ada pelayanan adminduk di Atuka, kalau untuk wilayah yang belum terjangkau maka kita lakukan jemput bola,” pungkasnya.
Penulis: Kristin Rejang.
